Banyak Kafe Langgar Jam Operasional, DPRD Makassar Minta Pemkot Tegas
Minggu, 04 Mei 2025 05:27

Ketua Komisi B DPRD Kota Makassar, Ismail saat memberikan keterangannya kepada awak media di kantor DPRD Kota Makassar. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar berencana melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) kembali bersama para pelaku dan pengelola usaha kafe di Kota Makassar.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi B DPRD Kota Makassar, Ismail. Ia mengatakan, RDP itu akan membalas terkait perizinan sampai regulasi pembayaran pajak.
"Kita lakukan RDP terkait dengan banyaknya aspirasi yang masuk, semua cafe dan warung makan di Kota Makassar kita akan panggil untuk RDP selanjutnya. Beberapa minggu lalu itu kami sidak, lalu mengambil tiga sampel dan semuanya tidak beres tentang pajak," katanya kepada awak media baru-baru ini.
Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Makassar itu juga menyinggung lokasi kafe yang dianggap mengganggu kenyamanan dan keamanan warga sekitar.
"Masyarakat setempat melakukan demo karena masalah parkir, tadinya rumah tinggal tapi diubah menjadi cafe, sehingga lalu lintas jadi padat. Saya tegaskan kepada pelaku usaha agar tertib dalam perizinan, parkir dan sebagainya," jelasnya.
Sementara itu, anggota DPRD Kota Makassar dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Fasruddin Rusly melihat masih banyak pengusaha kafe yang melanggar regulasi perizinan.
"Saya melihat memang kurang disiplinnya para pengusaha di Kota Makassar, karena mereka itu berizin melalui OSS (Online Single Submission dan NIB (Nomor Induk Berusaha) itu vertikal langsung ke Jakarta," jelasnya kepada awak media.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Makassar ini juga menyoroti kafe-kafe yang berdekatan dengan wilayah perumahan warga dan melanggar batas waktu operasional yang telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda).
"Mereka tidak tahu bahwa beberapa cafe yang memakai musik DJ, ini sangat mengganggu warga. Saya lihat beberapa cafe di daerah pemukiman, contoh di Cafe Noyu, tempatnya di dekat perumahan, bersampingan dengan sekolah dan berdekatan dengan rumah ibadah," keluhnya.
"Pemerintah kota harus lebih fokus waktu perizinan operasional, karena sekarang kafe di atas rata-rata sampai jam 4 hingga 5 pagi. Ini kan sudah ada aturan Perda, maksimal aktivitas sampai jam 2 malam untuk beroperasi. Ini sangat tidak sesuai dengan aturan," imbuhnya.
Kepala Dinas Perdagangan Kota Makassar, Arlin Ariesta mengimbau kepada seluruh pelaku usaha untuk memahami regulasi, baik secara nasional maupun secara lokal yaitu peraturan daerah. Serta memanfaatkan layanan konsultasi baik secara online atau secara fisik melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
"Jalin komunikasi yang baik dengan petugas, kami juga dari Dinas Perdagangan, mulai dari kewilayahan, kecamatan dan kelurahan ada. Saya kira kita mendorong pelaku usaha menjalankan aktivitas usahanya sesuai regulasi dan pasti mendukung pertumbuhan ekonomi PAD (Pendapatan Asli Daerah)," ucapnya saat ditemui di kantor DPRD Kota Makassar.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi B DPRD Kota Makassar, Ismail. Ia mengatakan, RDP itu akan membalas terkait perizinan sampai regulasi pembayaran pajak.
"Kita lakukan RDP terkait dengan banyaknya aspirasi yang masuk, semua cafe dan warung makan di Kota Makassar kita akan panggil untuk RDP selanjutnya. Beberapa minggu lalu itu kami sidak, lalu mengambil tiga sampel dan semuanya tidak beres tentang pajak," katanya kepada awak media baru-baru ini.
Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Makassar itu juga menyinggung lokasi kafe yang dianggap mengganggu kenyamanan dan keamanan warga sekitar.
"Masyarakat setempat melakukan demo karena masalah parkir, tadinya rumah tinggal tapi diubah menjadi cafe, sehingga lalu lintas jadi padat. Saya tegaskan kepada pelaku usaha agar tertib dalam perizinan, parkir dan sebagainya," jelasnya.
Sementara itu, anggota DPRD Kota Makassar dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Fasruddin Rusly melihat masih banyak pengusaha kafe yang melanggar regulasi perizinan.
"Saya melihat memang kurang disiplinnya para pengusaha di Kota Makassar, karena mereka itu berizin melalui OSS (Online Single Submission dan NIB (Nomor Induk Berusaha) itu vertikal langsung ke Jakarta," jelasnya kepada awak media.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Makassar ini juga menyoroti kafe-kafe yang berdekatan dengan wilayah perumahan warga dan melanggar batas waktu operasional yang telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda).
"Mereka tidak tahu bahwa beberapa cafe yang memakai musik DJ, ini sangat mengganggu warga. Saya lihat beberapa cafe di daerah pemukiman, contoh di Cafe Noyu, tempatnya di dekat perumahan, bersampingan dengan sekolah dan berdekatan dengan rumah ibadah," keluhnya.
"Pemerintah kota harus lebih fokus waktu perizinan operasional, karena sekarang kafe di atas rata-rata sampai jam 4 hingga 5 pagi. Ini kan sudah ada aturan Perda, maksimal aktivitas sampai jam 2 malam untuk beroperasi. Ini sangat tidak sesuai dengan aturan," imbuhnya.
Kepala Dinas Perdagangan Kota Makassar, Arlin Ariesta mengimbau kepada seluruh pelaku usaha untuk memahami regulasi, baik secara nasional maupun secara lokal yaitu peraturan daerah. Serta memanfaatkan layanan konsultasi baik secara online atau secara fisik melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
"Jalin komunikasi yang baik dengan petugas, kami juga dari Dinas Perdagangan, mulai dari kewilayahan, kecamatan dan kelurahan ada. Saya kira kita mendorong pelaku usaha menjalankan aktivitas usahanya sesuai regulasi dan pasti mendukung pertumbuhan ekonomi PAD (Pendapatan Asli Daerah)," ucapnya saat ditemui di kantor DPRD Kota Makassar.
(MAN)
Berita Terkait

Makassar City
Honorer R2/R3 Datangi DPRD Makassar Tuntut Kejelasan Status
Aliansi Honorer R2/R3 Kota Makassar mendatangi Kantor DPRD Kota Makassar, Kamis (15/5/2025). Kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasi terkait kejelasan status kepegawaian mereka di pemerintah kota.
Kamis, 15 Mei 2025 18:36

Sulsel
Demi Kemaslahatan Umat, Walkot Appi Dorong Revisi Perda Amil Zakat
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menegaskan komitmennya dalam memperbaiki dan mengevaluasi pengelolaan zakat dengan mendukung penuh revisi Peraturan Daerah (Perda) Amil Zakat.
Kamis, 15 Mei 2025 11:16

Makassar City
Pemkot Makassar dan Lions Club Bagikan 20.000 Kacamata Gratis untuk Siswa
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin bersama Lions Club Makassar Mammiri membagikan sekitar 20.000 kacamata gratis kepada siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Makassar, Rabu (14/5/2025).
Rabu, 14 Mei 2025 14:44

Sports
Walkot Munafri Dorong PBSI Makassar Ciptakan Atlet Bulu Tangkis Berkualitas
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin berkomitmen memberikan dukungannya kepada para atlet junior untuk terus mengembangkan minat dan bakat, agar mampu meraih prestasi di berbagai ajang olahraga.
Minggu, 11 Mei 2025 08:39

Sulsel
Walkot Munafri Sampaikan Dukungan Kolaborasi Perkuat Program Nasional dan Daerah
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, turut menghadiri gala Musyawarah Nasional (Munas) VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2025.
Jum'at, 09 Mei 2025 14:54
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Piala by.U 2025 Resmi Dimulai di Makassar, Diikuti 48 Tim Futsal SMP-SMA
2

Bumi Karsa Juara 1 Kompetisi BIM Nasional, Bukti Keseriusan Terapkan Teknologi Digital
3

Penyaluran KUR Budidaya Pisang Cavendish di Sulsel & Sulbar Capai Rp7,24 Miliar
4

Hasil RUPST BSI: Tetapkan Dividen Rp1,05 Triliun & Angkat Anggoro Eko Cahyo jadi Dirut
5

Peringati MMM, OMRON dan InaSH Perkuat Upaya Pencegahan Hipertensi di Makassar
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Piala by.U 2025 Resmi Dimulai di Makassar, Diikuti 48 Tim Futsal SMP-SMA
2

Bumi Karsa Juara 1 Kompetisi BIM Nasional, Bukti Keseriusan Terapkan Teknologi Digital
3

Penyaluran KUR Budidaya Pisang Cavendish di Sulsel & Sulbar Capai Rp7,24 Miliar
4

Hasil RUPST BSI: Tetapkan Dividen Rp1,05 Triliun & Angkat Anggoro Eko Cahyo jadi Dirut
5

Peringati MMM, OMRON dan InaSH Perkuat Upaya Pencegahan Hipertensi di Makassar