Alih-alih Serapan, DPRD Makassar Minta Laporan Impak Pelaksanaan APBD

MAKASSAR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menggelar rapat pansus pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) bersama dinas-dinas dan Camat Kota Makassar, di Ruang Badan Anggaran DPRD Makassar, kemarin.

Pimpinan Rapat Pansus LKPJ, Hartono mengatakan, pembahasan dalam LKPJ terkait serapan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan evaluasi kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

"Secara keseluruhan itu kita melihat dari serapan anggaran itu di atas 80% dan itu kita apresiasi dengan baik. Cuman memang penggunaan APBD itu tidak cukup dari sisi serapannya saja, tetapi apa outputnya dan apa yang dirasakan bagi masyarakat kita," kata dia.

"Yang disampaikan tadi itu belum secara utuh dan saya kira ke depan masih harus memberi penekanan bahwa LKPJ itu memang tidak sekadar melaporkan kegiatan, tetapi apa impak dari kegiatan yang sudah dilakukan. Kalau menelusuri angka anggaran di LKPJ itu bukan menjadi penekanan kita tapi itu merupakan ranah BPK," tambahnya.

Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan, dalam rapat LKPJ itu, sejumlah anggota DPRD menyampaikan keluhannya terkait komunikasi dengan Direktur PDAM, yang sulit dihubungi.

"Beberapa di media juga mengatakan bahwa perekrutan di PDAM dilakukan secara ugal-ugalan, karena itu kita selesaikan juga secara ugal-ugalan, bahasa ini tidak perlu dan tidak menunjukkan kearifan sebuah aparatur," ujarnya saat ditemui.

Pria kelahiran Kabupaten Enrekang ini menyoroti pengurangan dan penataan pegawai di PDAM Kota Makassar. Ia berharap bisa memberikan solusi konkret bagi karyawan yang dipecat.

"Di PDAM ini merupakan masalah besar, jadi saya rasa butuh kebijakan, kearifan, membutuhkan langkah-langkah taktis, sehingga ada solusi yang terbaik. Penataan di PDAM ini sesuai dengan aturan, kita ingin pastikan bahwa penataan Non-ASN ini menyesaikan masalah, jangan menimbulkan masalah baru.

Alumnus Universitas Hasanuddin itu menegaskan kepada Plt Dirut PDAM untuk lebih berhati-hati ketika mengeluarkan sebuah pernyataan di masyarakat dan media.

"Sudah disampaikan bahwa yang dibutuhkan adalah bagaimana Dirut PDAM menjelaskan supaya jangan ditafsirkan macam-macam, penataan pegawai di Perusda seperti memberikan kesan bahwa ada PHK massal dan itu cukup berbahaya," tegasnya.