DPRD Makassar Dorong Pemkot Percepat Penyusunan RPJMD
Rabu, 21 Mei 2025 20:00
Suasana Rapat Bamus DPRD Kota Makassar dengan Bappeda Kota Makassar di Ruang Banggar, Rabu (21/5/2025). Foto: SINDO Makassar/Dewan Ghiyats Yan G
MAKASSAR - Badan Musyawarah (Bamus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menggelar rapat pembahasan penyusunan pemuktahiran RPJMD Kota Makassar.
Rapat ini dihadiri perwakilan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Bappeda Kota Makassar, Fajar Hidayat menjelaskan, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disesuaikan dengan aturan Kemendagri Nomor 2 Tahun 2025.
Fajar juga menekankan pentingnya RPJMD disusun dengan melakukan koordinasi hingga konsultasi ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, agar sesuai dengan kesepakatan yang berlaku.
"Jadi memang ada beberapa kaidah yang tentunya perlu harus menyelesaikan. Baik dari pelaksanaan penyusunan maupun beberapa kaidah yang bersifat substansi penyusunan," ujarnya kepada wartawan pasca Rapat Bamus RPJMD.
Di sisi lain, Fajar juga menargetkan estimasi penyerahan hasil penyusunan RPJMD ke DPRD Makassar, paling lambat 2 Juni 2025.
"Iya, targetnya di 2 Juni paling lambat kita akan melaksanakan itu semua. Setelah itu, kita melakukan penyempurnaan dan sebagainya. Apa yang menjadi sinkron, apa yang menjadi prioritas daerah Kota Makassar dan apa yang menjadi prioritas pembangunan nasional. Itu harus kita sinkronkan semua. Jadi memang perlu pencermatan secara selektif," tuturnya saat ditemui.
Sementara itu, Ketua Bamus, yang juga Wakil Ketua II DPRD Kota Makassar, Anwar Faruq mendorong pemerintah kota mempercepat penyusunan dan penyerahan RPJMD untuk ditindaklanjuti, sehingga terealisasi di masa yang akan datang.
"Kita dukung ini pemerintah melalui Bappeda melakukan percepatan RPJMD agar ditindaklanjuti segera," katanya.
"Kita juga mendorong agar penyampaian Ranperda ke DPRD ini bisa sesuai tenggat waktu yang telah dijanjikan, karena ditakutkan hal ini bisa memunculkan (persoalan), gara-gara DPRD ini terhambat dikeluarkan rekomendasinya, padahal sementara proses di provinsi," tutupnya.
Rapat ini dihadiri perwakilan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Bappeda Kota Makassar, Fajar Hidayat menjelaskan, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disesuaikan dengan aturan Kemendagri Nomor 2 Tahun 2025.
Fajar juga menekankan pentingnya RPJMD disusun dengan melakukan koordinasi hingga konsultasi ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, agar sesuai dengan kesepakatan yang berlaku.
"Jadi memang ada beberapa kaidah yang tentunya perlu harus menyelesaikan. Baik dari pelaksanaan penyusunan maupun beberapa kaidah yang bersifat substansi penyusunan," ujarnya kepada wartawan pasca Rapat Bamus RPJMD.
Di sisi lain, Fajar juga menargetkan estimasi penyerahan hasil penyusunan RPJMD ke DPRD Makassar, paling lambat 2 Juni 2025.
"Iya, targetnya di 2 Juni paling lambat kita akan melaksanakan itu semua. Setelah itu, kita melakukan penyempurnaan dan sebagainya. Apa yang menjadi sinkron, apa yang menjadi prioritas daerah Kota Makassar dan apa yang menjadi prioritas pembangunan nasional. Itu harus kita sinkronkan semua. Jadi memang perlu pencermatan secara selektif," tuturnya saat ditemui.
Sementara itu, Ketua Bamus, yang juga Wakil Ketua II DPRD Kota Makassar, Anwar Faruq mendorong pemerintah kota mempercepat penyusunan dan penyerahan RPJMD untuk ditindaklanjuti, sehingga terealisasi di masa yang akan datang.
"Kita dukung ini pemerintah melalui Bappeda melakukan percepatan RPJMD agar ditindaklanjuti segera," katanya.
"Kita juga mendorong agar penyampaian Ranperda ke DPRD ini bisa sesuai tenggat waktu yang telah dijanjikan, karena ditakutkan hal ini bisa memunculkan (persoalan), gara-gara DPRD ini terhambat dikeluarkan rekomendasinya, padahal sementara proses di provinsi," tutupnya.
(MAN)
Berita Terkait
News
Wali Kota Makassar Perintahkan Inspektorat Periksa Dugaan Pungli Kepala Sekolah
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, merespons isu dugaan pungutan liar (pungli) dalam proses pengisian jabatan kepala sekolah yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial.
Minggu, 28 Jun 2026 21:19
Makassar City
Lantik 153 Imam Kelurahan, Wali Kota Makassar Tekankan Peran Sosial Masjid
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengukuhkan dan melantik 153 imam kelurahan di Masjid Al-Markaz Al-Islami, Jalan Masjid Raya, Makassar, Kamis (25/6/2026).
Jum'at, 26 Jun 2026 05:27
Makassar City
Forum B2B IGS 2026 Hubungkan Pelaku Usaha Lokal dengan Delegasi 28 Negara
Forum B2B dalam rangkaian IGS 2026 menjadi ruang strategis bagi pelaku usaha lokal untuk memperluas jejaring bisnis sekaligus memperkenalkan produk unggulan daerah ke pasar internasional.
Kamis, 25 Jun 2026 14:49
Sulsel
Pemkot Makassar Tertibkan 19 PKL Kelapa di Area Benteng Rotterdam
Pendekatan humanis dan persuasif yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar membuahkan hasil positif dalam upaya penataan kawasan Benteng Fort Rotterdam dan sekitarnya.
Kamis, 25 Jun 2026 14:30
Makassar City
Legislator DPRD Makassar Dukung Penuh IGS 2026, Dongkrak Ekonomi dan Investasi
Pelaksanaan Indonesia Gastrodiplomacy Series (IGS) 2026 di Kota Makassar mendapat sambutan positif dari pihak DPRD Kota Makassar, Rabu (24/6/2026).
Rabu, 24 Jun 2026 15:16
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Bupati Jeneponto Lepas Kontingen Porsenijar PGRI 2026 ke Tingkat Sulsel
2
PAN Maros Ditarget Raih 24 Kursi DPRD pada Pemilu 2029
3
Maros Bidik Lima Besar Porprov, Jumlah Cabor Lolos Meningkat Jadi 34
4
Kasus Islamic Center Malili Belum Ditangani, Aktivis Nilai Penegakan Hukum Mandek
5
Rayakan HUT ke-58, BPJS Kesehatan Kampanyekan Budaya Hidup Sehat
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Bupati Jeneponto Lepas Kontingen Porsenijar PGRI 2026 ke Tingkat Sulsel
2
PAN Maros Ditarget Raih 24 Kursi DPRD pada Pemilu 2029
3
Maros Bidik Lima Besar Porprov, Jumlah Cabor Lolos Meningkat Jadi 34
4
Kasus Islamic Center Malili Belum Ditangani, Aktivis Nilai Penegakan Hukum Mandek
5
Rayakan HUT ke-58, BPJS Kesehatan Kampanyekan Budaya Hidup Sehat