DPRD Makassar Respons Rencana Pemkot Bentuk Perseroda Baru

MAKASSAR - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar tengah melakukan finalisasi pembentukan dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda), yaitu di sektor strategis pangan dan infrastruktur.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin mengatakan bahwa wacana ini dilakukan untuk upaya penyesuaian terhadap regulasi terbaru dan peningkatan efisiensi pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di masa yang akan datang.

"Sementara digodok aturannya. Perseroda Pangan dan Infrastruktur masing-masing akan memiliki Perseroda tersendiri. Artinya kita akan membentuk dua badan usaha daerah yang spesifik menangani bidangnya masing-masing," jelasnya, Senin (26/5/2025).

Merespons rencana itu, anggota DPRD Kota Makassar, Ismail mendukung penuh langkah pemerintahan Munafri-Aliyah. Ia mengatakan dengan dibangunnya Perseroda itu, diharapkan mampu menjaga ketahanan pangan dan tidak bergantung dengan daerah lain.

“Misalnya ada kendala pangan dan tiba-tiba urgent, kita mau ambil di mana? Kita ini di Makassar pemakai, bukan pendistribusi. Makanya ketika harga cabai dari Gowa mahal di Makassar, kita tidak bisa berbuat banyak karena tak punya ketahanan (pangan) sendiri,” katanya kepada awak media.

Ketua Komisi B DPRD Kota Makassar itu menambahkan, dengan lahirnya aturan perencanaan Perseroda Infrastruktur juga bisa meningkatkan pekerjaan proyek pembangunan di Kota Anging Mamiri.

“Penambahan PAD (Pendapatan Asli Daerah) akan ada menurut saya, apalagi kalau Dinas Ketahanan Pangan dilebur ke dalam Perseroda. Otomatis akan ada nilai lebihnya, termasuk gudang penyimpanan milik sendiri untuk Kota Makassar,” tambah Ketua KONI Kota Makassar itu.

Baca Juga: Pemkot Makassar Siapkan Dua Perseroda Baru, Sektor Pangan dan Infrastruktur

Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Kota Makassar, Hartono memberikan tanggapan kritis terkait rencana pembentukan Perseroda.

Kata dia, wacana tersebut harus lebih dikaji lebih mendalam dan mencari akar permasalahan, agar target evaluasi pangan dan infrastruktur di Kota Makassar tepat sasaran kepada masyarakat.

"Apakah dengan Dinas PU itu tidak cukup, untuk menjadi leading sektor infrastruktur yang selama ini dikerjakan. Apakah misalnya dibentuk Perseroda bekerja sama dengan swasta itu akan lebih bagus, kembali regulasinya harus kita lihat seperti apa," tandasnya kepada wartawan tadi siang

"Apa kelebihan dan kekurangannya, saya juga secara pribadi belum mendalami hal itu, tetapi hal itu sudah kita dengar yang mau kita lihat adalah efektivitas dalam setiap proyek-proyek pemerintah yang dikerjakan, apakah dengan munculnya universal roda lebih efektif atau seperti apa?," sambung Hartono.

Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu masih mempertanyakan perihal wacana program itu, dikarenakan Kota Makassar bukan sebagai penghasil pangan.

"Kita banyak disuplai dari daerah tapi lagi jika dibentuk Persero pangan apakah memberikan jaminan lebih bagus, yang kita mau adalah seluruh proyek-proyek pemerintah yang menggunakan APBD itu harus betul-betul efektif dan efisien, dari segi pelaksanaannya dan hasilnya harus bisa dipertanggungjawabkan, itu yang kita mau," pungkasnya.

Alumnus Universitas Hasanuddin ini juga menyoroti Perseroda Infrastruktur. Kata dia, jikalau program itu telah dilaksanakan, maka peran dewan dikhawatirkan hilang ketika menyerap aspirasi sebagai wakil rakyat di masa yang akan datang.

"Jadi yang kita butuhkan ini adalah bagaimana aspirasi terkait infrastruktur ini disampaikan kepada kami untuk bisa segera diteruskan ke dinas terkait, dan segera dieksekusi dengan cara yang lebih efektif dan berkualitas. Karena jangan sampai kita hanya otak-atik birokrasi baru begitu-begitu saja. Janganlah, justru kita harus mengevaluasi misalnya di mana keterbatasan PU dalam rangka melakukan kewajiban membangun infrastruktur kita," ucapnya tadi siang.

"Kalau kita bikin Perseroda Infrastruktur, apa kelebihannya, apakah bisa lebih cepat atau lebih efisien dan kualitasnya lebih dijamin? jangan sampai ini hanya memberikan keuntungan pada pihak tertentu jadi itu mesti dijaga semua. Bahwa apa yang menjadi keinginan pak wali kita tetap apresiasi, tetapi setiap gagas perlu pengkajian mendalam," imbuhnya.