Legislator Minta Pemkot Makassar Benahi Data Penerima Bansos
Kamis, 03 Jul 2025 14:34
Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham dalam Rapat Paripurna, di kantor DPRD Kota Makassar, Rabu (2/7/2025). Foto: Istimewa
MAKASSAR - Anggota DPRD Kota Makassar meminta pemerintah kota membenahi data penerima bantuan sosial (bansos) mereka. Pasalanya, dalam banyak kejadian, bansos tersalurkan kepada keluarga yang tidak berhak.
Permintaan itu diutarakan Sangkala Saddiko, legislator senior dari Fraksi PAN dalam Rapat Paripurna Kesebelas Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2024/2025, Rabu (2/7/2025). Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham hadir dalam paripurna ini.
Sangkala Sadikko menyampaikan, masyarakat di lapangan banyak mengadu kepadanya terkait Program Keluarga Harapan (PKH). Ada warga yang protes perihal namanya yang tidak terdaftar sebagai penerima bansos.
“Sering kali masyarakat bertanya kenapa mereka tidak lagi terdaftar, padahal sebelumnya menerima bantuan. Kami juga kesulitan menjawab karena tidak memiliki akses terhadap data konkret,” ungkap Sangkala.
Selain itu, saluran bantuan juga belum merata. Masih ada masyarakat yang seharusnya layak mendapatkan bantuan, tapi justru tidak menerima bantuan pemerintah.
“Ada yang seharusnya menerima, tapi tidak dapat. Ada pula yang diragukan kelayakannya malah dapat. Ini yang menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem penyaluran bantuan,” tegasnya.
Sangkala berharap, Pemkot Makassar membenahi data penerima bantuan, agar pembagian bantuan sosial merata, akuntabel, dan transparan, supaya tidak terjadi lagi hal yang serupa.
Permintaan itu diutarakan Sangkala Saddiko, legislator senior dari Fraksi PAN dalam Rapat Paripurna Kesebelas Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2024/2025, Rabu (2/7/2025). Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham hadir dalam paripurna ini.
Sangkala Sadikko menyampaikan, masyarakat di lapangan banyak mengadu kepadanya terkait Program Keluarga Harapan (PKH). Ada warga yang protes perihal namanya yang tidak terdaftar sebagai penerima bansos.
“Sering kali masyarakat bertanya kenapa mereka tidak lagi terdaftar, padahal sebelumnya menerima bantuan. Kami juga kesulitan menjawab karena tidak memiliki akses terhadap data konkret,” ungkap Sangkala.
Selain itu, saluran bantuan juga belum merata. Masih ada masyarakat yang seharusnya layak mendapatkan bantuan, tapi justru tidak menerima bantuan pemerintah.
“Ada yang seharusnya menerima, tapi tidak dapat. Ada pula yang diragukan kelayakannya malah dapat. Ini yang menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem penyaluran bantuan,” tegasnya.
Sangkala berharap, Pemkot Makassar membenahi data penerima bantuan, agar pembagian bantuan sosial merata, akuntabel, dan transparan, supaya tidak terjadi lagi hal yang serupa.
(MAN)
Berita Terkait
Makassar City
Ketua DPRD Makassar Jempol Langkah Tegas Polisi terhadap Geng Motor
Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, mengapresiasi langkah Polrestabes Makassar dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), khususnya dalam penanganan aksi geng motor yang meresahkan warga.
Rabu, 13 Mei 2026 06:14
Sulsel
Viral di Media Sosial, Kandang Babi di Jalan Daeng Tata Makassar Langsung Ditertibkan
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menindaklanjuti keluhan warga terkait keberadaan kandang babi di area gudang farmasi di Jalan Daeng Tata, Kecamatan Tamalate.
Rabu, 13 Mei 2026 05:25
Sulsel
Pemkot Makassar Siapkan Perwali Perkuat Aksesibilitas Penyandang Disabilitas
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmennya membangun kota yang inklusif dan ramah bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.
Selasa, 12 Mei 2026 20:38
Sulsel
Pemkot Makassar Lanjutkan Seleksi Direksi PDAM, Kemendagri Masuk Timsel
Pemkot Makassar memastikan proses seleksi Direksi PDAM Makassar segera memasuki tahap lanjutan setelah Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, melakukan audiensi dengan jajaran Kemendagri di Jakarta.
Selasa, 12 Mei 2026 09:27
News
Pemkot Makassar Pastikan Korban Geng Motor di Ablam Dirawat Gratis di RSUD Daya
Pemerintah Kota Makassar memastikan korban kekerasan jalanan mendapatkan penanganan medis secara maksimal dan tanpa biaya.
Senin, 11 Mei 2026 10:11
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
PT Satu Empat Lima Gugat Kasatker PJN III Sulsel soal Sanksi Blacklist PTUN Makassar
2
Penulisan Buku Internasional kerjasama UMI dengan Institut Terjemahan dan Buku Malaysia
3
Siswa Berkebutuhan Khusus Athirah Bersinar di Pentas Inklusi
4
Pemkot Makassar Lanjutkan Seleksi Direksi PDAM, Kemendagri Masuk Timsel
5
Kajati Sulsel Puji Bupati Irwan Bachri Syam, Luwu Timur Jadi Contoh Kolaborasi Hukum dan Desa
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
PT Satu Empat Lima Gugat Kasatker PJN III Sulsel soal Sanksi Blacklist PTUN Makassar
2
Penulisan Buku Internasional kerjasama UMI dengan Institut Terjemahan dan Buku Malaysia
3
Siswa Berkebutuhan Khusus Athirah Bersinar di Pentas Inklusi
4
Pemkot Makassar Lanjutkan Seleksi Direksi PDAM, Kemendagri Masuk Timsel
5
Kajati Sulsel Puji Bupati Irwan Bachri Syam, Luwu Timur Jadi Contoh Kolaborasi Hukum dan Desa