Legislator Minta Pemkot Makassar Benahi Data Penerima Bansos
Kamis, 03 Jul 2025 14:34

Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham dalam Rapat Paripurna, di kantor DPRD Kota Makassar, Rabu (2/7/2025). Foto: Istimewa
MAKASSAR - Anggota DPRD Kota Makassar meminta pemerintah kota membenahi data penerima bantuan sosial (bansos) mereka. Pasalanya, dalam banyak kejadian, bansos tersalurkan kepada keluarga yang tidak berhak.
Permintaan itu diutarakan Sangkala Saddiko, legislator senior dari Fraksi PAN dalam Rapat Paripurna Kesebelas Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2024/2025, Rabu (2/7/2025). Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham hadir dalam paripurna ini.
Sangkala Sadikko menyampaikan, masyarakat di lapangan banyak mengadu kepadanya terkait Program Keluarga Harapan (PKH). Ada warga yang protes perihal namanya yang tidak terdaftar sebagai penerima bansos.
“Sering kali masyarakat bertanya kenapa mereka tidak lagi terdaftar, padahal sebelumnya menerima bantuan. Kami juga kesulitan menjawab karena tidak memiliki akses terhadap data konkret,” ungkap Sangkala.
Selain itu, saluran bantuan juga belum merata. Masih ada masyarakat yang seharusnya layak mendapatkan bantuan, tapi justru tidak menerima bantuan pemerintah.
“Ada yang seharusnya menerima, tapi tidak dapat. Ada pula yang diragukan kelayakannya malah dapat. Ini yang menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem penyaluran bantuan,” tegasnya.
Sangkala berharap, Pemkot Makassar membenahi data penerima bantuan, agar pembagian bantuan sosial merata, akuntabel, dan transparan, supaya tidak terjadi lagi hal yang serupa.
Permintaan itu diutarakan Sangkala Saddiko, legislator senior dari Fraksi PAN dalam Rapat Paripurna Kesebelas Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2024/2025, Rabu (2/7/2025). Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham hadir dalam paripurna ini.
Sangkala Sadikko menyampaikan, masyarakat di lapangan banyak mengadu kepadanya terkait Program Keluarga Harapan (PKH). Ada warga yang protes perihal namanya yang tidak terdaftar sebagai penerima bansos.
“Sering kali masyarakat bertanya kenapa mereka tidak lagi terdaftar, padahal sebelumnya menerima bantuan. Kami juga kesulitan menjawab karena tidak memiliki akses terhadap data konkret,” ungkap Sangkala.
Selain itu, saluran bantuan juga belum merata. Masih ada masyarakat yang seharusnya layak mendapatkan bantuan, tapi justru tidak menerima bantuan pemerintah.
“Ada yang seharusnya menerima, tapi tidak dapat. Ada pula yang diragukan kelayakannya malah dapat. Ini yang menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem penyaluran bantuan,” tegasnya.
Sangkala berharap, Pemkot Makassar membenahi data penerima bantuan, agar pembagian bantuan sosial merata, akuntabel, dan transparan, supaya tidak terjadi lagi hal yang serupa.
(MAN)
Berita Terkait

Makassar City
Walkot Munafri Pelajari Konsep Perumahan Berbasis Keadilan Sosial di Karl-Marx-Hof Austria
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin mengikuti agenda kunjungan lapangan (site visit) ke sejumlah lokasi strategis di Kota Vienna, Austria, Rabu (02/07). Kunjungan ini dalam rangkaian kegiatan World Cities Summit Mayors Forum 2025.
Kamis, 03 Jul 2025 12:27

Makassar City
Makassar Bangun Sinergi Global pada World Cities Summit Mayors Forum di Austria 2025
Dalam rangka memperkuat peran Kota Makassar di kancah internasional, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menghadiri World Cities Summit Mayors Forum (WCSMF) 2025 yang digelar di Vienna, Austria.
Kamis, 03 Jul 2025 10:33

Makassar City
DPRD Makassar Kebut Perda Parkir, Muat Aturan Non Tunai dan Langganan Retribusi
DPRD Kota Makassar bakal merevisi Peraturan Daerah (Perda) 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum. Pembahasannya akan dikebut, sehingga pengesahan dapat dilakukan tahun ini.
Kamis, 03 Jul 2025 08:47

Makassar City
Wawali Aliyah Pertegas Komitmen Pemkot Ratakan Mutu Pendidikan
KPRM menyambangi Balai Kota Makassar, Rabu (2/7/2025). Mereka datang menyampaikan keresahaan terhadap proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2025/2026.
Rabu, 02 Jul 2025 18:44

Makassar City
Serapan Anggaran Rendah, Sekda Makassar Minta SKPD Segera Genjot Program
Anggota DPRD Kota Makassar menyoroti realisasi serapan anggaran pemerintah kota tahun ini yang masih rendah. Hingga triwulan kedua, angkanya baru di antara 30 hingga 40 persen.
Selasa, 01 Jul 2025 21:21
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

DWP Gowa Akan Perkuat Peran Perempuan dalam Pembangunan Daerah
2

DPRD Makassar Kebut Perda Parkir, Muat Aturan Non Tunai dan Langganan Retribusi
3

Imigrasi Makassar Pulangkan WN Polandia Usai Nyaris Lempari Warga Pakai Batu
4

Aksi Anggota Polres Jeneponto Evakuasi Ibu Hamil Viral di Media Sosial
5

BNSP Dorong UIN Alauddin Dirikan LSP Berlisensi di Lingkungan Kampus
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

DWP Gowa Akan Perkuat Peran Perempuan dalam Pembangunan Daerah
2

DPRD Makassar Kebut Perda Parkir, Muat Aturan Non Tunai dan Langganan Retribusi
3

Imigrasi Makassar Pulangkan WN Polandia Usai Nyaris Lempari Warga Pakai Batu
4

Aksi Anggota Polres Jeneponto Evakuasi Ibu Hamil Viral di Media Sosial
5

BNSP Dorong UIN Alauddin Dirikan LSP Berlisensi di Lingkungan Kampus