Legislator Minta Pemkot Makassar Benahi Data Penerima Bansos
Kamis, 03 Jul 2025 14:34
Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham dalam Rapat Paripurna, di kantor DPRD Kota Makassar, Rabu (2/7/2025). Foto: Istimewa
MAKASSAR - Anggota DPRD Kota Makassar meminta pemerintah kota membenahi data penerima bantuan sosial (bansos) mereka. Pasalanya, dalam banyak kejadian, bansos tersalurkan kepada keluarga yang tidak berhak.
Permintaan itu diutarakan Sangkala Saddiko, legislator senior dari Fraksi PAN dalam Rapat Paripurna Kesebelas Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2024/2025, Rabu (2/7/2025). Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham hadir dalam paripurna ini.
Sangkala Sadikko menyampaikan, masyarakat di lapangan banyak mengadu kepadanya terkait Program Keluarga Harapan (PKH). Ada warga yang protes perihal namanya yang tidak terdaftar sebagai penerima bansos.
“Sering kali masyarakat bertanya kenapa mereka tidak lagi terdaftar, padahal sebelumnya menerima bantuan. Kami juga kesulitan menjawab karena tidak memiliki akses terhadap data konkret,” ungkap Sangkala.
Selain itu, saluran bantuan juga belum merata. Masih ada masyarakat yang seharusnya layak mendapatkan bantuan, tapi justru tidak menerima bantuan pemerintah.
“Ada yang seharusnya menerima, tapi tidak dapat. Ada pula yang diragukan kelayakannya malah dapat. Ini yang menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem penyaluran bantuan,” tegasnya.
Sangkala berharap, Pemkot Makassar membenahi data penerima bantuan, agar pembagian bantuan sosial merata, akuntabel, dan transparan, supaya tidak terjadi lagi hal yang serupa.
Permintaan itu diutarakan Sangkala Saddiko, legislator senior dari Fraksi PAN dalam Rapat Paripurna Kesebelas Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2024/2025, Rabu (2/7/2025). Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham hadir dalam paripurna ini.
Sangkala Sadikko menyampaikan, masyarakat di lapangan banyak mengadu kepadanya terkait Program Keluarga Harapan (PKH). Ada warga yang protes perihal namanya yang tidak terdaftar sebagai penerima bansos.
“Sering kali masyarakat bertanya kenapa mereka tidak lagi terdaftar, padahal sebelumnya menerima bantuan. Kami juga kesulitan menjawab karena tidak memiliki akses terhadap data konkret,” ungkap Sangkala.
Selain itu, saluran bantuan juga belum merata. Masih ada masyarakat yang seharusnya layak mendapatkan bantuan, tapi justru tidak menerima bantuan pemerintah.
“Ada yang seharusnya menerima, tapi tidak dapat. Ada pula yang diragukan kelayakannya malah dapat. Ini yang menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem penyaluran bantuan,” tegasnya.
Sangkala berharap, Pemkot Makassar membenahi data penerima bantuan, agar pembagian bantuan sosial merata, akuntabel, dan transparan, supaya tidak terjadi lagi hal yang serupa.
(MAN)
Berita Terkait
Makassar City
Festival Muara 2026 Diyakini Perkuat Citra Makassar sebagai Kota Maritim
Pemerintah Kota Makassar (Pemkot) bersiap menghadirkan deretan hajatan spektakuler sepanjang 2026 melalui Calendar of Event (CoE) 2026.
Minggu, 21 Des 2025 19:17
Ekbis
Kontribusi Pajak Terbesar, GMTD Diganjar Penghargaan Pemkot Makassar
GMTD dinobatkan sebagai Pembayar Pajak Terbesar dan Wajib Pajak PBB-P2 yang Patuh dan Taat dalam ajang Tax Award 2025 yang diselenggarakan Pemerintah Kota Makassar.
Sabtu, 20 Des 2025 16:02
Makassar City
Deretan Festival dan Agenda Pariwisata di CoE 2026 Pemkot Makassar
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar resmi meluncurkan 86 festival Calendar of Event (CoE) 2026, di Hotel Novotel, Jalan Chairil Anwar, Kelurahan Sawerigading, Kecamatan Ujung Pandang.
Sabtu, 20 Des 2025 12:54
Makassar City
Pemkot Makassar Launching Calendar of Event 2026, Bidik Lompatan Pariwisata
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar secara resmi melaunching program Calendar of Event 2026, di Hotel Novotel, Jalan Chairil Anwar No 28, Sawerigading, Kecamatan Ujung Pandang.
Jum'at, 19 Des 2025 17:46
Makassar City
Transformasi Perumda ke Perseroda Makassar Diyakini Perluas Ruang Gerak Bisnis
Pemkot Makassar memberikan perhatian serius terhadap optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah sebagai salah satu instrumen strategis dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Kamis, 18 Des 2025 13:55
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Diduga Cabuli Nenek 70 Tahun, Pria 61 Tahun di Jeneponto Ditangkap Polisi
2
Apresiasi Pelanggan, PLN Icon Plus Gelar Nobar di Makassar
3
Daftar Mutasi Terbaru Polda Sulsel, 21 Pejabat Bergeser
4
PT CLM dan Basarnas Tutup Pelatihan SAR, 23 Peserta Siap Perkuat ERT di Lutim
5
Direksi dan Relawan PLN Kawal Pemulihan Layanan Publik di Aceh
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Diduga Cabuli Nenek 70 Tahun, Pria 61 Tahun di Jeneponto Ditangkap Polisi
2
Apresiasi Pelanggan, PLN Icon Plus Gelar Nobar di Makassar
3
Daftar Mutasi Terbaru Polda Sulsel, 21 Pejabat Bergeser
4
PT CLM dan Basarnas Tutup Pelatihan SAR, 23 Peserta Siap Perkuat ERT di Lutim
5
Direksi dan Relawan PLN Kawal Pemulihan Layanan Publik di Aceh