Legislator Minta Pemkot Makassar Benahi Data Penerima Bansos
Kamis, 03 Jul 2025 14:34

Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham dalam Rapat Paripurna, di kantor DPRD Kota Makassar, Rabu (2/7/2025). Foto: Istimewa
MAKASSAR - Anggota DPRD Kota Makassar meminta pemerintah kota membenahi data penerima bantuan sosial (bansos) mereka. Pasalanya, dalam banyak kejadian, bansos tersalurkan kepada keluarga yang tidak berhak.
Permintaan itu diutarakan Sangkala Saddiko, legislator senior dari Fraksi PAN dalam Rapat Paripurna Kesebelas Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2024/2025, Rabu (2/7/2025). Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham hadir dalam paripurna ini.
Sangkala Sadikko menyampaikan, masyarakat di lapangan banyak mengadu kepadanya terkait Program Keluarga Harapan (PKH). Ada warga yang protes perihal namanya yang tidak terdaftar sebagai penerima bansos.
“Sering kali masyarakat bertanya kenapa mereka tidak lagi terdaftar, padahal sebelumnya menerima bantuan. Kami juga kesulitan menjawab karena tidak memiliki akses terhadap data konkret,” ungkap Sangkala.
Selain itu, saluran bantuan juga belum merata. Masih ada masyarakat yang seharusnya layak mendapatkan bantuan, tapi justru tidak menerima bantuan pemerintah.
“Ada yang seharusnya menerima, tapi tidak dapat. Ada pula yang diragukan kelayakannya malah dapat. Ini yang menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem penyaluran bantuan,” tegasnya.
Sangkala berharap, Pemkot Makassar membenahi data penerima bantuan, agar pembagian bantuan sosial merata, akuntabel, dan transparan, supaya tidak terjadi lagi hal yang serupa.
Permintaan itu diutarakan Sangkala Saddiko, legislator senior dari Fraksi PAN dalam Rapat Paripurna Kesebelas Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2024/2025, Rabu (2/7/2025). Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham hadir dalam paripurna ini.
Sangkala Sadikko menyampaikan, masyarakat di lapangan banyak mengadu kepadanya terkait Program Keluarga Harapan (PKH). Ada warga yang protes perihal namanya yang tidak terdaftar sebagai penerima bansos.
“Sering kali masyarakat bertanya kenapa mereka tidak lagi terdaftar, padahal sebelumnya menerima bantuan. Kami juga kesulitan menjawab karena tidak memiliki akses terhadap data konkret,” ungkap Sangkala.
Selain itu, saluran bantuan juga belum merata. Masih ada masyarakat yang seharusnya layak mendapatkan bantuan, tapi justru tidak menerima bantuan pemerintah.
“Ada yang seharusnya menerima, tapi tidak dapat. Ada pula yang diragukan kelayakannya malah dapat. Ini yang menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem penyaluran bantuan,” tegasnya.
Sangkala berharap, Pemkot Makassar membenahi data penerima bantuan, agar pembagian bantuan sosial merata, akuntabel, dan transparan, supaya tidak terjadi lagi hal yang serupa.
(MAN)
Berita Terkait

Sulsel
Pemkot Makassar Jadikan Aset Gedung di Biringkanaya Pusat Distribusi Menu MBG
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin meninjau gedung yang direncanakan menjadi pusat distribusi menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kelurahan Paccerakkang, Perbatasan Katimbang
Rabu, 20 Agu 2025 19:13

Makassar City
Proyek Karebosi Mulai 2026, Rp40 M Disiapkan di Tahap Awal
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar akan memulai proyek revitalisasi Lapangan Karebosi pada 2026. Pada tahap awal ini, anggaran sebesar Rp40 miliar disiapkan.
Rabu, 20 Agu 2025 17:04

Ekbis
Wali Kota Makassar Minta Pelaku Jasa Taksi Listrik Pakai Tenaga Lokal
Taksi listrik bakal beroperasi di wilayah Mamminasata. Jasa transporasi ini dibawa oleh PT XAHNSM Green and Smart Mobility Indonesia yang bekerja sama dengan PT Avon.
Rabu, 20 Agu 2025 15:04

Makassar City
49 Pejabat Daftar Lelang Jabatan Eselon II Pemkot Makassar
Tim seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar resmi merampungkan tahapan pendaftaran atau administrasi pendaftaran, Selasa (19/8/2025).
Selasa, 19 Agu 2025 20:07

Makassar City
Polemik PLTSa, Wali Kota Makassar Tegaskan Suara Warga yang Utama
Polemik pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Tamalanrea terus bergulir. Terbaru, masyarakat setempat mendatangi Wali Kota menyampaikan langsung penolakan mereka.
Selasa, 19 Agu 2025 19:52
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Tak Ingin Warga Terbebani, Bupati Bantaeng Uji Nurdin Pastikan PBB Tetap Sama
2

Angka dan Tanah di Seputaran Bulan Kemerdekaan
3

Kakanwil Kemenkum Sulsel Lantik 11 PPNS, Utamakan Kepentingan Masyarakat
4

Koalisi Merah Putih Unjuk Rasa Soroti Buruknya Kualitas Irigasi Kelara-Kareloe
5

Masih Berproses Hukum, PN Pangkajene Diminta Tunda Eksekusi Lahan di Sibatua
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Tak Ingin Warga Terbebani, Bupati Bantaeng Uji Nurdin Pastikan PBB Tetap Sama
2

Angka dan Tanah di Seputaran Bulan Kemerdekaan
3

Kakanwil Kemenkum Sulsel Lantik 11 PPNS, Utamakan Kepentingan Masyarakat
4

Koalisi Merah Putih Unjuk Rasa Soroti Buruknya Kualitas Irigasi Kelara-Kareloe
5

Masih Berproses Hukum, PN Pangkajene Diminta Tunda Eksekusi Lahan di Sibatua