Peringatan Hari Otda Dipusatkan di Makassar, Ini Pertimbangan Mendagri
Sabtu, 29 Apr 2023 13:12
Mendagri RI Tito Karnavian saat menghadiri pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-27, Sabtu (29/4/2023). Foto/Gusti Ridani
MAKASSAR - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian membeberkan alasan memilih Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) sebagai pusat pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-27, Sabtu (29/4/2023). Kegiatan yang digelar di Anjungan City Of Makassar ini dihadiri sejumlah kepala daerah se-Indonesia.
"Tahun ini kita pusatkan di Makassar) Sulsel, karena di sini banyak kulinernya, akses jalan menuju ke sini mudah. Terutama penerbangannya, sehingga saya bersyukur ini bisa dihadiri oleh 70 persen kepala daerah," kata Menteri Tito.
Mantan Kapolri ini juga menyebutkan, dengan adanya perayaan ini, diharapkan bisa membangun spirit perubahan untuk bangsa Indonesia kedepannya.
"Dari sentralisasi pusat dengan adanya otonomi daerah, kita realisasikan pembangunan di daerah-daerah. Supaya daerah juga memiliki ruang manufer untuk bisa mengembangkan daerahnya masing-masing," jelasnya.
Sejauh ini, kata dia, masih ada plus minus yang harus diperhatikan dengan seksama untuk membangun daerah. Dengan Kota Makassar sebagai contoh pembangunan mulai dari akses jalan dan kuliner.
Pada kesempatan itu, Kota Makassar meraih penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai salah satu daerah yang berprestasi dengan status kinerja tertinggi secara nasional.
Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Menteri Tito. Penghargaan yang diraih Kota Makassar didasarkan pada hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2022. Pada hasil evaluasi ini, Kota Makassar memperoleh skor 3,348.
Selain Kota Makassar, ada 9 pemerintah kota lain yang turut memperoleh penghargaan. Di samping itu, juga ada 10 pemerintah kabupaten dan 3 provinsi.
Menteri Tito menyampaikan ucapan selamat dan memberi apresiasi kepada pemerintah daerah yang berhasil meraih penghargaan sebagai penyelenggara pemerintahan terbaik.
"Saya ucapkan terima kasih kepada penerima penghargaan. Mudah-mudahan akan memotivasi semangat kita untuk terus dapat melaksanakan tugas sesuai sistem pemerintahan otonomi daerah yang ada," ujar Menteri Tito.
Sementara, bagi pemerintah daerah yang belum berhasil memperoleh penghargaan, ia berharap peringatan hari otonomi daerah ini bisa dijadikan momentum untuk introspeksi dan kontemplasi untuk bekerja lebih baik dan berprestasi, serta mampu mandiri secara fiskal.
"Karena ujung dari otonomi daerah adalah kemandirian fiskal yang ditandai dengan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang lebih banyak dari transafer pusat. Daerah bisa membiayai diri sendiri tanpa harus bergantung dengan pemerintah pusat," jelas Tito.
Adapun 10 pemerintah kota penerimaan penghargaan penyelenggaraan pemerintahan terbaik yakni Semarang, Surabaya, Surakarta, Bogor, Denpasar, Makassar, Serang, Tangerang, Medan, dan Parepare.
Sementara 10 pemerintah kabupaten penerimaan penghargaan yakni Banyuwangi, Sumedang, Badung, Karanganyar, Sidoarjo, Kulon Progo, Wonogiri, Hulu Sungai Selatan, Konawe, dan Bojonegoro. Kemudian 3 provinsi penerimaan penghargaan yakni Provinsi Jawa Tengah, DIY Yogyakarta dan Jawa Timur.
"Tahun ini kita pusatkan di Makassar) Sulsel, karena di sini banyak kulinernya, akses jalan menuju ke sini mudah. Terutama penerbangannya, sehingga saya bersyukur ini bisa dihadiri oleh 70 persen kepala daerah," kata Menteri Tito.
Mantan Kapolri ini juga menyebutkan, dengan adanya perayaan ini, diharapkan bisa membangun spirit perubahan untuk bangsa Indonesia kedepannya.
"Dari sentralisasi pusat dengan adanya otonomi daerah, kita realisasikan pembangunan di daerah-daerah. Supaya daerah juga memiliki ruang manufer untuk bisa mengembangkan daerahnya masing-masing," jelasnya.
Sejauh ini, kata dia, masih ada plus minus yang harus diperhatikan dengan seksama untuk membangun daerah. Dengan Kota Makassar sebagai contoh pembangunan mulai dari akses jalan dan kuliner.
Pada kesempatan itu, Kota Makassar meraih penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai salah satu daerah yang berprestasi dengan status kinerja tertinggi secara nasional.
Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Menteri Tito. Penghargaan yang diraih Kota Makassar didasarkan pada hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2022. Pada hasil evaluasi ini, Kota Makassar memperoleh skor 3,348.
Selain Kota Makassar, ada 9 pemerintah kota lain yang turut memperoleh penghargaan. Di samping itu, juga ada 10 pemerintah kabupaten dan 3 provinsi.
Menteri Tito menyampaikan ucapan selamat dan memberi apresiasi kepada pemerintah daerah yang berhasil meraih penghargaan sebagai penyelenggara pemerintahan terbaik.
"Saya ucapkan terima kasih kepada penerima penghargaan. Mudah-mudahan akan memotivasi semangat kita untuk terus dapat melaksanakan tugas sesuai sistem pemerintahan otonomi daerah yang ada," ujar Menteri Tito.
Sementara, bagi pemerintah daerah yang belum berhasil memperoleh penghargaan, ia berharap peringatan hari otonomi daerah ini bisa dijadikan momentum untuk introspeksi dan kontemplasi untuk bekerja lebih baik dan berprestasi, serta mampu mandiri secara fiskal.
"Karena ujung dari otonomi daerah adalah kemandirian fiskal yang ditandai dengan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang lebih banyak dari transafer pusat. Daerah bisa membiayai diri sendiri tanpa harus bergantung dengan pemerintah pusat," jelas Tito.
Adapun 10 pemerintah kota penerimaan penghargaan penyelenggaraan pemerintahan terbaik yakni Semarang, Surabaya, Surakarta, Bogor, Denpasar, Makassar, Serang, Tangerang, Medan, dan Parepare.
Sementara 10 pemerintah kabupaten penerimaan penghargaan yakni Banyuwangi, Sumedang, Badung, Karanganyar, Sidoarjo, Kulon Progo, Wonogiri, Hulu Sungai Selatan, Konawe, dan Bojonegoro. Kemudian 3 provinsi penerimaan penghargaan yakni Provinsi Jawa Tengah, DIY Yogyakarta dan Jawa Timur.
(TRI)
Berita Terkait
Sulsel
Bupati Talenrang Bawa Agenda Strategis Daerah ke KemenPU dan Kemendagri
Bupati Sitti Husniah Talenrang, melakukan rangkaian audiensi strategis dengan Wakil Menteri PUPR dan Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri di Jakarta, Rabu (4/12).
Minggu, 07 Des 2025 14:33
Makassar City
Wali Kota Makassar Rakornas Bahas Antisipasi Nataru dan Mitigasi Bencana
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama jajaran kepala SKPD Pemerintah Kota Makassar mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pusat dan Daerah secara virtual yang dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Senin (1/12/2025).
Senin, 01 Des 2025 16:34
News
Otonomi Bikin Ekonomi Membaik, Revisi UU Pemda Picu Optimisme Daerah
Direktur Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah, Ditjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Cheka Virgowansyah, mengatakan, revisi UU Pemda merupakan usul inisiatif dewan (DPR RI) bertujuan mensinkronisasikan UU Pemda dengan UU lainnya seperti UU Minerba
Rabu, 26 Nov 2025 21:41
Sulsel
Pangkep Raih Predikat Baik Evaluasi Kinerja Pengelolaan Pengaduan
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangkep meraih predikat Baik dalam evaluasi kinerja pengelolaan pengaduan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Kamis, 20 Nov 2025 18:37
News
SPM Jadi Kunci Peningkatan Layanan Dasar di Wilayah Timur
Dirjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri Restuardy Daud menegaskan bahwa penerapan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM), menjadi kunci strategis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan dasar.
Jum'at, 07 Nov 2025 15:51
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
YBH PA Bangkit Pecat Oknum Terduga Pelecehan Seksual, Beri Pendampingan Korban
2
Diduga Terjatuh ke Sungai Mallaulu, Seorang Petani Tambak Dilaporkan Hilang
3
Tak Ada Tahapan Pemilu, Bawaslu Luwu Timur Perkuat Pengawasan Berkelanjutan
4
Kalla Institute Borong Penghargaan di LLDikti IX Award 2025
5
Peserta Rakor Satu Suara! Andi Amran Kembali Dicalonkan Sebagai Ketum PP IKA Unhas
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
YBH PA Bangkit Pecat Oknum Terduga Pelecehan Seksual, Beri Pendampingan Korban
2
Diduga Terjatuh ke Sungai Mallaulu, Seorang Petani Tambak Dilaporkan Hilang
3
Tak Ada Tahapan Pemilu, Bawaslu Luwu Timur Perkuat Pengawasan Berkelanjutan
4
Kalla Institute Borong Penghargaan di LLDikti IX Award 2025
5
Peserta Rakor Satu Suara! Andi Amran Kembali Dicalonkan Sebagai Ketum PP IKA Unhas