50% Anggaran Belanja Kota Makassar Dikhususkan ke Produk Lokal
Senin, 22 Sep 2025 15:53
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di kegiatan UKM-K, di Auditorium Al Jibra UMI, Jalan Urip Sumohardjo, Senin (22/9/2025). Foto: Istimewa
MAKASSAR - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar terus mendorong pertumbuhan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sebab, UMKM dianggap motor penggerak perekonomian daerah.
Hal disampaikan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin pada acara Unit Kegiatan Mahasiswa Kewirausahaan (UKM-K), di Auditorium Al Jibra Universitas Muslim Indonesia (UMI), Jalan Urip Sumohardjo, Makassar, Senin (22/9/2025).
Munafri menegaskan, dukungan terhadap pengusaha lokal menjadi prioritas utama kebijakan pemerintah kota. Ia mengungkapkan, Pemkot Makassar bahkan telah mengalokasikan 50 persen anggaran belanja daerah untuk produk-produk lokal bagi UMKM.
"Harapan kita, mahasiswa sebagai generasi muda Makassar memulai usaha dengan riset yang matang, perencanaan modal yang jelas. Dan punya keberanian menjalin kemitraan, sehingga UMKM dapat tumbuh menjadi motor penggerak perekonomian dan menciptakan lapangan kerja baru," ujarnya.
Wali Kota mengajak generasi muda untuk memandang UMKM sebagai penggerak utama perekonomian. Dia bilang, pengalaman banyak negara menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi sangat bergantung pada jumlah wirausahawan.
"Anak muda tidak hanya bermimpi menjadi pegawai negeri, tetapi juga menekuni dunia usaha. Tidak semua orang harus jadi PNS, polisi, atau dosen. Banyak pekerjaan di luar sana yang justru lebih menjanjikan," tegasnya.
Menurut Munafri, riset pasar adalah langkah pertama yang tak boleh diabaikan. Ia mencontohkan fenomena usaha yang kerap membuat pelaku UMKM kesulitan bertahan.
"Kadang kita hanya melihat teman sukses jual pisang goreng, lalu ikut berjualan pisang goreng. Padahal pasarnya sudah jenuh. Akibatnya terjadi perang harga dan usaha sulit bertahan," jelasnya.
Selain riset, ia menekankan pentingnya ketersediaan bahan baku untuk menekan Harga Pokok Produksi (HPP). Bahan baku yang sulit didapat akan memicu kenaikan biaya produksi dan membuat produk tak kompetitif di pasar.
Munafri juga mengingatkan pelaku UMKM agar tidak mengabaikan biaya tenaga kerja (labor cost) sebagai bagian variabel produksi. Menganggap usaha hanya hobi kerap membuat biaya pekerja terlewat, sehingga menimbulkan konflik saat bisnis berkembang.
Ia menambahkan, pemerintah berperan sebagai fasilitator, mulai dari regulasi berpihak hingga kemudahan perizinan dan akses permodalan.
Pemkot Makassar, kata dia, telah menerapkan kebijakan belanja daerah minimal 50 persen untuk produk UMKM lokal dan menyiapkan infrastruktur pasar yang mudah diakses.
"Kalau modal awal kecil, tentu skala bisnis kecil. Ketika usaha berkembang, perbankan punya skema pembiayaan untuk eskalasi usaha. Pemerintah siap menjembatani," ujarnya.
Politisi Golkar itu mencontohkan, kisah sukses pelaku UMKM Makassar, yang awalnya hanya bermodal Rp500 ribu dan kini menembus pasar nasional.
Munafri juga menyebut inspirasi global, mulai dari Tokopedia yang memanfaatkan peran jasa kurir hingga Apple, dan Facebook yang bertumbuh besar berkat inovasi teknologi.
"Banyak bisnis besar lahir dari garasi atau lapak sederhana. Kuncinya inovasi dan keberanian memulai," tuturnya.
Appi sapaan karibnya itu mengusulkan agar setiap Fakultas di perguruan tinggi memiliki unit UMKM sendiri sebagai laboratorium wirausaha. Kampus, menurutnya, adalah pasar besar yang bisa menjadi tempat uji coba sebelum masuk inkubasi bisnis Pemkot Makassar.
"Perjalanan menjadi pengusaha bukanlah jalan mulus. Menjadi pengusaha itu seperti menempuh jalan berliku, penuh tanjakan dan batu. Tidak ada kesuksesan instan. Semua butuh proses, kegagalan, dan pembelajaran," tandasnya.
Ia juga mendorong para wirausaha muda untuk tidak ragu memanfaatkan fasilitas perbankan, karena lembaga keuangan telah menyediakan skema pembiayaan khusus bagi UMKM.
"Menjadi pengusaha bukan jalan tol yang mulus. Ada tanjakan, dan liku-liku. Tapi proses inilah yang menguatkan usaha. Tidak ada pengusaha besar yang lahir secara instan," tutupnya.
Hal disampaikan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin pada acara Unit Kegiatan Mahasiswa Kewirausahaan (UKM-K), di Auditorium Al Jibra Universitas Muslim Indonesia (UMI), Jalan Urip Sumohardjo, Makassar, Senin (22/9/2025).
Munafri menegaskan, dukungan terhadap pengusaha lokal menjadi prioritas utama kebijakan pemerintah kota. Ia mengungkapkan, Pemkot Makassar bahkan telah mengalokasikan 50 persen anggaran belanja daerah untuk produk-produk lokal bagi UMKM.
"Harapan kita, mahasiswa sebagai generasi muda Makassar memulai usaha dengan riset yang matang, perencanaan modal yang jelas. Dan punya keberanian menjalin kemitraan, sehingga UMKM dapat tumbuh menjadi motor penggerak perekonomian dan menciptakan lapangan kerja baru," ujarnya.
Wali Kota mengajak generasi muda untuk memandang UMKM sebagai penggerak utama perekonomian. Dia bilang, pengalaman banyak negara menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi sangat bergantung pada jumlah wirausahawan.
"Anak muda tidak hanya bermimpi menjadi pegawai negeri, tetapi juga menekuni dunia usaha. Tidak semua orang harus jadi PNS, polisi, atau dosen. Banyak pekerjaan di luar sana yang justru lebih menjanjikan," tegasnya.
Menurut Munafri, riset pasar adalah langkah pertama yang tak boleh diabaikan. Ia mencontohkan fenomena usaha yang kerap membuat pelaku UMKM kesulitan bertahan.
"Kadang kita hanya melihat teman sukses jual pisang goreng, lalu ikut berjualan pisang goreng. Padahal pasarnya sudah jenuh. Akibatnya terjadi perang harga dan usaha sulit bertahan," jelasnya.
Selain riset, ia menekankan pentingnya ketersediaan bahan baku untuk menekan Harga Pokok Produksi (HPP). Bahan baku yang sulit didapat akan memicu kenaikan biaya produksi dan membuat produk tak kompetitif di pasar.
Munafri juga mengingatkan pelaku UMKM agar tidak mengabaikan biaya tenaga kerja (labor cost) sebagai bagian variabel produksi. Menganggap usaha hanya hobi kerap membuat biaya pekerja terlewat, sehingga menimbulkan konflik saat bisnis berkembang.
Ia menambahkan, pemerintah berperan sebagai fasilitator, mulai dari regulasi berpihak hingga kemudahan perizinan dan akses permodalan.
Pemkot Makassar, kata dia, telah menerapkan kebijakan belanja daerah minimal 50 persen untuk produk UMKM lokal dan menyiapkan infrastruktur pasar yang mudah diakses.
"Kalau modal awal kecil, tentu skala bisnis kecil. Ketika usaha berkembang, perbankan punya skema pembiayaan untuk eskalasi usaha. Pemerintah siap menjembatani," ujarnya.
Politisi Golkar itu mencontohkan, kisah sukses pelaku UMKM Makassar, yang awalnya hanya bermodal Rp500 ribu dan kini menembus pasar nasional.
Munafri juga menyebut inspirasi global, mulai dari Tokopedia yang memanfaatkan peran jasa kurir hingga Apple, dan Facebook yang bertumbuh besar berkat inovasi teknologi.
"Banyak bisnis besar lahir dari garasi atau lapak sederhana. Kuncinya inovasi dan keberanian memulai," tuturnya.
Appi sapaan karibnya itu mengusulkan agar setiap Fakultas di perguruan tinggi memiliki unit UMKM sendiri sebagai laboratorium wirausaha. Kampus, menurutnya, adalah pasar besar yang bisa menjadi tempat uji coba sebelum masuk inkubasi bisnis Pemkot Makassar.
"Perjalanan menjadi pengusaha bukanlah jalan mulus. Menjadi pengusaha itu seperti menempuh jalan berliku, penuh tanjakan dan batu. Tidak ada kesuksesan instan. Semua butuh proses, kegagalan, dan pembelajaran," tandasnya.
Ia juga mendorong para wirausaha muda untuk tidak ragu memanfaatkan fasilitas perbankan, karena lembaga keuangan telah menyediakan skema pembiayaan khusus bagi UMKM.
"Menjadi pengusaha bukan jalan tol yang mulus. Ada tanjakan, dan liku-liku. Tapi proses inilah yang menguatkan usaha. Tidak ada pengusaha besar yang lahir secara instan," tutupnya.
(MAN)
Berita Terkait
Makassar City
Appi Siap Tindaklanjuti Rekomendasi DPRD untuk Perbaikan Kinerja Pemkot Makassar
DPRD Kota Makassar menggelar Rapat Paripurna Pengumuman Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2025/2026 di Ruang Sipakatau Lantai 2 Balai Kota Makassar, Rabu (13/5/2026).
Kamis, 14 Mei 2026 06:56
Makassar City
Legislator Makassar Usul Anggota Geng Motor Dikenai Sanksi Administratif
Sejumlah legislator menilai penanganan persoalan tersebut perlu melibatkan seluruh elemen masyarakat, bukan hanya aparat kepolisian.
Kamis, 14 Mei 2026 06:32
Makassar City
Warga Tamalanrea Bersatu Tolak PSEL, Sebut Masa Depan Generasi Dipertaruhkan
Gelombang penolakan terhadap rencana pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) atau PLTSa oleh PT SUS di Kecamatan Tamalanrea, Makassar, terus menguat.
Kamis, 14 Mei 2026 06:21
Makassar City
MIWF 2026 Hadirkan Dialog Kritis, Literasi Inklusif, dan Kampanye Lingkungan
Makassar International Writers Festival (MIWF) 2026 akan digelar pada 14–17 Mei 2026 di Benteng Fort Rotterdam. Festival tahun ini mengusung tema “Re-co-ordinate”.
Rabu, 13 Mei 2026 20:14
Sulsel
Viral di Media Sosial, Kandang Babi di Jalan Daeng Tata Makassar Langsung Ditertibkan
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menindaklanjuti keluhan warga terkait keberadaan kandang babi di area gudang farmasi di Jalan Daeng Tata, Kecamatan Tamalate.
Rabu, 13 Mei 2026 05:25
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Dua Tokoh Pendidikan Malaysia Sambangi SIT Darul Fikri Makassar
2
Minta Transparansi, Penghuni Vida View Siap Bawa Kisruh IPL dan P3SRS ke DPRD Makassar
3
Disdikbud Parepare Larang Pungutan Perpisahan Sekolah, Uang Orang Tua Wajib Dikembalikan
4
Ketua Komisi III DPRD Maros Desak Polisi Tuntaskan Kasus Dugaan Pencabulan di Ponpes
5
PIRA Sulsel Siapkan Program Kampung Nelayan, Fokus Kawal Aspirasi Masyarakat
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Dua Tokoh Pendidikan Malaysia Sambangi SIT Darul Fikri Makassar
2
Minta Transparansi, Penghuni Vida View Siap Bawa Kisruh IPL dan P3SRS ke DPRD Makassar
3
Disdikbud Parepare Larang Pungutan Perpisahan Sekolah, Uang Orang Tua Wajib Dikembalikan
4
Ketua Komisi III DPRD Maros Desak Polisi Tuntaskan Kasus Dugaan Pencabulan di Ponpes
5
PIRA Sulsel Siapkan Program Kampung Nelayan, Fokus Kawal Aspirasi Masyarakat