Seorang honorer berinisial (F) di Kantor Pemkab Jeneponto, Sulawesi Selatan mengaku disuruh berhenti oleh atasannya tanpa alasan yang jelas.

Komisi II DPR RI menggelar RDP sekaligus rapat kerja bersama Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Puluhan tenaga honorer eks K2 di Kabupaten Bantaeng menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati, Rabu (12/2/2024). Mereka menyuarakan hasil seleksi PPPK yang dinilai tidak adil.

Abd Rahman B (54) seorang tenaga honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan terpaksa harus menelan pil pahit.

DPRD Kabupaten Bantaeng menggelar RDP dengan sejumlah honorer kategori dua (K2) terkait polemik proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Senin (20/1/2025).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantaeng berencana memanggil Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bantaeng.

Sebanyak 510 tenaga non-ASN atau honorer lingkup SKPD Pemerintah Kabupaten Sidrap menerima bantuan dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) di Aula Kompleks SKPD Sidrap pada Senin (10/06/2024).

Bupati Wajo, Amran Mahmud masih enggan mengomentari kebijakan pemerintah lewat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB menghapuskan tenaga honorer.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo, kritik kebijakan penghapusan tenaga honorer di seluruh wilayah Indonesia yang dikeluarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Sebanyak 5.265 orang pegawai non ASN atau tenaga honorer di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo akan terkena dampak dari rencana pemerintah menghapusan tenaga honorer