Pemkot Makassar Buka Peluang Honorer Jalur PJLP, Berikut Syarat dan Ketentuannya
Sabtu, 24 Mei 2025 16:09

Pemkot Makassar buka peluang honorer jalur PLJP, Sabtu (24/5/2025). Foto: Istimewa
MAKASSAR - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, kembali membuka peluang rekrutmen tenaga honorer melalui skema Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar, Akhmad Namsum mengatakan, proses seleksi PJLP ini dilakukan secara resmi melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
"Sudah dibuka skema PJLP bagi honorer. Proses ini dilakukan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) sesuai prosedur resmi yang berlaku " kata Ahmad Namsum.
Kata dia, terdapat beberapa syarat utama yang harus dipenuhi oleh calon PJLP, di antaranya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) perseorangan yang diterbitkan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), berusia sesuai persyaratan, serta melengkapi berkas administrasi umum.
Akhmad Namsum menuturkan bahwa saat ini proses tersebut telah memasuki tahap kepengurusan untuk kategori honorer kebersihan dan petugas teknis di instansi lainya.
Calon pendaftar diwajibkan mengurus dan menyampaikan NIB dari PTSP ke kantor kecamatan sebagai bagian dari prosedur administratif.
"Data riil honor, tercatat, jumlah untuk kategori kebersihan mencapai 2.624 orang, sementara untuk non-kebersihan sebanyak 1.110 orang," tuturnya.
Sementara, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Makassar, Helmy Budiman mengatakan untuk mempermudah kepengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada calon tenaga honorer, PTSP membuka layanan jemput bola di Kantor 15 Kecamatan.
"Jemput bola ini kami buka di semua Kecamatan, untuk mendukung proses rekrutmen PJLP. Sejak Jumat dan Sabtu lalu, tim PTSP telah turun langsung ke lapangan untuk memberikan layanan bantuan pengurusan NIB kepada calon tenaga honorer," jelas Helmy.
Kegiatan ini menyasar seluruh wilayah kecamatan, terutama bagi tenaga teknis yang berada di lingkup Lecamatan dan Dinas terkait seperti Dinas Perhubungan dan Pekerjaan Umum.
PTSP melakukan tugas ini, untuk memastikan tidak ada tenaga honorer yang tertinggal dari proses pendaftaran.
"Kami turun langsung ke kecamatan untuk membuka layanan pengurusan NIB. Penerbitan kami bantu langsung di tempat, asalkan nama pelamar sudah masuk dalam database dan memenuhi syarat usia," ujar Helmy.
Pihak PTSP juga telah menyampaikan secara tertulis untuk SKPD masing-masing hingga pihak Kecamatan. Hal ini, berdasarkan surat Sekretariat Daerah Kota Makassar Nomor 800/583/BKPSDMD/V/2025 Tanggal 9 Mei 2025.
Helmy menjelaskan perihal penataan pegawai Non ASN, pada angka 4 disampaikan bahwa Pegawai Non ASN yang tidak masuk pangkalan data (database) dan tidak mengikuti seleksi PPPK serta tidak lulus seleksi CPNS dapat dilaksanakan penataan melalui penyedia jasa perseorangan lainnya secara sangat selektif sesuai Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018.
Tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dan perubahannya dan Peraturan Lembaga Kebijakan Barang dan Jasa Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan barang dan jasa pemerintah melalui penyedia.
"Guna pelaksanaan fasilitasi layanan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) perseorangan pada Kantor DPMPTSP Kota Makassar pada setiap hari kerja. Adapun dokumen data-data yang dibutuhkan sebagai berikut: Kartu Tanda Penduduk (KTP/NIK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor telepon WhatsApp Aktif, Alamat Email (opsional)," demikian Penjelasan Helmi.
Adapun persyaratan yang harus disiapkan jalur PJLP lewat ULP meliputi di antaranya pendaftaran dilakukan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP).
Kemudian calon pelamar wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) perseorangan yang diterbitkan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Usia maksimal pendaftar adalah 58 tahun dan melengkapi berkas persyaratan administrasi umum (ijazah disesuaikan).
Berikut syarat disiapkan untuk urus NIB di DPMPTSP yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP/NIK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) , Nomor telepon WhatsApp Aktif, Alamat Email (opsional).
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar, Akhmad Namsum mengatakan, proses seleksi PJLP ini dilakukan secara resmi melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
"Sudah dibuka skema PJLP bagi honorer. Proses ini dilakukan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) sesuai prosedur resmi yang berlaku " kata Ahmad Namsum.
Kata dia, terdapat beberapa syarat utama yang harus dipenuhi oleh calon PJLP, di antaranya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) perseorangan yang diterbitkan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), berusia sesuai persyaratan, serta melengkapi berkas administrasi umum.
Akhmad Namsum menuturkan bahwa saat ini proses tersebut telah memasuki tahap kepengurusan untuk kategori honorer kebersihan dan petugas teknis di instansi lainya.
Calon pendaftar diwajibkan mengurus dan menyampaikan NIB dari PTSP ke kantor kecamatan sebagai bagian dari prosedur administratif.
"Data riil honor, tercatat, jumlah untuk kategori kebersihan mencapai 2.624 orang, sementara untuk non-kebersihan sebanyak 1.110 orang," tuturnya.
Sementara, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Makassar, Helmy Budiman mengatakan untuk mempermudah kepengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada calon tenaga honorer, PTSP membuka layanan jemput bola di Kantor 15 Kecamatan.
"Jemput bola ini kami buka di semua Kecamatan, untuk mendukung proses rekrutmen PJLP. Sejak Jumat dan Sabtu lalu, tim PTSP telah turun langsung ke lapangan untuk memberikan layanan bantuan pengurusan NIB kepada calon tenaga honorer," jelas Helmy.
Kegiatan ini menyasar seluruh wilayah kecamatan, terutama bagi tenaga teknis yang berada di lingkup Lecamatan dan Dinas terkait seperti Dinas Perhubungan dan Pekerjaan Umum.
PTSP melakukan tugas ini, untuk memastikan tidak ada tenaga honorer yang tertinggal dari proses pendaftaran.
"Kami turun langsung ke kecamatan untuk membuka layanan pengurusan NIB. Penerbitan kami bantu langsung di tempat, asalkan nama pelamar sudah masuk dalam database dan memenuhi syarat usia," ujar Helmy.
Pihak PTSP juga telah menyampaikan secara tertulis untuk SKPD masing-masing hingga pihak Kecamatan. Hal ini, berdasarkan surat Sekretariat Daerah Kota Makassar Nomor 800/583/BKPSDMD/V/2025 Tanggal 9 Mei 2025.
Helmy menjelaskan perihal penataan pegawai Non ASN, pada angka 4 disampaikan bahwa Pegawai Non ASN yang tidak masuk pangkalan data (database) dan tidak mengikuti seleksi PPPK serta tidak lulus seleksi CPNS dapat dilaksanakan penataan melalui penyedia jasa perseorangan lainnya secara sangat selektif sesuai Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018.
Tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dan perubahannya dan Peraturan Lembaga Kebijakan Barang dan Jasa Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan barang dan jasa pemerintah melalui penyedia.
"Guna pelaksanaan fasilitasi layanan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) perseorangan pada Kantor DPMPTSP Kota Makassar pada setiap hari kerja. Adapun dokumen data-data yang dibutuhkan sebagai berikut: Kartu Tanda Penduduk (KTP/NIK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor telepon WhatsApp Aktif, Alamat Email (opsional)," demikian Penjelasan Helmi.
Adapun persyaratan yang harus disiapkan jalur PJLP lewat ULP meliputi di antaranya pendaftaran dilakukan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP).
Kemudian calon pelamar wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) perseorangan yang diterbitkan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Usia maksimal pendaftar adalah 58 tahun dan melengkapi berkas persyaratan administrasi umum (ijazah disesuaikan).
Berikut syarat disiapkan untuk urus NIB di DPMPTSP yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP/NIK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) , Nomor telepon WhatsApp Aktif, Alamat Email (opsional).
(MAN)
Berita Terkait

Makassar City
Penerapan Opsen PKB dan BBNKB Strategi Baru Bapenda Makassar Genjot PAD
Salah satu opsi itu adalah penerapan opsen, pajak tambahan atau pungutan tambahan pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
Rabu, 09 Jul 2025 18:54

Makassar City
PPP Percayakan RTQ Ketua Fraksi DPRD Makassar, Siap Kolaborasi Pemerintahan Mulia
Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulawesi Selatan, Imam Fauzan Amir Uskara, bersama jajaran Fraksi PPP DPRD Kota Makassar dan Rahmat Taqwa Qurais, melakukan audiensi dengan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin di Balai Kota Makassar, Rabu (09/07/2025).
Rabu, 09 Jul 2025 16:47

Makassar City
Pemkot Makassar Ajak Industri Hotel Kelola Sampah Organik
Pemerintah Kota Makassar masih berkutat mencari solusi terbaik menangani persoalan sampah. Eco Enzyme dinilai sebagai solusi konkret atas problem ini.
Rabu, 09 Jul 2025 16:40

Makassar City
Mahasiswa KKN Prestasi Unhas Siap Dukung Program Prioritas Pemkot Makassar
Subdirektorat Pendidikan Berbasis Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Unhas menawarkan kerja sama penempatan mahasiswa KKN Prestasi di Kota Makassar.
Rabu, 09 Jul 2025 13:43

Makassar City
DPRD Tegaskan Relokasi Tak Boleh Rugikan Pedagang Pasar Terong
DPRD Kota Makassar mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait relokasi Pasar Terong, bersama PD Pasar Kota Makassar dan para pedagang Pasar Terong.
Selasa, 08 Jul 2025 23:18
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Ucapan AIA Terbukti, Hasil Putusan MK Menangkan Usungan Gerindra di PSU Palopo
2

Gunakan Helikopter, Bupati Maros Bersama TNI-POLRI Pantau Cuaca
3

Penerapan Opsen PKB dan BBNKB Strategi Baru Bapenda Makassar Genjot PAD
4

Ibis Styles Makassar Sam Ratulangi Tawarkan Promo Spesial Bulan Juli
5

PPP Percayakan RTQ Ketua Fraksi DPRD Makassar, Siap Kolaborasi Pemerintahan Mulia
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Ucapan AIA Terbukti, Hasil Putusan MK Menangkan Usungan Gerindra di PSU Palopo
2

Gunakan Helikopter, Bupati Maros Bersama TNI-POLRI Pantau Cuaca
3

Penerapan Opsen PKB dan BBNKB Strategi Baru Bapenda Makassar Genjot PAD
4

Ibis Styles Makassar Sam Ratulangi Tawarkan Promo Spesial Bulan Juli
5

PPP Percayakan RTQ Ketua Fraksi DPRD Makassar, Siap Kolaborasi Pemerintahan Mulia