Bupati Wajo Enggan Komentari Kebijakan Penghapusan Tenaga Honorer
Selasa, 14 Feb 2023 14:06
Bupati Wajo, Amran Mahmud dalam sebuah kesempatan. Foto/Dok/Reza Pahlevi
WAJO - Bupati Wajo, Amran Mahmud masih enggan mengomentari kebijakan pemerintah pusat untuk menghapuskan tenaga honorer.
Padahal, di Kabupaten Wajo ada sebanyak 5.265 tenaga honorer di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo yang akan terdampak kebijakan ini saat diberlakukan.
Saat dihubungi untuk dimintai komentar terkait kebijakan ini dan dampaknya ke tenaga honorer, Amran Mahmud tak merespons.
Baca juga: Penghapusan Tenaga Honorer Bakal Picu Tingkat Pengangguran
Di kalangan tenaga honorer Pemerintah Pemkab Wajo, kebijakan ini sudah jadi perbincangan hangat. Beberapa dari mereka berharap Bupati memberikan penjelasan terkait penghapusan tenaga honorer ini.
"Tolong pak Bupati jangan cari aman, kami di sini berharap-harap cemas akan nasib kami. Kami butuh kejelasan. Tolong perjuangkan kami," ujar salah satu tenaga honorer yang enggan namanya disebutkan, Selasa (14/2/2023).
Penghapusan tenaga honorer tertuang dalam Surat Menteri PAN-RB perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah nomor B/165/M.SM.02.03/2022 yang diterbitkan 31 Mei 2022.
Baca juga: 5.265 Tenaga Honorer di Kabupaten Wajo Terancam Putus Kerja
Pemberlakuan Penghapusan tenaga kerja honorer di instansi pemerintah akan berlaku mulai 28 November 2023.
Padahal, di Kabupaten Wajo ada sebanyak 5.265 tenaga honorer di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo yang akan terdampak kebijakan ini saat diberlakukan.
Saat dihubungi untuk dimintai komentar terkait kebijakan ini dan dampaknya ke tenaga honorer, Amran Mahmud tak merespons.
Baca juga: Penghapusan Tenaga Honorer Bakal Picu Tingkat Pengangguran
Di kalangan tenaga honorer Pemerintah Pemkab Wajo, kebijakan ini sudah jadi perbincangan hangat. Beberapa dari mereka berharap Bupati memberikan penjelasan terkait penghapusan tenaga honorer ini.
"Tolong pak Bupati jangan cari aman, kami di sini berharap-harap cemas akan nasib kami. Kami butuh kejelasan. Tolong perjuangkan kami," ujar salah satu tenaga honorer yang enggan namanya disebutkan, Selasa (14/2/2023).
Penghapusan tenaga honorer tertuang dalam Surat Menteri PAN-RB perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah nomor B/165/M.SM.02.03/2022 yang diterbitkan 31 Mei 2022.
Baca juga: 5.265 Tenaga Honorer di Kabupaten Wajo Terancam Putus Kerja
Pemberlakuan Penghapusan tenaga kerja honorer di instansi pemerintah akan berlaku mulai 28 November 2023.
(RPL)
Berita Terkait
Sulsel
HUT Bhayangkara ke-79, Bupati Wajo Apresiasi Dedikasi Polri Jaga Keamanan Masyarakat
Bupati Wajo Andi Rosman, bersama Wakilnya, dr Baso Rahmanuddin kompak hadir pada perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-79 di Lapangan Merdeka Sengkang, Selasa (1/7/2025)
Selasa, 01 Jul 2025 19:03
Sulsel
Pemerhati Sayangkan 27 Auditor dan 23 PPUPD di Inspektorat Wajo Ikut Terjaring Temuan BPK
Sebanyak 27 Auditor dan 23 Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD) di Inspektorat Wajo ikut terjaring dalam temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas kelebihan pembayaran honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan sebesar Rp2.584.070.000,00.
Selasa, 24 Jun 2025 13:17
Sulsel
170 ASN Pejabat Pengelola Keuangan Pemkab Wajo Terancam Dipidana
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) secara resmi telah menginstruksikan kepada Bupati Wajo, Andi Rosman untuk segera memproses kelebihan pembayaran atas Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan kepada 170 ASN di 3 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo, Minggu (22/6/2025).
Minggu, 22 Jun 2025 13:40
Sulsel
Menelisik Poin-poin TPP yang Bertentangan dengan Perpres, Kini Jadi Temuan BPK
Pembayaran Honorarium berdasarkan pertimbangan objektif lainnya di 3 Organasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo menjadi temuan BPK.
Jum'at, 20 Jun 2025 23:14
Sulsel
Polisi Diminta Usut Hasil Audit Auditor Inspektorat Wajo, Sandingkan dengan Fakta di Lapangan
Pemerhati Masyarakat Wajo, Hasan Basri meminta kepada aparat kepolisian untuk mengusut hasil audit dari Auditor Inspektorat Kabupaten Wajo dengan fakta yang ada di lapangan.
Selasa, 17 Jun 2025 17:45
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Tingginya Permintaan Masyarakat, UMI Perpanjang Pendaftaran Mahasiswa Baru Fakultas Farmasi
2
Bupati Bantaeng Uji Nurdin Minta Seluruh Jajarannya Bantu Warga Tangani Dampak Banjir
3
Pemkab Luwu Utara Harmonisasi Dua Ranperda Bersama Kemenkum Sulsel
4
Rakernas AMPUH Diharap Hadirkan Solusi Permasalahan Haji & Umrah
5
Air Sungai Meluap, Banjir Rendam Wilayah Rumbia Jeneponto
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Tingginya Permintaan Masyarakat, UMI Perpanjang Pendaftaran Mahasiswa Baru Fakultas Farmasi
2
Bupati Bantaeng Uji Nurdin Minta Seluruh Jajarannya Bantu Warga Tangani Dampak Banjir
3
Pemkab Luwu Utara Harmonisasi Dua Ranperda Bersama Kemenkum Sulsel
4
Rakernas AMPUH Diharap Hadirkan Solusi Permasalahan Haji & Umrah
5
Air Sungai Meluap, Banjir Rendam Wilayah Rumbia Jeneponto