DPRD Makassar Peringatkan Pemkot Potensi Bencana Jelang Musim Hujan

MAKASSAR - Anggota DPRD Kota Makassar memperingatkan pemerintah kota (pemkot) akan potensi bencana alam menjelang musim penghujan. Peringatan itu, disertai imbauan agar komunikasi stakeholder terkait segera diperkuat.

Anggota Komisi A DPRD Makassar, Udin Saputra Malik mengklaim, kemitraan antara BPBD, Dinas PU, Dinas Sosial dalam mitigasi bencana menjelang musim hujan belum terlihat gaungnya.

“Koordinasi pra-bencana belum terlihat terjalin dengan baik. Belum pernah kami dengar ada pertemuan lintas instansi yang membahas langkah-langkah sebelum bencana,” ungkap Udin, baru-baru ini.

Dalam waktu dekat, DPRD menurut dr Udin akan mengagendakan rapat kerja dengan para camat, untuk memastikan kesiapan pemerintah di beberapa daerah siap menghadapi musim hujan.

Tidak hanya itu, Udin juga menyoroti percepatan pembahasan Peraturan Daerah (Perda) Penanggulangan Bencana, yang sampai saat sekarang masih dalam bentuk rancangan.

“Setahu saya, perda kebencanaan masih dalam draft dan belum dibahas. Kami mendorong agar segera dibahas supaya ada payung hukum yang kuat dalam penanganan bencana,” katanya kepada wartawan.

Legislator fraksi PDI-P itu menilai keterlibatan warga dalam mendukung program siaga bencana menurun. Kata dia, hal tersebut harus menjadi sorotan bersama, agar tingkat pengetahuan masyarakat bisa bertambah lagi di masa yang akan datang.

"Aktivitas masyarakat di pos-pos siaga mulai menurun, mungkin juga karena dinamika politik. Ini harus dihidupkan lagi supaya kesiapsiagaan tetap terjaga,” ungkapnya.

Ia juga menyinggung pembangunan saluran drainase di beberapa titik wilayah. Udin menilai pengerjaan tersebut masih diperkuat lagi, seperti bagian koordinasi lintas instansi dan kesiapsiagaan.

"Upaya antisipasi banjir belum berjalan secara masif. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh adanya mutasi pejabat di level kelurahan dan kecamatan yang membutuhkan waktu adaptasi. Jadi, belum begitu masif, apalagi baru terjadi mutasi di level kelurahan dan menyusul di kecamatan. Tentu ini memerlukan waktu untuk adaptasi,” jelasnya saat dikonfirmasi wartawan.

Legislator Daerah Pemilihan III Kota Makassar itu juga memberikan pujian kepada pemerintah kota, lewat program Kampung Siaga Bencana di Kecamatan Manggala dan Biringkanaya.

Menurutnya, implementasi proyek tersebut masih fokus pada penanganan saat bencana banjir. Namun di sisi lain, untuk pencegahan pra-bencana masih perlu ditingkatkan lagi ke depan.

“Program ini sudah tepat, tapi masih lebih banyak fokus pada tanggap bencana dan rehabilitasi. Aspek pra-bencana juga penting untuk diperkuat, dan programnya sebaiknya diperluas ke seluruh kecamatan, bukan hanya yang rawan banjir,” sebutnya.

Sementara, anggota Komisi A DPRD Kota Makassar lainnya, Dr Tri Sulkarnain, menyebut bahwa Pemkot Makassar belum memperlihatkan langkah nyata menjelang musim hujan mendatang. Dirinya berharap agar penanganan banjir tidak hanya bersifat reaktif tapi berbasis pencegahan jangka panjang.

“Saya belum melihat adanya persiapan khusus dari Pemkot untuk antisipasi banjir. Program Kampung Siaga Bencana memang baik, tapi seharusnya fokus utama adalah memperbaiki sistem drainase agar banjir tidak terjadi,” katanya saat dikonfirmasi.

Legislator partai Demokrat itu mendorong kerjasama antara Pemkot Makassar dan DPRD Kota Makassar, dalam hal penganggaran dan perencanaan rencana induk penanganan banjir, supaya pencegahannya tidak bersifat tahunan saja.

“Kami berharap Pemkot bersama DPRD bisa memprioritaskan anggaran dan langkah konkret untuk mengatasi banjir. Ini masalah yang berulang setiap tahun, perlu strategi yang terencana dan berkelanjutan,” pungkasnya.