Percepat Kinerja Pemkot Makassar, Wali Kota Appi Reposisi Puluhan Pejabat
Senin, 02 Mar 2026 18:23
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, melantik 27 pejabat eselon III dan IV di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Senin (2/3/2026). Foto: Istimewa
MAKASSAR - Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, merotasi dan melantik 27 pejabat eselon III dan IV untuk mempercepat kinerja birokrasi dan pelaksanaan program prioritas kota. Reposisi ini menegaskan fokus pemerintah kota pada percepatan proyek infrastruktur dan peningkatan layanan publik.
Pelantikan 27 pejabat eselon III (administrator) dan eselon IV (pengawas) berlangsung di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Senin pagi. Reposisi jabatan ini diarahkan untuk mempercepat kinerja birokrasi dan pelaksanaan program prioritas Pemerintah Kota Makassar.
Dalam sambutannya, Munafri menegaskan pergeseran jabatan merupakan langkah strategis untuk mempercepat penyelesaian persoalan pembangunan dan pelayanan publik. Ia mengultimatum seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak lagi menunda pekerjaan yang dibutuhkan masyarakat.
"Dalam setiap penempatan jabatan baru, hal pertama yang harus dilakukan adalah proses penyesuaian yang cepat dan tepat. Kalau di posisi yang lama Bapak/Ibu dalam kondisi yang baik, maka di posisi yang baru harus lebih dari itu, harus istimewa. Proses perpindahannya harus lebih baik, lebih cepat, dan langsung memberikan dampak pembangunan," tegasnya.
Munafri menekankan OPD harus memprioritaskan program utama serta menerjemahkan aspirasi masyarakat menjadi pelayanan yang tepat sasaran. Ia juga meminta pejabat yang dilantik memperkuat kerja tim di internal perangkat daerah agar target kinerja tercapai.
Dominasi pejabat dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) dalam pelantikan ini, kata Munafri, berkaitan langsung dengan fokus program prioritas di sektor infrastruktur.
"Program prioritas banyak ada di PU, saya tidak mau lagi mendengar ada pekerjaan yang berhenti karena keraguan, karena human error, karena tidak selaras dengan tujuan kita," ujarnya.
Ia juga meminta pejabat PU yang masih berstatus pelaksana tugas segera didefinitifkan agar proses pengadaan barang dan jasa tidak terhambat dan penyerapan anggaran tidak menumpuk di akhir tahun.
"Langkah ini penting agar tidak terjadi penumpukan pekerjaan di akhir tahun anggaran yang berujung pada kejar-kejaran serapan. Saya mau ini cepat berjalan supaya sistem penganggaran yang sudah ada bisa dimaksimalkan. Jangan tunggu di ujung baru kejar serapan," katanya.
Munafri memastikan pengisian jabatan strategis lain, termasuk kepala sekolah dan kepala puskesmas, segera diproses. Ia menilai kekosongan jabatan terlalu lama berpotensi mengganggu kinerja layanan publik.
"Dalam waktu dekat, pengisian kepala sekolah dan kepala puskesmas juga menjadi perhatian serius. Kita harus berlari kencang, kalau kita miss di depan, ke belakang pasti berantakan," tegasnya.
Ia juga mengingatkan kepala OPD menjaga soliditas organisasi dan tidak membuka persoalan internal ke publik.
"Kalau ada persoalan di dalam, selesaikan di dalam, perlihatkan bahwa OPD itu utuh dan solid," ujarnya.
Selain sektor infrastruktur, Munafri memberi perhatian khusus pada pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Daya sebagai wajah layanan kesehatan pemerintah kota.
"Rumah Sakit Daerah tidak boleh hanya berpikir sebagai rumah sakit biasa. Harus tumbuh, memberikan pelayanan maksimal, membangun kepercayaan masyarakat. Dokter-dokternya bagus, tinggal bagaimana pola pelayanan dan infrastrukturnya ditingkatkan," lanjutnya.
Di akhir arahannya, Munafri mengingatkan pelantikan jabatan bukan sekadar formalitas, tetapi sumpah yang mengikat tanggung jawab pejabat.
"Hak dan kewajiban harus berjalan sesuai aturan, jangan hanya hak yang dituntut, sementara kewajiban disembunyikan," pungkasnya.
Pelantikan turut dihadiri Ketua TP PKK Makassar Melinda Aksa, unsur Forkopimda, serta kepala OPD lingkup Pemerintah Kota Makassar.
Adapun nama-nama 27 pejabat eselon III (Pejabat Administrator) dan eselon IV (Pejabat Pengawas) yang dilantik, di antaranya:
1. dr. Reini Meilani Isbarch, Wakil Direktur Pelayanan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah Sakit Umum Daerah Daya Dinas Kesehatan Kota Makassar
2. Sitti Khusnaeni Sakka Manggasali, Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar
3. Muhammad Amin, Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.
4. Suriady, Kepala Bidang Prasarana dan Bangunan Gedung Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar
5. Rismawati Hamid, Kepala Bidang Sanitasi, Air Bersih dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar
6. Achmad Rivaldy Rizal, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar
7. Arie Satriadi Sadewa, Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum Makassar
8. Fitriah Ramadhani, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar
9 Islamiyah Sondeng, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar
10. Besse Nuryanti, Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Makassar
11. Andi Fitriani, Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Kesehatan Kota Makassar
12 Deddy Yosep Orie, Kepala Sub Bidang Perencanaan Kebijakan Umum Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar
13. Rahmi Indry Sam, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Air Limbah Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar
14. Daniel Dessi Arruanlumeme, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perbengkelan dan Pengelolaan Alat Berat Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar
15. Sri Wanti Mamonto, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Museum Dinas Kebudayaan Kota Makassar
16. Andi Nurul Salsabila Sultan Pawi, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengendalian Program Keluarga Berencana Kecamatan Makassar Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar
17. Monica Suparman, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengendalian Program Keluarga Berencana Kecamatan Manggala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar
18. Nurtina, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengendalian Program Keluarga NBerencana Kecamatan Mamajang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar.
19. Lukman, Kepala Seksi Manajemen Sekolah Dasar Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Makassar.
20. Paisal, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Makassar
21. Linda Any Fitriani, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama Bidang Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Makassar
22. Fatmawati, Kepala Seksi Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Formal Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kota Makassar
23. Yusuf Susandy Misman, Kepala Seksi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Bidang Perlengkapan Jalan Dinas Perhubungan Kota Makassar
24. St. Ariani K, Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Bontoala Kota Makassar
25. M. Syarif, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar
26. Hamka Darwis, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Kecamatan Mariso Kota Makassar
27. Aisyiyah, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Air Limbah Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.
Pelantikan 27 pejabat eselon III (administrator) dan eselon IV (pengawas) berlangsung di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Senin pagi. Reposisi jabatan ini diarahkan untuk mempercepat kinerja birokrasi dan pelaksanaan program prioritas Pemerintah Kota Makassar.
Dalam sambutannya, Munafri menegaskan pergeseran jabatan merupakan langkah strategis untuk mempercepat penyelesaian persoalan pembangunan dan pelayanan publik. Ia mengultimatum seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak lagi menunda pekerjaan yang dibutuhkan masyarakat.
"Dalam setiap penempatan jabatan baru, hal pertama yang harus dilakukan adalah proses penyesuaian yang cepat dan tepat. Kalau di posisi yang lama Bapak/Ibu dalam kondisi yang baik, maka di posisi yang baru harus lebih dari itu, harus istimewa. Proses perpindahannya harus lebih baik, lebih cepat, dan langsung memberikan dampak pembangunan," tegasnya.
Munafri menekankan OPD harus memprioritaskan program utama serta menerjemahkan aspirasi masyarakat menjadi pelayanan yang tepat sasaran. Ia juga meminta pejabat yang dilantik memperkuat kerja tim di internal perangkat daerah agar target kinerja tercapai.
Dominasi pejabat dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) dalam pelantikan ini, kata Munafri, berkaitan langsung dengan fokus program prioritas di sektor infrastruktur.
"Program prioritas banyak ada di PU, saya tidak mau lagi mendengar ada pekerjaan yang berhenti karena keraguan, karena human error, karena tidak selaras dengan tujuan kita," ujarnya.
Ia juga meminta pejabat PU yang masih berstatus pelaksana tugas segera didefinitifkan agar proses pengadaan barang dan jasa tidak terhambat dan penyerapan anggaran tidak menumpuk di akhir tahun.
"Langkah ini penting agar tidak terjadi penumpukan pekerjaan di akhir tahun anggaran yang berujung pada kejar-kejaran serapan. Saya mau ini cepat berjalan supaya sistem penganggaran yang sudah ada bisa dimaksimalkan. Jangan tunggu di ujung baru kejar serapan," katanya.
Munafri memastikan pengisian jabatan strategis lain, termasuk kepala sekolah dan kepala puskesmas, segera diproses. Ia menilai kekosongan jabatan terlalu lama berpotensi mengganggu kinerja layanan publik.
"Dalam waktu dekat, pengisian kepala sekolah dan kepala puskesmas juga menjadi perhatian serius. Kita harus berlari kencang, kalau kita miss di depan, ke belakang pasti berantakan," tegasnya.
Ia juga mengingatkan kepala OPD menjaga soliditas organisasi dan tidak membuka persoalan internal ke publik.
"Kalau ada persoalan di dalam, selesaikan di dalam, perlihatkan bahwa OPD itu utuh dan solid," ujarnya.
Selain sektor infrastruktur, Munafri memberi perhatian khusus pada pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Daya sebagai wajah layanan kesehatan pemerintah kota.
"Rumah Sakit Daerah tidak boleh hanya berpikir sebagai rumah sakit biasa. Harus tumbuh, memberikan pelayanan maksimal, membangun kepercayaan masyarakat. Dokter-dokternya bagus, tinggal bagaimana pola pelayanan dan infrastrukturnya ditingkatkan," lanjutnya.
Di akhir arahannya, Munafri mengingatkan pelantikan jabatan bukan sekadar formalitas, tetapi sumpah yang mengikat tanggung jawab pejabat.
"Hak dan kewajiban harus berjalan sesuai aturan, jangan hanya hak yang dituntut, sementara kewajiban disembunyikan," pungkasnya.
Pelantikan turut dihadiri Ketua TP PKK Makassar Melinda Aksa, unsur Forkopimda, serta kepala OPD lingkup Pemerintah Kota Makassar.
Adapun nama-nama 27 pejabat eselon III (Pejabat Administrator) dan eselon IV (Pejabat Pengawas) yang dilantik, di antaranya:
1. dr. Reini Meilani Isbarch, Wakil Direktur Pelayanan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah Sakit Umum Daerah Daya Dinas Kesehatan Kota Makassar
2. Sitti Khusnaeni Sakka Manggasali, Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar
3. Muhammad Amin, Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.
4. Suriady, Kepala Bidang Prasarana dan Bangunan Gedung Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar
5. Rismawati Hamid, Kepala Bidang Sanitasi, Air Bersih dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar
6. Achmad Rivaldy Rizal, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar
7. Arie Satriadi Sadewa, Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum Makassar
8. Fitriah Ramadhani, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar
9 Islamiyah Sondeng, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar
10. Besse Nuryanti, Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Makassar
11. Andi Fitriani, Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Kesehatan Kota Makassar
12 Deddy Yosep Orie, Kepala Sub Bidang Perencanaan Kebijakan Umum Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar
13. Rahmi Indry Sam, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Air Limbah Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar
14. Daniel Dessi Arruanlumeme, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perbengkelan dan Pengelolaan Alat Berat Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar
15. Sri Wanti Mamonto, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Museum Dinas Kebudayaan Kota Makassar
16. Andi Nurul Salsabila Sultan Pawi, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengendalian Program Keluarga Berencana Kecamatan Makassar Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar
17. Monica Suparman, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengendalian Program Keluarga Berencana Kecamatan Manggala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar
18. Nurtina, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengendalian Program Keluarga NBerencana Kecamatan Mamajang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar.
19. Lukman, Kepala Seksi Manajemen Sekolah Dasar Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Makassar.
20. Paisal, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Makassar
21. Linda Any Fitriani, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama Bidang Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Makassar
22. Fatmawati, Kepala Seksi Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Formal Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kota Makassar
23. Yusuf Susandy Misman, Kepala Seksi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Bidang Perlengkapan Jalan Dinas Perhubungan Kota Makassar
24. St. Ariani K, Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Bontoala Kota Makassar
25. M. Syarif, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar
26. Hamka Darwis, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Kecamatan Mariso Kota Makassar
27. Aisyiyah, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Air Limbah Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.
(MAN)
Berita Terkait
Makassar City
Warga Usul Lewat Lontara Plus, Jalan Lorong Buntu di Mamoa Raya Diperbaiki
Upaya panjang warga di Jalan Mamoa Raya, Lorong Buntu, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate untuk mendapatkan peningkatan infrastruktur akhirnya membuahkan hasil.
Senin, 02 Mar 2026 07:31
Makassar City
Safari Ramadan, Munafri Tekankan Peran Masjid Bina Generasi Qurani
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meminta pengurus masjid mengoptimalkan fungsi masjid sebagai ruang interaksi sosial dan pembinaan generasi muda.
Minggu, 01 Mar 2026 10:49
Makassar City
Safari Subuh di Mariso, Wali Kota Munafri Ajak Warga Perkuat Karakter
Memasuki hari ke-10 Ramadan, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, melaksanakan Safari Subuh di Masjid At-Tauhid, Jalan Dahlia, Kecamatan Mariso, Sabtu (28/2/2026).
Sabtu, 28 Feb 2026 12:31
Makassar City
Asisten I Setda Makassar Andi Yasir Wafat Usai Tugas di Medan
Pemkot Makassar kehilangan salah satu pejabat seniornya. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Makassar, Andi Muhammad Yasir, meninggal dunia pada usia 59 tahun, Sabtu (28/2/2026).
Sabtu, 28 Feb 2026 12:25
Sulsel
Pemkot Makassar Matangkan Skema Pengelolaan Pasar Butung
Pemerintah Kota Makassar mematangkan langkah penyelesaian polemik pengelolaan Pasar Butung melalui rapat koordinasi bersama kepolisian di Balai Kota Makassar, Jumat (27/2/2026).
Jum'at, 27 Feb 2026 21:29
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Islam Rendah
2
Novotel Makassar Kembali Hadirkan Penawaran Eksklusif & Beragam Hadiah di Pameran TSM
3
GEN-R Fakultas Kedokteran UMI Ramai Peserta, Kultum hingga Desain Poster Diserbu Pelajar
4
Netralitas ASN: Ketika Loyalitas Berhadapan dengan Hukum dan Amanah
5
Warga Usul Lewat Lontara Plus, Jalan Lorong Buntu di Mamoa Raya Diperbaiki
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Islam Rendah
2
Novotel Makassar Kembali Hadirkan Penawaran Eksklusif & Beragam Hadiah di Pameran TSM
3
GEN-R Fakultas Kedokteran UMI Ramai Peserta, Kultum hingga Desain Poster Diserbu Pelajar
4
Netralitas ASN: Ketika Loyalitas Berhadapan dengan Hukum dan Amanah
5
Warga Usul Lewat Lontara Plus, Jalan Lorong Buntu di Mamoa Raya Diperbaiki