SLBN 1 Pembina Makassar Butuh Update Peralatan Ketrampilan Siswa
Rabu, 05 Nov 2025 23:45
Suasana saat Tim Sekber Terpadu Penerapan SPM Pusat berkunjung ke SLBN 1 Pembina Makassar, Rabu (5/11/2025). Foto: Istimewa
MAKASSAR - Sekretariat Bersama (Sekber) Terpadu Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pusat telah melakukan monitoring dan evaluasi (monev) sejumlah fasilitas pemerintah daerah di Sulawesi Selatan, Rabu (5/11/2025).
Sejak Rabu pagi hingga sore Tim Sekber Terpadu SPM Pusat yang terdiri dari Ditjen Bina Bangda Kemendagri, bersama sejumlah kementerian dan lembaga teknis terkait mengunjungi lima lembaga pemerintah daerah yang melayani masyarakat.
Kegiatan dimulai dari BPBD Kota Makassar, Puskesmas Ratulangi Makassar, SLB Negeri 1 Pembina Makassar, SPAM Regional Mamminasa dan berakhir di UPT PPSKW Mattirodeceng.
Selain meninjau aktivitas di kelima lembaga milik Pemerintah Kota Makassar dan Pemprov Sulawesi Selatan tersebut, Tim Sekber Terpadu SPM Pusat juga mendengarkan paparan pimpinan kelima lembaga secara terpisah.
Bahkan, mereka juga berdialog dengan anggota masyarakat yang mendapat pelayanan. Salah satunya di SLBN 1 Pembina Makassar.
Kepala SLBN 1 Pembina Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Andi Hamjan menjelaskan pada tahun ajaran 2025/2026 total anak didik di sekolah tersebut mencapai 410 orang.Terdiri dari empat satuan pendidikan yakni TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB.
“Ada lima jenis kekhususan, yakni tuna netra, tuna rungu, tuna grita, tuna daksa dan autis,” ungkap Andi Hamjan di sela-sela kegiatan Monev.
Dia menjelaskan tahun ini, sarana dan prasarana SLBN Pembina Makassar mendapat perhatian dari pemerintah pusat dengan dilakukannya renovasi besar-besaran. “Terimakasih kepada Presiden Prabowo yang sudah memberikan perhatian pada sekolah SLB,” timpalnya.
Dia mengakui sarana dan prasarana memang butuh perbaikan agar bisa berbuat lebih baik lagi kepada anak-anak disabilitas di Provinsi Sulawesi Selatan.
Contohnya untuk 10 jenis ketrampilan, kata dia, peralatan-peralatannya perlu di-update lagi dengan yang baru karena saat ini yang digunakan adalah peralatan lama.
“Salah satu contohnya adalah di ketrampilan tata busana. Yang kami butuhkan mesin jahit modern sekalipun kami tetap beraktivitas dengan peralatan lama yang ada," ungkap Andi Hamjan. Begitu juga peralatan ketrampilan kecantikan, seni, IT, boga, otomotif dan lainnya.
Setelah melakukan monev, rencananya pada Kamis (6/11/2025), akan dilaksanakan Rakornas Penerapan dan Pelaporan SPM Wilayah Timur di Hotel Gammara Makassar.Acara tersebut akan dibuka oleh Dirjen Bina Bangda Kemendagri Restuardy Daud dan dan melibatkan kementerian teknis lainnya serta sejumlah lembaga di tingkat pusat dan daerah.
Sejak Rabu pagi hingga sore Tim Sekber Terpadu SPM Pusat yang terdiri dari Ditjen Bina Bangda Kemendagri, bersama sejumlah kementerian dan lembaga teknis terkait mengunjungi lima lembaga pemerintah daerah yang melayani masyarakat.
Kegiatan dimulai dari BPBD Kota Makassar, Puskesmas Ratulangi Makassar, SLB Negeri 1 Pembina Makassar, SPAM Regional Mamminasa dan berakhir di UPT PPSKW Mattirodeceng.
Selain meninjau aktivitas di kelima lembaga milik Pemerintah Kota Makassar dan Pemprov Sulawesi Selatan tersebut, Tim Sekber Terpadu SPM Pusat juga mendengarkan paparan pimpinan kelima lembaga secara terpisah.
Bahkan, mereka juga berdialog dengan anggota masyarakat yang mendapat pelayanan. Salah satunya di SLBN 1 Pembina Makassar.
Kepala SLBN 1 Pembina Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Andi Hamjan menjelaskan pada tahun ajaran 2025/2026 total anak didik di sekolah tersebut mencapai 410 orang.Terdiri dari empat satuan pendidikan yakni TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB.
“Ada lima jenis kekhususan, yakni tuna netra, tuna rungu, tuna grita, tuna daksa dan autis,” ungkap Andi Hamjan di sela-sela kegiatan Monev.
Dia menjelaskan tahun ini, sarana dan prasarana SLBN Pembina Makassar mendapat perhatian dari pemerintah pusat dengan dilakukannya renovasi besar-besaran. “Terimakasih kepada Presiden Prabowo yang sudah memberikan perhatian pada sekolah SLB,” timpalnya.
Dia mengakui sarana dan prasarana memang butuh perbaikan agar bisa berbuat lebih baik lagi kepada anak-anak disabilitas di Provinsi Sulawesi Selatan.
Contohnya untuk 10 jenis ketrampilan, kata dia, peralatan-peralatannya perlu di-update lagi dengan yang baru karena saat ini yang digunakan adalah peralatan lama.
“Salah satu contohnya adalah di ketrampilan tata busana. Yang kami butuhkan mesin jahit modern sekalipun kami tetap beraktivitas dengan peralatan lama yang ada," ungkap Andi Hamjan. Begitu juga peralatan ketrampilan kecantikan, seni, IT, boga, otomotif dan lainnya.
Setelah melakukan monev, rencananya pada Kamis (6/11/2025), akan dilaksanakan Rakornas Penerapan dan Pelaporan SPM Wilayah Timur di Hotel Gammara Makassar.Acara tersebut akan dibuka oleh Dirjen Bina Bangda Kemendagri Restuardy Daud dan dan melibatkan kementerian teknis lainnya serta sejumlah lembaga di tingkat pusat dan daerah.
(GUS)
Berita Terkait
News
Penilaian Ombudsman Diharapkan Tingkatkan Mutu Pelayanan Publik di Sulsel
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui dukungan terhadap Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026
Selasa, 28 Jul 2026 18:09
Makassar City
Kemendagri Usul Reward dan Punishment untuk Dongkrak Kinerja OPD Makassar
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mempercepat realisasi belanja daerah dan meningkatkan akurasi perencanaan anggaran.
Sabtu, 25 Jul 2026 23:12
News
Kemenkum Sulsel Gelar Rapat Inovasi Optimalkan Pelayanan Publik
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) terus memperkuat inovasi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Senin, 06 Jul 2026 23:07
Sulsel
Pj Sekda Jeneponto Dorong ASN Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Jeneponto, Aspa Muji, memimpin Upacara Hari Kesadaran Nasional di Lapangan Upacara Kantor Bupati Jeneponto, Rabu (17/6/2026).
Rabu, 17 Jun 2026 12:30
Sulsel
Dinilai Keliru, Kemendagri Diminta Evaluasi Hak Angket DPRD Gowa
Kuasa hukum penggugat hak angket DPRD Gowa dari Paranusa Law Firm, Muallim Bahar, meminta Kemendagri melakukan evaluasi total terhadap hak angket yang saat ini bergulir di DPRD Gowa.
Selasa, 16 Jun 2026 20:11
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
UMI Raih Campus Entrepreneurial Marketing for Impact 2026
2
DPRD Makassar Mulai Berkantor di Gedung Baru, Tekan Biaya Sewa Rp600 Juta
3
Imigrasi Parepare Lanjutkan Kerja Sama dengan SINDO Makassar
4
MMF 2026 di Kalla Institute Soroti Kolaborasi Manusia dan AI di Dunia Kerja
5
IAS Roadshow ke Daerah, Tegaskan Kekuatan Golkar Harus Merata di Sulsel
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
UMI Raih Campus Entrepreneurial Marketing for Impact 2026
2
DPRD Makassar Mulai Berkantor di Gedung Baru, Tekan Biaya Sewa Rp600 Juta
3
Imigrasi Parepare Lanjutkan Kerja Sama dengan SINDO Makassar
4
MMF 2026 di Kalla Institute Soroti Kolaborasi Manusia dan AI di Dunia Kerja
5
IAS Roadshow ke Daerah, Tegaskan Kekuatan Golkar Harus Merata di Sulsel