DPRD Usul Pemilihan Ketua RT/RW se-Kota Makassar Ditunda

MAKASSAR - DPRD Kota Makassar menggelar Rapat Pemilihan RT/RW serentak bersama lurah, camat, dan Bagian Pemberdayaan Masyarakat (BPM), di Kantor Perumnas Regional VII, Jalan Hertasning, Selasa (25/11/2025).

Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, menegaskan proses pemilihan RT/RW harus netral dan tanpa adanya intimidasi.

"Kalau kita betul-betul siap untuk melaksanakan pemilihan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau aturan yang telah kita sepakati. Ayo kita laksanakan tapi kalau kita tidak siap jangan kita lakukan," tegas politisi Partai Nasdem itu.

Supratman menuturkan bahwa pihak kelurahan dan kecamatan harus siap dalam menyukseskan pemilihan serentak RT/RW tanpa pandang bulu.

"Tetapi di kelurahan hanya sibuk bagaimana caranya menunjukkan calon-calon tertentu bukan sibuk untuk mengurus sebagian panitia pemilihan itu yang terjadi di lapangan ini, yang mesti perlu kita koreksi sama-sama," imbuhnya.

Sementara, Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, Dr Tri Sulkarnain Ahmad, mengaku telah menerima beberapa laporan terkait masalah pemilihan RT/RW, yang diduga melibatkan campur tangan di kelurahan.

"Kalau Bapak/Ibu Lurah mau main-main, silakan main-main tapi silakan juga bertanggung jawab kalau ada apa-apa. Mungkin mau cari muka di pimpinan, takut sama siapa, silahkan main. Tapi kalau ada apa-apa, silahkan juga bertanggung jawab," tegasnya.

Politisi Partai Demokrat itu juga mengusulkan penundaan pemilihan serentak RT/RW se-Kota Makassar.

"Saya secara pribadi meminta untuk ditunda di pemilihan. Kenapa? Kesiapan teman-teman dalam melaksanakan pemilihan ini belum siap. Seperti pendataan, KPU saja punya anggaran pendataan, punya waktu yang lama untuk melakukan pendataan,
itu karena masih kacau balau," sebutnya.

Tri juga menyoroti anggaran proses pendataan calon pemilih RT/RW. Ia menilai bahwa pemerintah harus menyiapkan hal tersebut, tetapi belum terlaksana.

"Apalagi teman-teman Pjs RT/RW di bawah yang disuruh mendata, tidak ada anggarannya beli bensin, tidak ada anggarannya beli rokok, didesak mendata, bagaimana cara ada? Di mana lagi tanya? Ya kan? Tolong jadi perhatian teman-teman di BPM ini," tukasnya.

Legislator Daerah Pemilihan III Kota Makassar itu juga menyoroti kesiapan anggaran sektor pengamanan Babinsa dan Bhabinkamtibmas di tingkat kelurahan.

"Tidak ada anggaran pengamananny, lantas kalau ada apa-apa di bawah mereka bilang ini tidak ada anggaran pengamanannya, apa kira-kira solusinya?," tandas Tri.

Lanjutnya, Tri juga menekankan pendanaan konsumsi kepanitiaan. Kata dia, anggaran tersebut belum disiapkan oleh tim penyelenggara.

"Bagaimana caranya orang mau mengawasi pemilihan kalau tidak dikasih makan dan sebagainya atau cuma makan satu kali," tandas Tri. Kemudian ada juga laporan masuk masalah tidak adanya penyewaan tenda. Ini musim penghujan, jangan sampai gara-gara itu menghalangi teknis pemilihan di lapangan nanti," tambahnya lagi.

Oleh sebab itu, Tri juga sangat ingin pendundaan pemilihan RT/RW dalam beberapa minggu ke depan.

"Tapi untuk teknis pemilihan, mohon dicarikan waktu ditunda, mungkin 2-3 minggu ke depan sampai memperbaiki pendataan, memperbaiki teknis dan siangan di lapangan itu mungkin pimpinan," pungkasnya.

Menanggapi hal itu, Kepala BPM Kota Makassar, Anshar, secara tegas bahwa isu indikasi kecurangan pemilihan RT/RW hanya sekadar "cawe-cawe"

"Kami boleh juga jelaskan di depan, ini masih kreditifikasi namun kami boleh menyampaikan bahwa sejak Perwali ini terbit, sampai dengan kami melakukan tahap sosialisasi di kecamatan, kami sudah menyampaikan pada saat sosialisasi," tegas Ashar.

Perihal anggaran, pihaknya hanya mengikuti Perwali yang sudah ditetapkan. Kata dia, program efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, sehingga pendanaan di beberapa sektor masih kurang.

"Kemarin, pengusulan anggaran sudah ada tapi ada fisiensi. Jadi kami melakukan seefisen mungkin anggaran yang kami gunakan. Sampai kali ini, Rp2,3 miliar anggaran ini. Anggaran untuk memasukkan Bhabinkamtibmas, Babinsa, Kapolsek, dan kepanitiaan itu kami sudah pikirkan di awal. Di Perwali itu tidak dimungkinkan untuk hal itu. Namun karena memang tidak dimungkinkan, maka kami tidak bisa berbuat lebih," jelasnya dalam rapat tersebut.