Hartono Dorong Pemkot Makassar Perkuat Modal UMKM dan Evaluasi Parkir Losari

MAKASSAR - Anggota DPRD Kota Makassar, Hartono, menyoroti ketimpangan ekonomi, terutama sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan dominasi pelaku pengusaha besar.

Ia menilai kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar saat ini belum sepenuhnya berpihak pada pembangunan ekonomi yang inklusif dan merata di Kota Daeng.

Politisi PKS itu mengungkapkan bahwa angka Indeks Gini (rasio kesenjangan) di Kota Makassar saat ini berada di 0,4 persen, yang termasuk dalam kategori tinggi.

"Pertumbuhan ekonomi kita saat ini masih didominasi oleh pedagang besar, perhotelan, restoran, konstruksi, hingga hiburan malam. UMKM, koperasi, dan usaha rumahan belum terlihat kontribusinya secara signifikan dalam pertumbuhan tersebut," jelasnya saat wawancara doorstop.

Hartono menilai masalah utama lesunya UMKM bukan karena kurangnya partsipasi warga untuk membuka usaha, melainkan keterbatasan modal.

"UMKM butuh sentuhan modal agar bisa berproduksi. Setelah ada produk, baru buatkan event untuk pemasarannya," tambahnya.

Maka dari itu, anggota Komisi B DPRD Kota Makassar ini berharap kehadiran program Makassar Creative Hub (MCH) dapat menjadi ruang kreativitas bagi pemuda dan solusi agar ekonomi di tahun 2026 tumbuh lebih merata.

Terkait anggaran, Hartono memastikan DPRD Kota Makassar telah menyetujui anggaran untuk koperasi dan UMKM.

"DPRD sudah ketuk anggaran, silakan dikelola. Tentu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi karena anggaran kita terbatas," tuturnya di Hotel Aston Makassar.

Di sisi lain, menanggapi isu viral mengenai rencana penerapan parkir berbayar di kawasan Losari pada tahun 2026, Hartono menyatakan pihak DPRD akan bersikap kritis terhadap rencana bisnis Perumda Parkir.

"Kalau nanti berbayar, kita akan tanya alasannya. Fasilitas apa yang dihadirkan sehingga masyarakat harus membayar? Harus ada standar pelayanan yang jelas," tegasnya.

Kata dia, pihaknya tengah mengusulkan Perda Pengelolaan Parkir yang diharapkan segera rampung untuk menjadi payung hukum dan standarisasi layanan parkir di Makassar.