Legislator Makassar Dorong Pembentukan Satgas Antisipasi Kelangkaan BBM

MAKASSAR - Anggota Komisi B DPRD Kota Makassar, William, mengingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk segera melakukan langkah mitigasi menghadapi potensi krisis global yang diprediksi berdampak pada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan komoditas pangan pada April 2026.

Ia menegaskan, isu tersebut bersifat global sehingga dampaknya akan dirasakan secara luas, termasuk di Kota Makassar.

"Posisinya sekarang kita ini mengantisipasi termasuk dengan adanya imbauan dari BMKG adalah bagaimana khususnya yang daerah-daerah yang punya produksi termasuk bahan-bahan pangan ini melakukan mitigasi-mitigasi sehingga untuk produksinya tidak terganggu," ujarnya.

William menilai kenaikan harga BBM berpotensi memicu lonjakan biaya transportasi dan distribusi barang, yang pada akhirnya mendorong inflasi.

Ia juga menyoroti ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri yang dinilai memperbesar dampak krisis hingga ke tingkat lokal.

Politisi PDI-P itu mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebihan. Ia meminta warga membeli kebutuhan pokok secara wajar agar ketersediaan stok tetap terjaga.

"Ini yang menjadi harapan kita bahwa masyarakat juga tetap tenang tidak usah sampai panic buying juga apalagi sampai tanda kutip menimbun sesuatu karena pasti juga kalau kita menimbun sesuatu yang sudah terlalu over ini makan akan terdampak buat orang-orang yang tidak bisa mendapatkan bagian itu," jelasnya kepada wartawan.

Untuk mengantisipasi praktik penimbunan BBM, William mendorong pemerintah melalui dinas terkait agar melakukan operasi pemantauan dan pengawasan terpadu bersama aparat penegak hukum.

"Yang didorong pasti adalah pemerintah dalam hal ini dinas terkait itu akan melakukan operasi pemantauan dan pengawasan terpadu bersama dengan aparat penegak hukum sehingga hal-hal itu diharapkan tidak terjadi penimbunan-penimbunan," sambungnya.

DPRD Kota Makassar juga menekankan pentingnya langkah proaktif dari dinas terkait untuk terus memantau pergerakan stok dan dinamika pasar agar kondisi tetap terkendali.

"Karena ada kan sebenarnya hal-hal yang kadang-kadang bisa diprediksi. Ada beberapa daerah-daerah yang punya kemampuan untuk menimbun itu harus diperhatikan dipantau. Dan pemerintah kota juga bisa minta tolong ke aparat penegak hukum untuk membantu memantau itu. Jangan sampai terjadi penimbunan," ucap William.

Menanggapi informasi potensi kelangkaan elpiji, ia kembali mengingatkan masyarakat agar tetap tenang dan membeli sesuai kebutuhan.

"Iya itu juga karena saya dapat beberapa informasi bahwa ada kemungkinan yang akan mungkin agak sedikit langka, tapi ini mungkin ya, yang mungkin dulu langka itu malah gas elpiji. Tapi ini bukan berarti kita harus juga menyiapkan stok yang cukup banyak, enggak perlu. Kecukupan sajalah," pesannya.

Sebagai langkah antisipasi, William menilai pembentukan satuan tugas (satgas) menjadi hal penting untuk dilakukan pemerintah kota guna menjaga stabilitas pasokan energi dan pangan.

"Ini memang dari dinas terkait itu pemerintah kota harus segera menginstruksikan dinas terkait untuk membentuk satuan tugas khusus untuk mengantisipasi terhadap kebutuhan pangan termasuk masalah bahan bakar juga," tukasnya.