Hati-hati Kelola Anggaran, Realisasi Dispar Makassar Baru 9% di Triwulan Pertama
Rabu, 01 Apr 2026 19:17
Suasana rapat monev Komisi B DPRD Kota Makassar di Ruang Rapat Paripurna Kantor Sementara DPRD Makassar, Jalan Hertasning, Rabu (1/4/2026). Foto: Istimewa
MAKASSAR - Komisi B DPRD Kota Makassar menggelar rapat monitoring dan evaluasi (monev) bersama Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Makassar di Ruang Rapat Paripurna Kantor Sementara DPRD Makassar, Jalan Hertasning, Rabu (1/4/2026).
Rapat tersebut membahas percepatan program kerja serta pencapaian target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2026.
Anggota Komisi B DPRD Kota Makassar, Hartono, mendorong Dinas Pariwisata untuk menghadirkan destinasi wisata baru, khususnya dengan mengoptimalkan potensi wilayah kepulauan.
"Itu yang saya kira kita berharap pada progres yang bisa dilakukan teman-teman di Dinas Pariwisata sehingga apa yang menjadi harapan kita bersama bahwa kota ini menjadi kota tujuan wisata yang Insyaallah nanti bersinergi dengan peningkatan PAD kita itu bisa kita capai. Kemudian Pak Kadis, di dalam RPJMD kita juga itu ada target yang dibebankan kepada teman," katanya.
Hartono menyebut, pada 2026 Dinas Pariwisata memiliki tanggung jawab melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi bagi 500 orang di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
"Kemudian juga ada fasilitasi biaya sertifikasi bagi pekerja industri pariwisata itu diperintahkan oleh RPJMD kita di tahun 2026 itu ada 200 minimal yang harus disertifikasi," sebutnya.
Ia berharap akselerasi program kerja dapat dilakukan sejak awal tahun agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai.
"Sehingga kita berharap kota ini adalah kota wisata yang sekaligus kita punya para pelaku-pelaku di sektor wisata ini yang memang punya kompetensi yang memadai," harap Hartono.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar, Achmad Hendra Hakamuddin, mengakui realisasi anggaran pada triwulan pertama 2026 masih rendah, yakni sekitar 9 persen.
Ia menjelaskan, kondisi tersebut dipengaruhi kebijakan kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh BPKAD.
"Mungkin kami bisa sampaikan di forum ini adalah karena kebijakan kaitan dengan pengelolaan keuangan atau anggaran pada saat ini sedang dilakukan proses kehati-hatian dari BPKAD sehingga memberikan kita sekali lagi memberikan kita kesempatan dan ruang untuk menyisir lagi memfilter lagi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan," katanya.
Meski demikian, Hendra menegaskan pihaknya akan mempercepat pelaksanaan program setelah kebijakan kembali normal.
"Kalau seandainya kebijakannya sudah normal tentu saja apa yang diharapkan tadi kami berjanji bahwa kami akan mengakselerasi penyerapan anggaran dengan melaksanakan program-program sesuai dengan target," jelasnya.
Ia menambahkan, pengembangan destinasi wisata baru saat ini difokuskan pada kawasan kepulauan, khususnya Pulau Lanjukang.
"Terus kemudian kaitan dengan destinasi wisata baru atau DTW baru itu juga kami sudah berulang kali juga sampaikan dan mungkin juga pada kesempatan ini mengingatkan kita semua bahwa kami memang punya target lokasi untuk daerah tujuan wisata sesuai dengan visi misi pemerintah kota saat ini utamanya di pulau," ungkapnya.
Menurut Hendra, pembangunan kawasan wisata berbasis pulau membutuhkan kajian mendalam sebelum dilakukan intervensi fisik.
"Ini juga hal yang baru bagi kami setelah berkoordinasi juga dengan Dinas Kelautan di provinsi bahwa dalam membangun sebuah kawasan utamanya berbasis pulau yang ada lautnya ini perlu kajian yang mendalam," tegasnya.
Ia menyebut, perencanaan dilakukan melalui kajian ilmiah berbasis data oseanografi selama 20 tahun terakhir, termasuk analisis arus laut dan tinggi gelombang.
"Mungkin sekitar satu bulanan kita menyelesaikan perencanaannya sudah bikin timeline ya di internal ini di meetingnya di sana. Mungkin bulan Juni kita sudah melakukan proses tender seperti itu dan hitungan kita sebelum akhir tahun sudah ada yang tampak di sana," paparnya.
Selain infrastruktur, pengembangan kawasan wisata juga akan dilengkapi dengan konten kreatif dan dukungan transportasi.
"Jadi orang datang ke sana tidak cuma melihat pulau tapi apa yang dilihat isi konten di dalam itu juga. Bukan cuma itu saja, fasilitas transportasi dari darat ke Lanjukang juga kita juga ikut pikirkan jadi wisatawan mancanegara maupun lokal bisa dengan aman dan nyaman untuk ke lokasi tersebut. Dan itu baru di Lanjukang Pak nanti ada pulau-pulau lainnya," pungkasnya.
Rapat tersebut membahas percepatan program kerja serta pencapaian target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2026.
Anggota Komisi B DPRD Kota Makassar, Hartono, mendorong Dinas Pariwisata untuk menghadirkan destinasi wisata baru, khususnya dengan mengoptimalkan potensi wilayah kepulauan.
"Itu yang saya kira kita berharap pada progres yang bisa dilakukan teman-teman di Dinas Pariwisata sehingga apa yang menjadi harapan kita bersama bahwa kota ini menjadi kota tujuan wisata yang Insyaallah nanti bersinergi dengan peningkatan PAD kita itu bisa kita capai. Kemudian Pak Kadis, di dalam RPJMD kita juga itu ada target yang dibebankan kepada teman," katanya.
Hartono menyebut, pada 2026 Dinas Pariwisata memiliki tanggung jawab melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi bagi 500 orang di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
"Kemudian juga ada fasilitasi biaya sertifikasi bagi pekerja industri pariwisata itu diperintahkan oleh RPJMD kita di tahun 2026 itu ada 200 minimal yang harus disertifikasi," sebutnya.
Ia berharap akselerasi program kerja dapat dilakukan sejak awal tahun agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai.
"Sehingga kita berharap kota ini adalah kota wisata yang sekaligus kita punya para pelaku-pelaku di sektor wisata ini yang memang punya kompetensi yang memadai," harap Hartono.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar, Achmad Hendra Hakamuddin, mengakui realisasi anggaran pada triwulan pertama 2026 masih rendah, yakni sekitar 9 persen.
Ia menjelaskan, kondisi tersebut dipengaruhi kebijakan kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh BPKAD.
"Mungkin kami bisa sampaikan di forum ini adalah karena kebijakan kaitan dengan pengelolaan keuangan atau anggaran pada saat ini sedang dilakukan proses kehati-hatian dari BPKAD sehingga memberikan kita sekali lagi memberikan kita kesempatan dan ruang untuk menyisir lagi memfilter lagi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan," katanya.
Meski demikian, Hendra menegaskan pihaknya akan mempercepat pelaksanaan program setelah kebijakan kembali normal.
"Kalau seandainya kebijakannya sudah normal tentu saja apa yang diharapkan tadi kami berjanji bahwa kami akan mengakselerasi penyerapan anggaran dengan melaksanakan program-program sesuai dengan target," jelasnya.
Ia menambahkan, pengembangan destinasi wisata baru saat ini difokuskan pada kawasan kepulauan, khususnya Pulau Lanjukang.
"Terus kemudian kaitan dengan destinasi wisata baru atau DTW baru itu juga kami sudah berulang kali juga sampaikan dan mungkin juga pada kesempatan ini mengingatkan kita semua bahwa kami memang punya target lokasi untuk daerah tujuan wisata sesuai dengan visi misi pemerintah kota saat ini utamanya di pulau," ungkapnya.
Menurut Hendra, pembangunan kawasan wisata berbasis pulau membutuhkan kajian mendalam sebelum dilakukan intervensi fisik.
"Ini juga hal yang baru bagi kami setelah berkoordinasi juga dengan Dinas Kelautan di provinsi bahwa dalam membangun sebuah kawasan utamanya berbasis pulau yang ada lautnya ini perlu kajian yang mendalam," tegasnya.
Ia menyebut, perencanaan dilakukan melalui kajian ilmiah berbasis data oseanografi selama 20 tahun terakhir, termasuk analisis arus laut dan tinggi gelombang.
"Mungkin sekitar satu bulanan kita menyelesaikan perencanaannya sudah bikin timeline ya di internal ini di meetingnya di sana. Mungkin bulan Juni kita sudah melakukan proses tender seperti itu dan hitungan kita sebelum akhir tahun sudah ada yang tampak di sana," paparnya.
Selain infrastruktur, pengembangan kawasan wisata juga akan dilengkapi dengan konten kreatif dan dukungan transportasi.
"Jadi orang datang ke sana tidak cuma melihat pulau tapi apa yang dilihat isi konten di dalam itu juga. Bukan cuma itu saja, fasilitas transportasi dari darat ke Lanjukang juga kita juga ikut pikirkan jadi wisatawan mancanegara maupun lokal bisa dengan aman dan nyaman untuk ke lokasi tersebut. Dan itu baru di Lanjukang Pak nanti ada pulau-pulau lainnya," pungkasnya.
(MAN)
Berita Terkait
Makassar City
Wawali Aliyah Mustika Ilham Dukung Kejuaraan Pushbike Nasional di Makassar
Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, saat menerima audiensi Komunitas Balance Bike Makassar.
Rabu, 01 Apr 2026 20:15
Makassar City
Pemkot Makassar Terapkan WFH Jumat dan WFA Rabu Mulai April 2026
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar akan menerapkan penyesuaian sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui kebijakan Work From Home (WFH) dan Work From Anywhere (WFA) mulai April 2026.
Rabu, 01 Apr 2026 18:14
Makassar City
Fraksi PKB DPRD Makassar Dorong Regulasi Perlindungan Pekerja Kreatif
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Makassar, Andi Makmur Burhanuddin, menyoroti polemik penilaian kerja kreatif yang mencuat dalam kasus videografer di Kabupaten Karo.
Rabu, 01 Apr 2026 17:45
Makassar City
Legislator Makassar Dorong Pembentukan Satgas Antisipasi Kelangkaan BBM
Anggota Komisi B DPRD Kota Makassar, William, mengingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk segera melakukan langkah mitigasi menghadapi potensi krisis global
Rabu, 01 Apr 2026 17:00
Makassar City
Wali Kota Makassar Bahas Percepatan Proyek PSEL Bersama Menko Pangan
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menghadiri Rakortas bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, untuk membahas percepatan implementasi PSN PSEL, Selasa.
Selasa, 31 Mar 2026 19:03
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
RUPST Danamon: Setujui Dividen Rp1,4 Triliun dan Perombakan Pengurus
2
Menteri Imipas Lantik Dua Pimpinan Tinggi Madya
3
SMA Islam Athirah Bukit Baruga Bekali Siswa Hadapi Dunia Kuliah
4
Tembus Empat Besar Nasional, UNM Terima 3.830 Mahasiswa Baru Jalur SNBP
5
1 April 2026 Tidak Ada Perubahan Harga BBM di SPBU Pertamina
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
RUPST Danamon: Setujui Dividen Rp1,4 Triliun dan Perombakan Pengurus
2
Menteri Imipas Lantik Dua Pimpinan Tinggi Madya
3
SMA Islam Athirah Bukit Baruga Bekali Siswa Hadapi Dunia Kuliah
4
Tembus Empat Besar Nasional, UNM Terima 3.830 Mahasiswa Baru Jalur SNBP
5
1 April 2026 Tidak Ada Perubahan Harga BBM di SPBU Pertamina