Hati-hati Kelola Anggaran, Realisasi Dispar Makassar Baru 9% di Triwulan Pertama
Rabu, 01 Apr 2026 19:17
Suasana rapat monev Komisi B DPRD Kota Makassar di Ruang Rapat Paripurna Kantor Sementara DPRD Makassar, Jalan Hertasning, Rabu (1/4/2026). Foto: Istimewa
MAKASSAR - Komisi B DPRD Kota Makassar menggelar rapat monitoring dan evaluasi (monev) bersama Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Makassar di Ruang Rapat Paripurna Kantor Sementara DPRD Makassar, Jalan Hertasning, Rabu (1/4/2026).
Rapat tersebut membahas percepatan program kerja serta pencapaian target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2026.
Anggota Komisi B DPRD Kota Makassar, Hartono, mendorong Dinas Pariwisata untuk menghadirkan destinasi wisata baru, khususnya dengan mengoptimalkan potensi wilayah kepulauan.
"Itu yang saya kira kita berharap pada progres yang bisa dilakukan teman-teman di Dinas Pariwisata sehingga apa yang menjadi harapan kita bersama bahwa kota ini menjadi kota tujuan wisata yang Insyaallah nanti bersinergi dengan peningkatan PAD kita itu bisa kita capai. Kemudian Pak Kadis, di dalam RPJMD kita juga itu ada target yang dibebankan kepada teman," katanya.
Hartono menyebut, pada 2026 Dinas Pariwisata memiliki tanggung jawab melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi bagi 500 orang di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
"Kemudian juga ada fasilitasi biaya sertifikasi bagi pekerja industri pariwisata itu diperintahkan oleh RPJMD kita di tahun 2026 itu ada 200 minimal yang harus disertifikasi," sebutnya.
Ia berharap akselerasi program kerja dapat dilakukan sejak awal tahun agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai.
"Sehingga kita berharap kota ini adalah kota wisata yang sekaligus kita punya para pelaku-pelaku di sektor wisata ini yang memang punya kompetensi yang memadai," harap Hartono.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar, Achmad Hendra Hakamuddin, mengakui realisasi anggaran pada triwulan pertama 2026 masih rendah, yakni sekitar 9 persen.
Ia menjelaskan, kondisi tersebut dipengaruhi kebijakan kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh BPKAD.
"Mungkin kami bisa sampaikan di forum ini adalah karena kebijakan kaitan dengan pengelolaan keuangan atau anggaran pada saat ini sedang dilakukan proses kehati-hatian dari BPKAD sehingga memberikan kita sekali lagi memberikan kita kesempatan dan ruang untuk menyisir lagi memfilter lagi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan," katanya.
Meski demikian, Hendra menegaskan pihaknya akan mempercepat pelaksanaan program setelah kebijakan kembali normal.
"Kalau seandainya kebijakannya sudah normal tentu saja apa yang diharapkan tadi kami berjanji bahwa kami akan mengakselerasi penyerapan anggaran dengan melaksanakan program-program sesuai dengan target," jelasnya.
Ia menambahkan, pengembangan destinasi wisata baru saat ini difokuskan pada kawasan kepulauan, khususnya Pulau Lanjukang.
"Terus kemudian kaitan dengan destinasi wisata baru atau DTW baru itu juga kami sudah berulang kali juga sampaikan dan mungkin juga pada kesempatan ini mengingatkan kita semua bahwa kami memang punya target lokasi untuk daerah tujuan wisata sesuai dengan visi misi pemerintah kota saat ini utamanya di pulau," ungkapnya.
Menurut Hendra, pembangunan kawasan wisata berbasis pulau membutuhkan kajian mendalam sebelum dilakukan intervensi fisik.
"Ini juga hal yang baru bagi kami setelah berkoordinasi juga dengan Dinas Kelautan di provinsi bahwa dalam membangun sebuah kawasan utamanya berbasis pulau yang ada lautnya ini perlu kajian yang mendalam," tegasnya.
Ia menyebut, perencanaan dilakukan melalui kajian ilmiah berbasis data oseanografi selama 20 tahun terakhir, termasuk analisis arus laut dan tinggi gelombang.
"Mungkin sekitar satu bulanan kita menyelesaikan perencanaannya sudah bikin timeline ya di internal ini di meetingnya di sana. Mungkin bulan Juni kita sudah melakukan proses tender seperti itu dan hitungan kita sebelum akhir tahun sudah ada yang tampak di sana," paparnya.
Selain infrastruktur, pengembangan kawasan wisata juga akan dilengkapi dengan konten kreatif dan dukungan transportasi.
"Jadi orang datang ke sana tidak cuma melihat pulau tapi apa yang dilihat isi konten di dalam itu juga. Bukan cuma itu saja, fasilitas transportasi dari darat ke Lanjukang juga kita juga ikut pikirkan jadi wisatawan mancanegara maupun lokal bisa dengan aman dan nyaman untuk ke lokasi tersebut. Dan itu baru di Lanjukang Pak nanti ada pulau-pulau lainnya," pungkasnya.
Rapat tersebut membahas percepatan program kerja serta pencapaian target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2026.
Anggota Komisi B DPRD Kota Makassar, Hartono, mendorong Dinas Pariwisata untuk menghadirkan destinasi wisata baru, khususnya dengan mengoptimalkan potensi wilayah kepulauan.
"Itu yang saya kira kita berharap pada progres yang bisa dilakukan teman-teman di Dinas Pariwisata sehingga apa yang menjadi harapan kita bersama bahwa kota ini menjadi kota tujuan wisata yang Insyaallah nanti bersinergi dengan peningkatan PAD kita itu bisa kita capai. Kemudian Pak Kadis, di dalam RPJMD kita juga itu ada target yang dibebankan kepada teman," katanya.
Hartono menyebut, pada 2026 Dinas Pariwisata memiliki tanggung jawab melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi bagi 500 orang di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
"Kemudian juga ada fasilitasi biaya sertifikasi bagi pekerja industri pariwisata itu diperintahkan oleh RPJMD kita di tahun 2026 itu ada 200 minimal yang harus disertifikasi," sebutnya.
Ia berharap akselerasi program kerja dapat dilakukan sejak awal tahun agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai.
"Sehingga kita berharap kota ini adalah kota wisata yang sekaligus kita punya para pelaku-pelaku di sektor wisata ini yang memang punya kompetensi yang memadai," harap Hartono.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar, Achmad Hendra Hakamuddin, mengakui realisasi anggaran pada triwulan pertama 2026 masih rendah, yakni sekitar 9 persen.
Ia menjelaskan, kondisi tersebut dipengaruhi kebijakan kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh BPKAD.
"Mungkin kami bisa sampaikan di forum ini adalah karena kebijakan kaitan dengan pengelolaan keuangan atau anggaran pada saat ini sedang dilakukan proses kehati-hatian dari BPKAD sehingga memberikan kita sekali lagi memberikan kita kesempatan dan ruang untuk menyisir lagi memfilter lagi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan," katanya.
Meski demikian, Hendra menegaskan pihaknya akan mempercepat pelaksanaan program setelah kebijakan kembali normal.
"Kalau seandainya kebijakannya sudah normal tentu saja apa yang diharapkan tadi kami berjanji bahwa kami akan mengakselerasi penyerapan anggaran dengan melaksanakan program-program sesuai dengan target," jelasnya.
Ia menambahkan, pengembangan destinasi wisata baru saat ini difokuskan pada kawasan kepulauan, khususnya Pulau Lanjukang.
"Terus kemudian kaitan dengan destinasi wisata baru atau DTW baru itu juga kami sudah berulang kali juga sampaikan dan mungkin juga pada kesempatan ini mengingatkan kita semua bahwa kami memang punya target lokasi untuk daerah tujuan wisata sesuai dengan visi misi pemerintah kota saat ini utamanya di pulau," ungkapnya.
Menurut Hendra, pembangunan kawasan wisata berbasis pulau membutuhkan kajian mendalam sebelum dilakukan intervensi fisik.
"Ini juga hal yang baru bagi kami setelah berkoordinasi juga dengan Dinas Kelautan di provinsi bahwa dalam membangun sebuah kawasan utamanya berbasis pulau yang ada lautnya ini perlu kajian yang mendalam," tegasnya.
Ia menyebut, perencanaan dilakukan melalui kajian ilmiah berbasis data oseanografi selama 20 tahun terakhir, termasuk analisis arus laut dan tinggi gelombang.
"Mungkin sekitar satu bulanan kita menyelesaikan perencanaannya sudah bikin timeline ya di internal ini di meetingnya di sana. Mungkin bulan Juni kita sudah melakukan proses tender seperti itu dan hitungan kita sebelum akhir tahun sudah ada yang tampak di sana," paparnya.
Selain infrastruktur, pengembangan kawasan wisata juga akan dilengkapi dengan konten kreatif dan dukungan transportasi.
"Jadi orang datang ke sana tidak cuma melihat pulau tapi apa yang dilihat isi konten di dalam itu juga. Bukan cuma itu saja, fasilitas transportasi dari darat ke Lanjukang juga kita juga ikut pikirkan jadi wisatawan mancanegara maupun lokal bisa dengan aman dan nyaman untuk ke lokasi tersebut. Dan itu baru di Lanjukang Pak nanti ada pulau-pulau lainnya," pungkasnya.
(MAN)
Berita Terkait
Makassar City
Ada Lurah Sering Nongkrong di Warkop, Legislator Makassar: Perlu Dievaluasi
Pimpinan DPRD Kota Makassar mendesak Pemerintah Kota Makassar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja lurah, menyusul sorotan terhadap pelayanan publik di tingkat kelurahan.
Minggu, 30 Agu 2026 18:43
Makassar City
Makassar Masuk 10 Kota Hub GSIH Global 2026
Kota Makassar menjadi salah satu dari 10 kota hub dalam Garuda Spark Innovation Hub (GSIH) Global Hub 2026.
Kamis, 27 Agu 2026 06:10
Makassar City
1.157 Peserta Ikuti MTQ VIII KORPRI Nasional, Makassar-Pangkep Tuan Rumah
Sebanyak 1.157 peserta dari 117 kafilah mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) VIII Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Tingkat Nasional 2026 di Sulawesi Selatan.
Selasa, 25 Agu 2026 07:19
Sulsel
Kota Makassar Siap Sambut 1.600 Lebih Kafilah MTQ VIII KORPRI Nasional 2026
Pemkot Makassar memastikan kesiapan menyambut ribuan kafilah MTQ VIII KORPRI Tingkat Nasional Tahun 2026 dan menjadi salah satu pusat pelaksanaan sekaligus lokasi pembukaan hajatan nasional tersebut.
Senin, 24 Agu 2026 06:16
Makassar City
Serapan Anggaran Baru 35%, Legislator Makassar Desak Pelaksanaan Program Strategis
DPRD Kota Makassar menyoroti rendahnya serapan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam monitoring dan evaluasi (monev) triwulan II 2026.
Jum'at, 21 Agu 2026 23:42
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Kalla Beton Kurangi Penggunaan Pasir 8% Lewat Pemanfaatan Limbah Bata Ringan
2
PERADI Makassar Dorong Advokat Profesional, dan Adaptif Hadapi Tantangan Hukum
3
Sidak RSUD I Lagaligo Wotu, Bupati Lutim Soroti Kebersihan hingga Komputer Lawas
4
Kisah Nyata Cinta hingga Maut Memisahkan, Baby Udon Siap Tayang 3 September
5
PLN & Kejaksaan Perkuat Pengawalan Hukum Proyek Kelistrikan di Sulsel
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Kalla Beton Kurangi Penggunaan Pasir 8% Lewat Pemanfaatan Limbah Bata Ringan
2
PERADI Makassar Dorong Advokat Profesional, dan Adaptif Hadapi Tantangan Hukum
3
Sidak RSUD I Lagaligo Wotu, Bupati Lutim Soroti Kebersihan hingga Komputer Lawas
4
Kisah Nyata Cinta hingga Maut Memisahkan, Baby Udon Siap Tayang 3 September
5
PLN & Kejaksaan Perkuat Pengawalan Hukum Proyek Kelistrikan di Sulsel