Pemkot Makassar Benahi SPMB 2026, Server Terpisah hingga Helpdesk Sekolah

MAKASSAR - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar terus mematangkan persiapan tahapan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026.

Sejumlah pembenahan signifikan kini disiapkan, mulai dari pemisahan server untuk tiap jenjang, pembukaan kanal aduan, hingga penguatan sistem transparansi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan proses penerimaan berjalan lebih tertib, akuntabel, dan minimalisir kendala.

Kepala Disdik Kota Makassar, Achi Soleman, menjelaskan bahwa saat ini, masa simulasi dimanfaatkan untuk melakukan sejumlah persiapan segala hal berkaitan teknis. Di antaranya penyederhanaan mekanisme login menggunakan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) agar lebih mudah dipahami orang tua.

Serta penguatan integrasi data sekolah dengan Kementerian Pendidikan secara otomatis, serta pembukaan kanal layanan aduan, termasuk grup Telegram untuk membantu masyarakat yang mengalami kendala teknis.

"Ini bagian dari komitmen kami menghadirkan sistem yang transparan dan akuntabel. Lontara+ menjadi solusi atas berbagai kekurangan pada pelaksanaan tahun sebelumnya," ujarnya, Senin (18/5/2026).

Ia menjelaskan bahwa proses pendaftaran dilaksanakan secara bertahap mulai Mei hingga Juni 2026, dengan mengedepankan sistem digital.

Dalam rangka memastikan kelancaran pelaksanaan, Disdik Kota Makassar memperpanjang masa simulasi SPMB hingga 21 Mei 2026. Sedangkan pendaftaran sendiri tanggal 2 Juni mendatang.

Achi menegaskan, kesiapan sumber daya manusia, khususnya operator sekolah sebagai garda terdepan, juga menjadi perhatian utama.

Disdik Makassar juga membekali petugas lewat bimbingan teknis (bimtek) bagi operator di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD hingga SMP, guna memastikan pemahaman menyeluruh terhadap sistem baru.

Terkait penerapan sistem pendaftaran secara daring, lanjut dia, Disdik Kota Makassar juga memberikan perhatian khusus pada wilayah kepulauan, seperti Kecamatan Kepulauan Sangkarrang.

Achi mengakui bahwa keterbatasan jaringan internet masih menjadi tantangan, sehingga dalam kondisi tertentu tetap dimungkinkan adanya pendaftaran secara offline sebagai bentuk pengecualian.

"Untuk wilayah kepulauan, kami juga berkoordinasi dengan provider agar jaringan dapat lebih optimal. Namun jika memang tidak memungkinkan, maka mekanisme offline tetap disiapkan sebagai solusi," jelasnya.

Meski mengedepankan sistem online, Disdik Kota Makassar memastikan bahwa layanan bantuan tetap tersedia di setiap sekolah.

"Panitia penerimaan murid baru akan disiagakan untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mengakses sistem, baik karena kendala teknis maupun keterbatasan informasi. ekolah tetap menjadi pusat layanan. Sehingga masyarakat yang mengalami kesulitan dapat datang dan akan dibantu oleh panitia. Ini bagian dari upaya kami memastikan seluruh lapisan masyarakat dapat terlayani dengan baik," tambahnya.

Dia bilang, berbagai langkah ini diambil sebagai respons atas tingginya antusiasme masyarakat sekaligus untuk menyempurnakan sistem pendaftaran berbasis digital melalui aplikasi Lontara+.

"Di tingkat sekolah, setiap satuan pendidikan turut menyediakan helpdesk dan operator yang siap mendampingi orang tua maupun calon siswa secara langsung. Layanan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses yang mudah dan inklusif selama proses pendaftaran berlangsung," tukasnya.

Tak hanya layanan tatap muka, Disdik Kota Makassar, juga menghadirkan kanal pengaduan dan informasi berbasis digital, seperti hotline serta grup Telegram resmi.

Sementara itu, Tim Ahli Pemkot Makassar Bidang Percepatan Digitalisasi, Andi Gita Namira Patigana, menjelaskan bahwa masyarakat juga dapat memantau perkembangan informasi SPMB melalui kanal resmi, seperti media sosial Dinas Pendidikan maupun portal resmi Pemerintah Kota Makassar.

Dengan berbagai pembenahan ini, kata dia, Pemkot Makassar optimistis pelaksanaan SPMB 2026 akan berjalan lebih transparan, akuntabel, dan efisien, sekaligus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Ia menambahkan, tim teknis terus melakukan pemantauan dan optimalisasi sistem agar layanan berjalan lebih stabil hingga seluruh tahapan SPMB selesai.

Dari sisi infrastruktur, Pemkot Makassar melakukan pembenahan signifikan pada sistem server. Jika sebelumnya seluruh jenjang terpusat pada satu server yang berpotensi menimbulkan lonjakan akses.

"Maka tahun ini, sistem dipisahkan menjadi tiga server berbeda, masing-masing untuk jenjang PAUD, SD, dan SMP. Pembagian server ini dilakukan untuk menghindari penumpukan akses seperti tahun lalu. Dengan sistem terpisah, diharapkan performa layanan menjadi lebih stabil," jelasnya.

Selain itu, tim juga telah melakukan uji ketahanan sistem (penetration test) dengan simulasi beban akses hingga tiga kali lipat dari perkiraan jumlah pengguna pada hari pendaftaran.

"Uji coba ini akan kembali dilakukan menjelang pelaksanaan SPMB untuk memastikan kesiapan maksimal. Dalam upaya menjaga transparansi dan mencegah potensi kecurangan," ucapnya.

Gita sapaan karibnya itu mengungkapkan, sistem Lontara+ juga dilengkapi dengan dashboard pemantauan internal. Melalui fitur ini, pihak Disdik hingga Wali Kota dapat memantau secara langsung.

"Kinerja operator sekolah, jumlah pendaftar, progres verifikasi, hingga durasi penyelesaian berkas. Dashboard ini memungkinkan pengawasan secara real time. Misalnya jika ada berkas yang belum diverifikasi, bisa langsung diketahui dan ditindaklanjuti. Bahkan bisa langsung dilakukan peneguran kepada operator yang bersangkutan," ungkapnya.

Sistem ini juga memungkinkan evaluasi cepat terhadap kendala yang terjadi di lapangan. Jika ditemukan keterlambatan verifikasi atau penumpukan berkas.

Dengan langkah tersebut, tim dapat segera memberikan solusi agar seluruh proses tetap berjalan sesuai jadwal, terutama menjelang pengumuman hasil seleksi.

Lebih lanjut, Andi Gita menegaskan bahwa secara sistem, peluang kecurangan dapat diminimalisir secara signifikan.

Meski demikian, ia mengakui bahwa potensi di luar sistem tetap menjadi perhatian bersama, sehingga dibutuhkan kolaborasi semua pihak, termasuk masyarakat. Secara sistem sudah dibuat seaman mungkin dan transparan.

Adapun daya tampung peserta didik tahun ini disesuaikan dengan jumlah satuan pendidikan yang tersedia. Untuk jenjang PAUD, dari lima sekolah negeri ditargetkan menerima sekitar 500 siswa.

Sementara itu, pada jenjang SD dari 314 sekolah diperkirakan menampung sekitar 18.000 siswa, dan jenjang SMP dari 55 sekolah negeri sebanyak kurang lebih 15.000 siswa.

Mekanisme penerimaan peserta didik dibedakan berdasarkan jenjang. Untuk PAUD, terdapat dua jalur yakni afirmasi sebesar 60 persen dan domisili 40 persen, sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap akses pendidikan dasar.

Pada jenjang SD, tersedia tiga jalur yakni domisili, afirmasi, dan mutasi. Sedangkan pada jenjang SMP, terdapat empat jalur meliputi prestasi (akademik dan non-akademik), domisili, afirmasi, dan mutasi.