SMPN 10 Makassar Tegaskan Seleksi SPMB Sesuai Prosedur, Bantah Pungli Rp2,5 Juta
Senin, 13 Jul 2026 17:14
Kepala SMPN 10 Makassar, Misbahuddin A (tengah) membantah tudingan siswa titipan dan pungli Rp2,5 juta. Foto: SINDO Makassar/Dewan Ghiyats Yan
MAKASSAR - Kepala SMPN 10 Makassar, Misbahuddin A, membantah adanya praktik "siswa titipan" maupun pungutan liar (pungli) dalam proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026. Ia menegaskan seluruh tahapan penerimaan siswa telah dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
Misbahuddin menjelaskan, penerimaan murid dilakukan melalui jalur prestasi, domisili, dan afirmasi dengan kuota yang telah ditetapkan. Tingginya jumlah pendaftar membuat banyak calon siswa tidak dapat diterima.
"Selama ini yang kita jalankan sudah melalui prosedur. Baik melalui jalur prestasi, zonasi atau domisili, maupun dengan afirmasi. Alhamdulillah semua yang dilakukan sudah memenuhi kuota. Sehingga di akhir, banyak warga yang bertanya. Karena di sini pendaftarnya lebih sering (banyak), sementara yang kami terima hanya 8 ruangan dikalikan 32 siswa. Jadi, ada hampir 1.000 pendaftar yang tidak terakomodasi," terangnya saat diwawancarai.
Ia mengatakan, setelah pengumuman hasil seleksi dirinya mendapat tugas mendampingi kegiatan di Kabupaten Sidrap. Selama itu, proses administrasi sekolah ditangani oleh ketua panitia dan operator SPMB.
"Jadi saya bilang, saya serahkan kepada teman-teman ketua dan operator. Kurang lebih satu minggu saya di Sidrap, kemudian saya kembali. Nah, tinggal pendaftaran ulang. Akhirnya, ada siswa yang kurang melapor (tidak mendaftar ulang). Kalau tidak salah ada 5 orang yang tidak melapor karena katanya datanya tidak cukup," ungkapnya kepada wartawan.
Menurut Misbahuddin, kekosongan kuota akibat calon siswa yang tidak melakukan daftar ulang kemudian diisi oleh peserta dengan nilai tertinggi berikutnya.
"Makanya, data-data yang mendekati nilainya itu yang kita tarik untuk menutupi kuota ini. Iya, sampai sepadan. Tapi pada saat masuk ini, tiba-tiba ada yang selalu merongrong (menghubungi tanpa jelas) saya," lanjutnya.
Ia juga membantah isu adanya pungutan uang sebesar Rp2,5 juta dalam proses penerimaan murid baru.
"Tidak ada! Tidak ada yang benar mengenai memungut uang Rp2,5 (juta), tidak ada, sama sekali tidak ada! Sesuai dengan prosedur. Tidak ada yang tidak sesuai prosedur, tidak ada. Tidak ada yang terganggu, tidak ada. Terkecuali yang tadi, ada 5 orang yang belum datang melapor karena mungkin berkasnya tidak mencukupi, hanya itu saja," tegasnya saat ditemui di ruangannya.
Misbahuddin menambahkan, lima calon siswa tersebut dinyatakan tidak lulus karena tidak melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang ditetapkan.
"Tidak lulus. Karena memang mereka tidak datang mendaftar ulang. Jadi kami ambil yang mendekati nilainya. Ini jalur domisili, karena mereka tidak mendaftar ulang. Kami sudah hubungi, ditelepon tidak merespons. Ada juga yang mengundurkan diri karena anaknya masuk ke pesantren, makanya dia tidak ikut. Kami sudah hubungi, jadi saya tidak tinggal diam," tukasnya.
Sementara itu, Operator SPMB SMPN 10 Makassar, Wiwit Rudianto, mengatakan pengisian kuota dilakukan setelah calon siswa yang dinyatakan lulus tidak melakukan daftar ulang hingga batas akhir Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).
"Kami sudah hubungi tetapi ada yang tidak merespons, ada yang merespons katanya berpindah ke pesantren. Nah, makanya kami isi dan kita sudah memberikan waktu kepada mereka sampai batas waktu MPLS (Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah) mereka tidak datang, jadi kita isi kuota itu," jelasnya.
Wiwit menyebut jumlah pendaftar melalui jalur domisili mencapai lebih dari seribu orang.
"Kalau untuk jalur domisili terakhir, pendaftar yang terdata itu sebanyak 1.115 orang, yang terverifikasi kalau tidak salah ada 1.065 orang. Sementara itu, yang diterima hanya 135 orang. Itu untuk jalur domisili. Nah, itu data yang saya tahu di bagian tersebut. Kalau untuk jalur prestasi, yang kami terima sebanyak 105 orang untuk non-zonasi akademik dan termasuk juga jalur mutasi di dalamnya," ungkapnya.
Sebelumnya, SMPN 10 Makassar menjadi sorotan setelah muncul pemberitaan yang menuding adanya praktik pungutan liar dan siswa titipan dalam proses SPMB 2026.
Misbahuddin menjelaskan, penerimaan murid dilakukan melalui jalur prestasi, domisili, dan afirmasi dengan kuota yang telah ditetapkan. Tingginya jumlah pendaftar membuat banyak calon siswa tidak dapat diterima.
"Selama ini yang kita jalankan sudah melalui prosedur. Baik melalui jalur prestasi, zonasi atau domisili, maupun dengan afirmasi. Alhamdulillah semua yang dilakukan sudah memenuhi kuota. Sehingga di akhir, banyak warga yang bertanya. Karena di sini pendaftarnya lebih sering (banyak), sementara yang kami terima hanya 8 ruangan dikalikan 32 siswa. Jadi, ada hampir 1.000 pendaftar yang tidak terakomodasi," terangnya saat diwawancarai.
Ia mengatakan, setelah pengumuman hasil seleksi dirinya mendapat tugas mendampingi kegiatan di Kabupaten Sidrap. Selama itu, proses administrasi sekolah ditangani oleh ketua panitia dan operator SPMB.
"Jadi saya bilang, saya serahkan kepada teman-teman ketua dan operator. Kurang lebih satu minggu saya di Sidrap, kemudian saya kembali. Nah, tinggal pendaftaran ulang. Akhirnya, ada siswa yang kurang melapor (tidak mendaftar ulang). Kalau tidak salah ada 5 orang yang tidak melapor karena katanya datanya tidak cukup," ungkapnya kepada wartawan.
Menurut Misbahuddin, kekosongan kuota akibat calon siswa yang tidak melakukan daftar ulang kemudian diisi oleh peserta dengan nilai tertinggi berikutnya.
"Makanya, data-data yang mendekati nilainya itu yang kita tarik untuk menutupi kuota ini. Iya, sampai sepadan. Tapi pada saat masuk ini, tiba-tiba ada yang selalu merongrong (menghubungi tanpa jelas) saya," lanjutnya.
Ia juga membantah isu adanya pungutan uang sebesar Rp2,5 juta dalam proses penerimaan murid baru.
"Tidak ada! Tidak ada yang benar mengenai memungut uang Rp2,5 (juta), tidak ada, sama sekali tidak ada! Sesuai dengan prosedur. Tidak ada yang tidak sesuai prosedur, tidak ada. Tidak ada yang terganggu, tidak ada. Terkecuali yang tadi, ada 5 orang yang belum datang melapor karena mungkin berkasnya tidak mencukupi, hanya itu saja," tegasnya saat ditemui di ruangannya.
Misbahuddin menambahkan, lima calon siswa tersebut dinyatakan tidak lulus karena tidak melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang ditetapkan.
"Tidak lulus. Karena memang mereka tidak datang mendaftar ulang. Jadi kami ambil yang mendekati nilainya. Ini jalur domisili, karena mereka tidak mendaftar ulang. Kami sudah hubungi, ditelepon tidak merespons. Ada juga yang mengundurkan diri karena anaknya masuk ke pesantren, makanya dia tidak ikut. Kami sudah hubungi, jadi saya tidak tinggal diam," tukasnya.
Sementara itu, Operator SPMB SMPN 10 Makassar, Wiwit Rudianto, mengatakan pengisian kuota dilakukan setelah calon siswa yang dinyatakan lulus tidak melakukan daftar ulang hingga batas akhir Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).
"Kami sudah hubungi tetapi ada yang tidak merespons, ada yang merespons katanya berpindah ke pesantren. Nah, makanya kami isi dan kita sudah memberikan waktu kepada mereka sampai batas waktu MPLS (Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah) mereka tidak datang, jadi kita isi kuota itu," jelasnya.
Wiwit menyebut jumlah pendaftar melalui jalur domisili mencapai lebih dari seribu orang.
"Kalau untuk jalur domisili terakhir, pendaftar yang terdata itu sebanyak 1.115 orang, yang terverifikasi kalau tidak salah ada 1.065 orang. Sementara itu, yang diterima hanya 135 orang. Itu untuk jalur domisili. Nah, itu data yang saya tahu di bagian tersebut. Kalau untuk jalur prestasi, yang kami terima sebanyak 105 orang untuk non-zonasi akademik dan termasuk juga jalur mutasi di dalamnya," ungkapnya.
Sebelumnya, SMPN 10 Makassar menjadi sorotan setelah muncul pemberitaan yang menuding adanya praktik pungutan liar dan siswa titipan dalam proses SPMB 2026.
(MAN)
Berita Terkait
News
Dugaan Pungli Jabatan Kepala Sekolah, Golkar Minta DPRD Makassar Bentuk Pansus
Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Makassar, Arifin Majid, mendorong pembentukan Pansus untuk mengusut dugaan pungutan liar (pungli) dalam proses pelantikan kepala sekolah.
Jum'at, 03 Jul 2026 17:30
Makassar City
Dugaan Pungli Pengisian Jabatan Kepsek, DPRD Buka Opsi Panggil Pihak Eksternal
Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman menegaskan pihaknya menunggu hasil audit Inspektorat terkait dugaan pungli dalam proses pengisian jabatan kepala sekolah di lingkup Pemerintah Kota Makassar.
Rabu, 01 Jul 2026 20:20
News
Usut Pungli Pengisian Jabatan Kasek, Sekda Minta Publik Tunggu Hasil Pemeriksaan
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menanggapi serius dugaan pungutan liar (pungli) dalam proses pengisian jabatan kepala sekolah yang belakangan viral di media sosial.
Rabu, 01 Jul 2026 08:25
Makassar City
Kepsek Mengaku Diintimidasi Usai Bongkar Dugaan Pungli Pengisian Jabatan
Dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam proses pengisian jabatan kepala sekolah (kepsek) di lingkungan Pemerintah Kota Makassar terus bergulir.
Selasa, 30 Jun 2026 13:22
Makassar City
DPRD Makassar Rekomendasikan Penonaktifan Pejabat Disdik dalam Kasus Seleksi Kepsek
Komisi D DPRD Kota Makassar meminta Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar menonaktifkan sementara sejumlah pejabat yang namanya muncul dalam aduan terkait proses seleksi kepala sekolah.
Selasa, 30 Jun 2026 13:08
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
ICATT Gandeng FKUB Gowa Edukasi Masyarakat Tolak Intoleransi dan Radikalisme
2
Selamat! KPU RI Konfirmasi Putri Dakka sebagai Pengganti RMS di DPR RI
3
OlymRun 2026 Target 5.000 Peserta, Hadiah Ratusan Juta Rupiah
4
Atlet SAAD Archery Academy Juara Panahan Tradisional Hanya dalam 7 Bulan Latihan
5
Disdik Jeneponto Tekankan Pendidikan Karakter dan Sekolah Ramah Anak
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
ICATT Gandeng FKUB Gowa Edukasi Masyarakat Tolak Intoleransi dan Radikalisme
2
Selamat! KPU RI Konfirmasi Putri Dakka sebagai Pengganti RMS di DPR RI
3
OlymRun 2026 Target 5.000 Peserta, Hadiah Ratusan Juta Rupiah
4
Atlet SAAD Archery Academy Juara Panahan Tradisional Hanya dalam 7 Bulan Latihan
5
Disdik Jeneponto Tekankan Pendidikan Karakter dan Sekolah Ramah Anak