Usut Pungli Pengisian Jabatan Kasek, Sekda Minta Publik Tunggu Hasil Pemeriksaan
Rabu, 01 Jul 2026 08:25
Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifly. Foto: SINDO Makassar/Dewan Ghiyats Yan
MAKASSAR - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menanggapi serius dugaan pungutan liar (pungli) dalam proses pengisian jabatan kepala sekolah yang belakangan viral di media sosial.
Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifly, mengatakan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin telah memerintahkan Inspektorat untuk melakukan investigasi terhadap dugaan tersebut.
"Kan Pak Wali Kota sudah memerintahkan Ibu Inspektur untuk segera mengusut tuntas masalah ini. Karena bagaimanapun, pasti masing-masing pihak memiliki versinya sendiri," ujarnya, Selasa (30/6/2026).
Karena itu, Zulkifly meminta semua pihak memberi kesempatan kepada Inspektorat untuk menyelesaikan proses pemeriksaan dan mengungkap fakta di lapangan.
"Kita harus bersabar dulu. Biarkan Ibu Inspektur bekerja untuk menyelesaikan dan memperjelas kebenaran dari berita ini, sebab semuanya memerlukan pembuktian. Pihak yang menuduh pasti memiliki bukti, dan pihak yang dituduh pun pasti mempunyai alasannya sendiri," tambahnya.
Menurut dia, Pemkot Makassar saat ini masih menunggu hasil pemeriksaan resmi dari Inspektorat.
Zulkifly memastikan seluruh pihak yang namanya disebut dalam video dugaan pungli akan dimintai keterangan. Termasuk pihak non-ASN yang diduga terkait dalam kasus tersebut.
Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar itu menegaskan proses investigasi akan dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Zulkifly juga mengonfirmasi bahwa DPRD Kota Makassar telah bertemu dengan Wali Kota Makassar untuk menyampaikan rekomendasi terkait kasus tersebut pada Selasa pagi.
Terkait rekomendasi DPRD mengenai penonaktifan sejumlah pegawai Dinas Pendidikan, Pemkot Makassar akan lebih dulu melakukan koordinasi internal.
"Iya, nanti Pak Wali Kota pasti akan melakukan pertemuan dengan BKD (Badan Kepegawaian Daerah), Inspektorat, dan juga kami untuk menindaklanjuti hasil rekomendasi dari DPRD tersebut. Kita tunggu saja penyampaian resmi dari Pak Wali Kota," katanya.
Saat ditanya mengenai kemungkinan penonaktifan oknum yang terbukti bersalah, Zulkifly mengatakan belum ada keputusan yang diambil.
"Kalau mengenai hal itu, keputusan belum diambil. Pak Wali Kota belum menyampaikan hal tersebut kepada saya. Tunggu saja, nanti Pak Wali Kota yang akan menyampaikannya secara langsung," tutupnya.
Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifly, mengatakan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin telah memerintahkan Inspektorat untuk melakukan investigasi terhadap dugaan tersebut.
"Kan Pak Wali Kota sudah memerintahkan Ibu Inspektur untuk segera mengusut tuntas masalah ini. Karena bagaimanapun, pasti masing-masing pihak memiliki versinya sendiri," ujarnya, Selasa (30/6/2026).
Karena itu, Zulkifly meminta semua pihak memberi kesempatan kepada Inspektorat untuk menyelesaikan proses pemeriksaan dan mengungkap fakta di lapangan.
"Kita harus bersabar dulu. Biarkan Ibu Inspektur bekerja untuk menyelesaikan dan memperjelas kebenaran dari berita ini, sebab semuanya memerlukan pembuktian. Pihak yang menuduh pasti memiliki bukti, dan pihak yang dituduh pun pasti mempunyai alasannya sendiri," tambahnya.
Menurut dia, Pemkot Makassar saat ini masih menunggu hasil pemeriksaan resmi dari Inspektorat.
Zulkifly memastikan seluruh pihak yang namanya disebut dalam video dugaan pungli akan dimintai keterangan. Termasuk pihak non-ASN yang diduga terkait dalam kasus tersebut.
Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar itu menegaskan proses investigasi akan dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Zulkifly juga mengonfirmasi bahwa DPRD Kota Makassar telah bertemu dengan Wali Kota Makassar untuk menyampaikan rekomendasi terkait kasus tersebut pada Selasa pagi.
Terkait rekomendasi DPRD mengenai penonaktifan sejumlah pegawai Dinas Pendidikan, Pemkot Makassar akan lebih dulu melakukan koordinasi internal.
"Iya, nanti Pak Wali Kota pasti akan melakukan pertemuan dengan BKD (Badan Kepegawaian Daerah), Inspektorat, dan juga kami untuk menindaklanjuti hasil rekomendasi dari DPRD tersebut. Kita tunggu saja penyampaian resmi dari Pak Wali Kota," katanya.
Saat ditanya mengenai kemungkinan penonaktifan oknum yang terbukti bersalah, Zulkifly mengatakan belum ada keputusan yang diambil.
"Kalau mengenai hal itu, keputusan belum diambil. Pak Wali Kota belum menyampaikan hal tersebut kepada saya. Tunggu saja, nanti Pak Wali Kota yang akan menyampaikannya secara langsung," tutupnya.
(MAN)
Berita Terkait
Sulsel
Kota Makassar Siap Sambut 1.600 Lebih Kafilah MTQ VIII KORPRI Nasional 2026
Pemkot Makassar memastikan kesiapan menyambut ribuan kafilah MTQ VIII KORPRI Tingkat Nasional Tahun 2026 dan menjadi salah satu pusat pelaksanaan sekaligus lokasi pembukaan hajatan nasional tersebut.
Senin, 24 Agu 2026 06:16
Makassar City
Serapan Anggaran Baru 35%, Legislator Makassar Desak Pelaksanaan Program Strategis
DPRD Kota Makassar menyoroti rendahnya serapan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam monitoring dan evaluasi (monev) triwulan II 2026.
Jum'at, 21 Agu 2026 23:42
News
Wali Kota Munafri Warning Kepala OPD Makassar, Minta Kadis Ubah Cara Kerja
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memberikan peringatan tegas kepada seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar segera mempercepat realisasi belanja pemerintah daerah.
Kamis, 20 Agu 2026 15:44
Sulsel
Perumda Air Minum Makassar Gandeng Kejati Sulsel Cegah Korupsi
Perumda Air Minum Kota Makassar menggandeng Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan untuk memperkuat pemahaman hukum dan mencegah tindak pidana korupsi dalam pengelolaan perusahaan.
Kamis, 20 Agu 2026 13:08
News
Pemkot Makassar Siapkan 13 SPAM Antisipasi Dampak Kemarau
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menyiapkan 13 fasilitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tambahan untuk mengantisipasi potensi kemarau panjang.
Kamis, 20 Agu 2026 06:21
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
AZKO Ajak Masyarakat Bijak Gunakan dan Kelola Baterai
2
Samsung B2B Dorong Transformasi Digital Pemerintahan di HGS Day 2026 Makassar
3
Panoptikon Digital dan Kemerdekaan yang Semu
4
IAS Rampungkan Konsolidasi Golkar Sulsel di 18 Daerah dalam 8 Hari
5
Kota Makassar Siap Sambut 1.600 Lebih Kafilah MTQ VIII KORPRI Nasional 2026
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
AZKO Ajak Masyarakat Bijak Gunakan dan Kelola Baterai
2
Samsung B2B Dorong Transformasi Digital Pemerintahan di HGS Day 2026 Makassar
3
Panoptikon Digital dan Kemerdekaan yang Semu
4
IAS Rampungkan Konsolidasi Golkar Sulsel di 18 Daerah dalam 8 Hari
5
Kota Makassar Siap Sambut 1.600 Lebih Kafilah MTQ VIII KORPRI Nasional 2026