Darurat Air Bersih, Pemkot Makassar Siapkan Dana Darurat
Selasa, 12 Sep 2023 16:25
Pemkot Makassar telah menyiapkan dana darurat dari Biaya Tak Terduga (BTT) untuk mengatasi masalah kekeringan yang melanda Kota Makassar. Foto/Gusti Ridani
MAKASSAR - Dampak kekeringan akibat fenomena EI Nino telah berdampak di lima kecamatan mengalami darurat air bersih dan sembilan kecamatan juga mengalami gangguan aliran air. Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar telah mendistribusikan air bersih di titik-titik wilayah yang terdampak kekurangan air.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar Achmad Hendra Hakamuddin mengatakan, distribusi air bersih dibeberapa titik ini merupakan tindakan tanggap darurat bencana kekeringan di Kota Makassar.
"Kegiatan ini adalah tidak lanjut dari penetapan Makassar dalam status tanggap darurat bencana kekeringan ini," ujarnya, Selasa (12/9/23).
Menurut Hendra, aksi mendistribusi air bersih ke titik-titik lokasi yang terdampak kekurangan air bersih ini sudah berapa hari dilakukan. Adapun penentuan lokasi berdasarkan assessment.
"Kami jauh hari sebelum ditentukan status tanggap darurat di Kota Makassar telah sigap. Sehingga itu menjadi bahan kita untuk turun. Sekaligus juga memprioritaskan titik-titik mana saja pada laporan dari camat," ungkapnya.
Apalagi dari data yang diterima, lanjutnya, pendistribusian air bersih sudah dilakukan secara maksimal ke warga yang terdampak. Pihaknya pun menyebut tidak ada kendala dalam proses penyaluran air bersih ini, sebab telah berkordinasi dengan pihak terkait seperti Damkar dan PDAM Makassar.
"Kendala tidak ada yang berarti, karena kami telah berkoordinasi dengan baik seperti, Damkar Makassar dan PDAM dalam pemerintahan Bapak Wali Kota Makassar. Kemudian dengan pihak Kecamatan sampai Lurah RT- RW. Sehingga lini operasi terlaksana secara baik untuk semua. Kita menghimbau dua hal, pertama berhemat air, dan manfaatkan air seperlunya seperti itu," paparnya.
Sementara itu, Pemkot Makassar telah menyiapkan dana darurat dari Biaya Tak Terduga (BTT) untuk mengatasi masalah kekeringan yang melanda Kota Makassar. Penggunaan BTT ini dikonfirmasi langsung Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar, M Dakhlan.
la menjelaskan dana tersebut akan digunakan untuk mendukung pendistribusian air bersih ke wilayah-wilayah yang terdampak kekeringan.
"Ini untuk memastikan transparansi biaya bahan bakar dan biaya operasional sopir yang akan digunakan untuk mendistribusikan air bersih ke rumah-rumah warga," kata Dakhlan.
Selain itu, dalam rencana penggunaan dana BTT, dipertimbangkan pembelian tangki air dan pipa-pipa untuk penyaluran ke tempat penampungan warga.
Sebelumnya, Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi mengatakan, pendistribusian air bersih ke wilayah yang terdampak direncanakan akan dilakukan setiap hari hingga kondisi normal kembali.
"Kemarin kita sudah menghitung RKB atau rencana kebutuhan belanja lalu diserahkan ke BPKAD untuk penganggarannya," jelasnya.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar Achmad Hendra Hakamuddin mengatakan, distribusi air bersih dibeberapa titik ini merupakan tindakan tanggap darurat bencana kekeringan di Kota Makassar.
"Kegiatan ini adalah tidak lanjut dari penetapan Makassar dalam status tanggap darurat bencana kekeringan ini," ujarnya, Selasa (12/9/23).
Menurut Hendra, aksi mendistribusi air bersih ke titik-titik lokasi yang terdampak kekurangan air bersih ini sudah berapa hari dilakukan. Adapun penentuan lokasi berdasarkan assessment.
"Kami jauh hari sebelum ditentukan status tanggap darurat di Kota Makassar telah sigap. Sehingga itu menjadi bahan kita untuk turun. Sekaligus juga memprioritaskan titik-titik mana saja pada laporan dari camat," ungkapnya.
Apalagi dari data yang diterima, lanjutnya, pendistribusian air bersih sudah dilakukan secara maksimal ke warga yang terdampak. Pihaknya pun menyebut tidak ada kendala dalam proses penyaluran air bersih ini, sebab telah berkordinasi dengan pihak terkait seperti Damkar dan PDAM Makassar.
"Kendala tidak ada yang berarti, karena kami telah berkoordinasi dengan baik seperti, Damkar Makassar dan PDAM dalam pemerintahan Bapak Wali Kota Makassar. Kemudian dengan pihak Kecamatan sampai Lurah RT- RW. Sehingga lini operasi terlaksana secara baik untuk semua. Kita menghimbau dua hal, pertama berhemat air, dan manfaatkan air seperlunya seperti itu," paparnya.
Sementara itu, Pemkot Makassar telah menyiapkan dana darurat dari Biaya Tak Terduga (BTT) untuk mengatasi masalah kekeringan yang melanda Kota Makassar. Penggunaan BTT ini dikonfirmasi langsung Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar, M Dakhlan.
la menjelaskan dana tersebut akan digunakan untuk mendukung pendistribusian air bersih ke wilayah-wilayah yang terdampak kekeringan.
"Ini untuk memastikan transparansi biaya bahan bakar dan biaya operasional sopir yang akan digunakan untuk mendistribusikan air bersih ke rumah-rumah warga," kata Dakhlan.
Selain itu, dalam rencana penggunaan dana BTT, dipertimbangkan pembelian tangki air dan pipa-pipa untuk penyaluran ke tempat penampungan warga.
Sebelumnya, Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi mengatakan, pendistribusian air bersih ke wilayah yang terdampak direncanakan akan dilakukan setiap hari hingga kondisi normal kembali.
"Kemarin kita sudah menghitung RKB atau rencana kebutuhan belanja lalu diserahkan ke BPKAD untuk penganggarannya," jelasnya.
(TRI)
Berita Terkait
News
Kesbangpol Diminta Proaktif Cegah Dugaan Praktik Jual Beli Jabatan di Makassar
Komisi A DPRD Kota Makassar meminta Badan Kesbangpol memperkuat fungsi deteksi dini terhadap berbagai isu yang berpotensi mengganggu tata kelola pemerintahan, termasuk dugaan jual beli jabatan.
Jum'at, 03 Jul 2026 21:50
News
Dugaan Pungli Jabatan Kepala Sekolah, Golkar Minta DPRD Makassar Bentuk Pansus
Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Makassar, Arifin Majid, mendorong pembentukan Pansus untuk mengusut dugaan pungutan liar (pungli) dalam proses pelantikan kepala sekolah.
Jum'at, 03 Jul 2026 17:30
News
Diskominfo Makassar Paparkan Inovasi LONTARA+ di Forum Komdigi Apeksi 2026
Pemerintah Kota Makassar kembali menunjukkan kiprahnya di tingkat nasional dalam bidang transformasi digital dan pelayanan publik.
Jum'at, 03 Jul 2026 17:22
News
DPRD Makassar Bubarkan Monev Setelah Kepala Dinas Ramai-Ramai Tidak Hadir
Komisi B DPRD Kota Makassar menunda dan membubarkan agenda monev bersama sejumlah OPD di Kantor Sementara DPRD Kota Makassar, eks Kantor Perumnas Regional VII, Jalan Hertasning, Kamis (2/7/2026).
Kamis, 02 Jul 2026 17:54
Makassar City
400 Personel Gabungan Diterjunkan Tertibkan 30 Lapak Liar di Pasar Jongkok Antang
Pemerintah Kecamatan Manggala, Kota Makassar, mengambil langkah tegas dengan melakukan penertiban terhadap sekitar 30 lapak pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Pasar Jongkok Perumnas Antang, Jalan AMD Raya, Kamis (2/7/2026).
Kamis, 02 Jul 2026 13:40
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Djournal Resmikan Gerai Kedua di Makassar, Kini Hadir di Mal Ratu Indah
2
Ruas Pangkajene-Rappang di Kabupaten Sidrap Dipacu Rampung
3
Diskon hingga 50%, Levi’s End of Season Sale Hadir Maksimalkan Gaya Musim Liburan
4
Layanan Pemanduan & Penundaan PJM Wilayah 3 Melampaui Target RKAP
5
Milad ke-72 UMI, Zikir dan Haul Muassis Jadi Momentum Mengenang Jasa Pendiri
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Djournal Resmikan Gerai Kedua di Makassar, Kini Hadir di Mal Ratu Indah
2
Ruas Pangkajene-Rappang di Kabupaten Sidrap Dipacu Rampung
3
Diskon hingga 50%, Levi’s End of Season Sale Hadir Maksimalkan Gaya Musim Liburan
4
Layanan Pemanduan & Penundaan PJM Wilayah 3 Melampaui Target RKAP
5
Milad ke-72 UMI, Zikir dan Haul Muassis Jadi Momentum Mengenang Jasa Pendiri