Kanwil Kemenkum Sulsel Komitmen pada Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM

MAKASSAR - Dalam upaya memperkuat akuntabilitas dan integritas di lingkungan kerja, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) menggelar kegiatan penandatanaganan Perjanjian Kinerja (PK) dan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih & Melayani (WBBM) Tahun 2025. Kegiatan dilaksankaan di Aula Pancasila Kanwil Kemenkum Sulsel pada Selasa (14/01).

Kegiatan diawali dengan penandatanganan dokumen PK, Komitmen Bersama Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM, serta Pakta Integritas oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Andi Basmal dan seluruh Pimpinan Tinggi Pratama serta Kepala Bidang. Penandatanganan ini disaksikan oleh seluruh pegawai yang hadir.

Usai penandatanagan, dilanjutkan dengan amanat Kakanwil Andi Basmal yang menyampaikan penandatangan dokumen ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan penandatangan di Unit Pusat pada 07 Januari 2025 lalu sebagai bentuk pertanggung jawaban amanah selaku Kakanwil.

“Perlunya penetapan perjanjian kinerja oleh Kepala Divisi, Kepala Bagian TU dan Umum, serta Kepala BHP Makassar yang baru ditandatangani,” ucap Basmal.

Lebih lanjut Basmal ungkapkan bahwa komitmen pembangunan ZI tidak hanya dilaksanakan oleh para pimpinan saja, melainkan melibatkan seluruh pegawai Kanwil Kemenkum Sulsel. Hal tersebut terimplementasi dalam penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) secara berjenjang dari PK Kakanwil, PK Kepala Divisi/Kepala Bagian, sampai dengan level pelaksana yang merupakan turunan dari perencanaan kinerja pejabat diatasnya.

Disamping itu, Kakanwil Basmal juga berharap agar penandatangan tersebut dapat mengantarkan Kanwil Kemenkum Sulsel meraih WBBM yang sebelumnya telah meraih WBK pada 2020 silam, termasuk Balai Harta Peninggalan (BHP) Makassar yang harus berupaya meraih WBK sehingga diperlukan komitmen membangun ZI.

“ZI diharapkan mampu menghadirkan perubahan terhadap mindset dan culture set pada pegawai dalam melaksanakan tugas. Adapun penataan ketatalaksanaan bertujuan untuk memberikan kejelasan prosedur, serta digitaisasi layanan. Lalu penataan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) bertujuan untuk mengedepankan meritokrasi dengan pengembangan manajemen talenta serta memaksimalkan program corporate university. Selain itu, akuntabilitas kinerja menjadi poin pembangunan ZI mulai dari perencanaan, monitoring, sampai dengan pelaporan kinerja agar seluruh indikator dapat tercapai dengan efektif dan efisien,” paparnya.

Menutup sambutannya, Kakanwil mengajak seluruh pegawai untuk mendukung pencapaian kinerja dan pembangunan ZI. “Apa yang kita laksanakan hari ini, tentu tidak akan dapat terwujud tanpa dukungan dari seluruh pihak mulai dari level pucuk pimpinan sampai dengan level pelaksana,” tutup Kakanwil.

Penandatanganan ini turut melibatkan Kepala Divisi Pelayanan Hukum Demson Marihot, Kepala Divisi Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Heny Widyawati, Kepala Bidang Tata Usaha dan Umum Meydi Zulqadri, Kepala BHP Makassar Oryza, Para Pejabat Struktural, dan Seluruh Pegawai Kanwil.