Sulsel Raih 5 Kali Penghargaan Implementasi Program Transformasi Perpustakaan

MAKASSAR - Program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan program perpustakaan nasional yang sudah dijalankan sejak 2018 di berbagai perpustakaan di tingkat provinsi, kabupaten/kota sampai ke desa/kelurahan.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Sulsel, Andi Parenrengi mengatakan saat ini sudah banyak peningkatan literasi baca di Sulsel. Dengan adanya program transformasi Perpustakaan, ada 390 perpustakaan yang telah bertransformasi mulai dari perpustakaan desa, kelurahan, lorong dan komunitas juga perpustakaan taman baca Masyarakat.

Baca Juga: Akreditasi Perpustakaan Tingkatkan Kualitas Pelayanan dan Akses Baca

"Selama 4 tahun berturut-turut, kita memenangkan 5 penghargaan sebagai Provinsi terbaik dalam implementasi program tranformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial," ujarnya usai kegiatan Workshop Akreditasi Perpustakaan di Hotel Aryaduta Makassar, Rabu (5/4/23).

Dalam proses ini, ada Ada 3 strategi yang dimainkan, salah satunya peningkatan layanan. Dengan melakukan penataan ruang di perpustakaan.

"Dulunya model tata ruang di perpustakaan sangat berbeda, sudah banyak kemajuan-kemajuan jadi kita benahi bagaimana koleksi buku dan penataan rak buku juga desain interior," terangnya.

Karenanya, kata dia, terjadi peningkatan pengunjung di perpustakaan provinsi. Pada tahun 2021 tercatat hanya 120 orang perhari yang berkunjung ke perpustakaan. Tapi setelah dilakukan transformasi juga pembenahan pada ruang-ruang layanan, sekarang pengunjung mencapai 600 orang setiap harinya.

Selain itu, Pemprov Sulsel juga memiliki perpustakaan layanan ibu dan anak. Ini juga merupakan pengembangan dari transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.

"Hal ini juga menjadi role mode di Indonesia karena perpustakaan yang ada di Indonesia hanya khusus anak tapi Sulsel berinovasi dengan membuat perpustakaan khusus ibu dan anak," pungkasnya.

Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando menegaskan, tugas perpustakaan adalah mencerdaskan dan menyejahterakan anak bangsa sesuai amanah UUD 1945. Esensinya mengurangi masyarakat marjinal. Itulah kenapa perpustakaan mesti bertransformasi mengubah paradigma yang eksklusif menjadi inklusif.

Baca Juga: DPRD Sulsel Inisiasi Perda Hutan Mangrove dan Perpustakaan

"Hasil riset menunjukkan tahun 2022 tingkat literasi mencapai urutan 15 dari sekala 100. Ini menempatkan Indonesia tingkat literasi dalam hal memproduksi barang dan jasa masih rendah," tuturnya.

Indonesia, menurutnya, memiliki sumber daya alam melimpah namun tidak mampu dikelola dan dioptimalkan dengan baik. Maka itu, masyarakat perlu dibekali inovasi dan kreativitas serta aksesibilitas digital untuk meningkatkan pengetahuannya.

Lebih lanjut Syarif menjelaskan, perbaikan kesejahteraan hanya bisa dilakukan jika kondisi ekonomi baik yang ditandai dengan pendapatan per kapita yang meningkat, dan lapangan kerja yang tersedia. Salah satu jalan untuk mencapai kesejahteraan diperoleh dengan kemampuan literasi.