Efisiensi Anggaran Diharap Tak Korbankan Sektor Penting Negara
Kamis, 13 Feb 2025 10:13
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid. Ia berharap efisiensi anggaran tidak korbankan sektor penting negara. Foto: DPR RI.
JAKARTA - Pemerintah saat ini mulai menerapkan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 terkait dengan efisiensi anggaran. Untuk itu diharapkan agar tidak mengorbankan sektor penting negara.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid. Ia berharap kebijakan ini tidak menghambat pertumbuhan sektor strategis. Sebab itu, kebijakan efisiensi ini, tegasnya, seharusnya diiringi dengan solusi konkret agar tidak berdampak negatif terhadap perekonomian nasional.
Walaupun begitu, ia menyampaikan efisiensi bukan hanya sekadar penghematan, melainkan juga bisa menjadi pengukuran sejauh mana pemerintah bisa mempertahankan keberlanjutan program-program utama.
“Langkah efisiensi anggaran ini diharapkan dapat menyesuaikan postur keuangan negara, namun juga jangan sampai mengorbankan sektor penting,” ujar Nurdin saat membuka agenda Rapat Kerja dengan Menteri Koperasi RI Budi Arie Setiadi sekaligus Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).
Sebagaimana yang harus diketahui, sejumlah pihak menilai kebijakan efisiensi anggaran yang mencakup berbagai sektor menimbulkan kekhawatiran, terutama bagi sektor koperasi dan kawasan perdagangan bebas. Menurut Nurdin, kebijakan ini dapat menurunkan daya saing sektor tersebut yang kini tengah menghadapi tantangan besar.
Berdasarkan laporan yang diterima Komisi VI DPR RI, efisiensi anggaran di Kementerian Koperasi (Kemenkop) mencapai Rp155.826.534.000 dari pagu anggaran 2025 sebesar Rp473.310.018.000 sehingga tersisa sebesar Rp317.483.484.000. Lalu, BP Batam memperoleh anggaran sebesar Rp1.247.928.199.000 usai efisiensi dari semula sebesar Rp1.992.728.199.000 pada tahun 2025.
Terakhir, BPKS memperoleh anggaran sebesar Rp26.094.482.000 usai efisiensi dari semula sebesar Rp53.494.482.000. “Dengan pemotongan anggaran seperti ini, apa langkah konkret dari pemerintah untuk memastikan koperasi tetap bertahan. Apalagi, kawasan perdagangan bebas seharusnya menjadi daya tarik bagi investasi tapi kalau anggaran yang mendukung infrastrukturnya dipangkas, bagaimana kita bisa bersaing dengan negara lain?,” tanyanya.
Sepanjang agenda berlangsung, Menteri Koperasi dan UKM RI serta pimpinan BP Batam dan BPKS menegaskan akan mencari strategi agar pemotongan anggaran tidak berujung pada stagnasi program. Di antaranya adalah adanya upaya yang dirancang meliputi optimalisasi sumber daya yang ada, peningkatan sinergi dengan sektor swasta, serta pemanfaatan teknologi guna memastikan program-program prioritas tetap berjalan.
Dengan dinamika kebijakan ini, ujarnya, tantangan bagi pemerintah ke depan adalah menjaga keseimbangan antara efisiensi dan pertumbuhan ekonomi. Menutup pernyataannya, mewakili Komisi VI DPR RI, Nurdin tetap mengingatkan transparansi dalam pelaksanaan efisiensi anggaran tersebut.
“Jika efisiensi ini benar-benar perlu dilakukan, maka harus ada strategi yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai ini hanya jadi alasan pemotongan tanpa solusi konkret,” pungkas Politisi Fraksi Partai Golkar itu.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid. Ia berharap kebijakan ini tidak menghambat pertumbuhan sektor strategis. Sebab itu, kebijakan efisiensi ini, tegasnya, seharusnya diiringi dengan solusi konkret agar tidak berdampak negatif terhadap perekonomian nasional.
Walaupun begitu, ia menyampaikan efisiensi bukan hanya sekadar penghematan, melainkan juga bisa menjadi pengukuran sejauh mana pemerintah bisa mempertahankan keberlanjutan program-program utama.
“Langkah efisiensi anggaran ini diharapkan dapat menyesuaikan postur keuangan negara, namun juga jangan sampai mengorbankan sektor penting,” ujar Nurdin saat membuka agenda Rapat Kerja dengan Menteri Koperasi RI Budi Arie Setiadi sekaligus Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).
Sebagaimana yang harus diketahui, sejumlah pihak menilai kebijakan efisiensi anggaran yang mencakup berbagai sektor menimbulkan kekhawatiran, terutama bagi sektor koperasi dan kawasan perdagangan bebas. Menurut Nurdin, kebijakan ini dapat menurunkan daya saing sektor tersebut yang kini tengah menghadapi tantangan besar.
Berdasarkan laporan yang diterima Komisi VI DPR RI, efisiensi anggaran di Kementerian Koperasi (Kemenkop) mencapai Rp155.826.534.000 dari pagu anggaran 2025 sebesar Rp473.310.018.000 sehingga tersisa sebesar Rp317.483.484.000. Lalu, BP Batam memperoleh anggaran sebesar Rp1.247.928.199.000 usai efisiensi dari semula sebesar Rp1.992.728.199.000 pada tahun 2025.
Terakhir, BPKS memperoleh anggaran sebesar Rp26.094.482.000 usai efisiensi dari semula sebesar Rp53.494.482.000. “Dengan pemotongan anggaran seperti ini, apa langkah konkret dari pemerintah untuk memastikan koperasi tetap bertahan. Apalagi, kawasan perdagangan bebas seharusnya menjadi daya tarik bagi investasi tapi kalau anggaran yang mendukung infrastrukturnya dipangkas, bagaimana kita bisa bersaing dengan negara lain?,” tanyanya.
Sepanjang agenda berlangsung, Menteri Koperasi dan UKM RI serta pimpinan BP Batam dan BPKS menegaskan akan mencari strategi agar pemotongan anggaran tidak berujung pada stagnasi program. Di antaranya adalah adanya upaya yang dirancang meliputi optimalisasi sumber daya yang ada, peningkatan sinergi dengan sektor swasta, serta pemanfaatan teknologi guna memastikan program-program prioritas tetap berjalan.
Dengan dinamika kebijakan ini, ujarnya, tantangan bagi pemerintah ke depan adalah menjaga keseimbangan antara efisiensi dan pertumbuhan ekonomi. Menutup pernyataannya, mewakili Komisi VI DPR RI, Nurdin tetap mengingatkan transparansi dalam pelaksanaan efisiensi anggaran tersebut.
“Jika efisiensi ini benar-benar perlu dilakukan, maka harus ada strategi yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai ini hanya jadi alasan pemotongan tanpa solusi konkret,” pungkas Politisi Fraksi Partai Golkar itu.
(GUS)
Berita Terkait
News
Masmindo Apresiasi Komisi III DPR RI, Dukung Penyelesaian Lahan Rante Balla
Masmindo menyatakan siap mendukung proses penyelesaian secara terbuka, objektif, dan berkeadilan, menyusul rekomendasi Komisi III DPR RI dalam rapat di Jakarta, Rabu (11/11/2026) lalu.
Sabtu, 14 Nov 2026 15:55
News
Komisi III DPR Minta Akses Masmindo Dijamin, Klaim Lahan Rante Balla Diverifikasi
Komisi III DPR RI meminta Polda Sulawesi Selatan dan Bupati Luwu menjamin keamanan serta kelancaran akses publik dan kegiatan operasional PT Masmindo Dwi Area (Masmindo).
Kamis, 12 Nov 2026 09:13
Ekbis
Perkuat Literasi Keuangan, OJK dan DPR RI Edukasi Warga Maros
OJK Sulselbar bersama Anggota Komisi XI DPR RI, Andi Yuliani Paris, menggelar edukasi keuangan bagi masyarakat di Kabupaten Maros, Kamis (29/10).
Jum'at, 30 Okt 2026 17:41
Ekbis
OJK dan DPR RI Perkuat Literasi Keuangan Masyarakat Sinjai
OJK Sulselbar bersama Anggota Komisi XI DPR RI, Andi Yuliani Paris, menggelar edukasi keuangan di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Senin (26/10/2026).
Senin, 26 Okt 2026 18:51
News
Unhas dan Badan Keahlian DPR RI Jalin Kerja Sama Perkuat Riset dan Kebijakan
Universitas Hasanuddin (Unhas) dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi menjalin kerja sama melalui penandatanganan nota kesepahaman atau MoU.
Selasa, 20 Okt 2026 19:15
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Kejari Jeneponto Tetapkan 4 Tersangka Korupsi Proyek SPAM Rp8,1 Miliar
2
Hadapi Tantangan Pasokan Listrik, PLN Libatkan Akademisi Unhas dalam Mitigasi
3
OJK & LPS Teken Juklak Pertukaran Data, Kebut Persiapan Program Penjaminan Polis
4
Dua Hari Berdebat, Abd Rahman Berhasil Perjuangkan Rp48,6 Miliar untuk Jalan dan Jembatan di Bantaeng
5
Festival Tring Mengguncang Makassar, Ajak Masyarakat Naik Kelas Finansial Lewat Investasi Digital
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Kejari Jeneponto Tetapkan 4 Tersangka Korupsi Proyek SPAM Rp8,1 Miliar
2
Hadapi Tantangan Pasokan Listrik, PLN Libatkan Akademisi Unhas dalam Mitigasi
3
OJK & LPS Teken Juklak Pertukaran Data, Kebut Persiapan Program Penjaminan Polis
4
Dua Hari Berdebat, Abd Rahman Berhasil Perjuangkan Rp48,6 Miliar untuk Jalan dan Jembatan di Bantaeng
5
Festival Tring Mengguncang Makassar, Ajak Masyarakat Naik Kelas Finansial Lewat Investasi Digital