AIA Minta BMKG Perkuat Mitigasi Banjir di Jabodetabek
Selasa, 04 Mar 2025 21:09

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras (AIA). Foto: Istimewa
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras (AIA)meminta seluruh pihak untuk lebih proaktif dalam menghadapi banjir yang melanda Jabodetabek. Ia menekankan pentingnya mitigasi yang lebih optimal guna mengantisipasi dampak buruk dari curah hujan tinggi.
“Tentu kita akan meminta BMKG untuk memberikan informasi dini kepada seluruh masyarakat khususnya di Jabodetabek tentang kondisi cuaca yang akan datang. Dan saya kira BMKG saat ini sudah cukup maksimal bekerja dengan memberikan SMS blast ya, kepada warga Jakarta dan kita ingin supaya lebih dioptimalkan lagi dalam bentuk mitigasi,” kata AIA pada Selasa (04/03/2025).
Selain BMKG, Andi juga meminta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU) untuk turun tangan dalam penanganan banjir yang melanda sejumlah wilayah di Jabodetabek. Menurutnya, mitigasi yang baik dari pemerintah sangat diperlukan untuk mengatasi masalah banjir yang terus berulang.
“Kalau penyebab banjir yang disebabkan oleh sungai-sungai yang berada di wilayah Kementerian PU, tentu kami akan meminta PU ataupun Dirjen SDA untuk segera mengambil langkah-langkah konkret supaya bencana banjir tersebut bisa kita minimalkan,” tegasnya.
Lebih lanjut, AIA menyoroti kemungkinan adanya banjir kiriman yang berkontribusi terhadap genangan di Jakarta dan sekitarnya. Oleh karena itu, ia menilai perlunya langkah antisipasi yang lebih terstruktur agar dampak banjir dapat dikurangi.
“Apa betul juga bahwa banjir ini kan tidak semata-mata karena posisi hujan deras yang ada di Jabodetabek. Tetapi, tentu yang juga harus kita antisipasi adalah banjir kiriman yang bisa terjadi di daerah Jabodetabek. Oleh karena itu, memang kita akan meminta agar SDA bisa lebih memitigasi bencana banjir yang bisa terjadi di Jabodetabek,” tambahnya.
Banjir di Jakarta sendiri telah merendam 77 rukun tetangga (RT). Menanggapi kondisi ini, AIA menyarankan agar Kementerian PU meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam menanggulangi bencana serupa.
“Tentu kita akan meminta Kementerian PU untuk berkoordinasi dengan dinas PU provinsi atau DKI, jadi wilayah-wilayah mana yang terdampak ini supaya bisa diantisipasi. Kadang bisa saja yang terjadi sumbatan-sumbatan saluran, ini kan kesadaran masyarakat kita juga sebenarnya masih sangat minim sehingga membuang sampah di sembarang tempat itu tidak mereka tidak membayangkan dampak yang terjadi,” ungkap AIA.
Sebagai langkah selanjutnya, legislator dari Fraksi Gerindra ini meminta pemerintah untuk bekerja lebih serius dalam menangani banjir yang terus terjadi di Jabodetabek. Ia menegaskan bahwa Komisi V DPR akan memanggil Kementerian PU hingga BMKG untuk meminta penjelasan lebih lanjut terkait upaya penanganan dan pencegahan banjir.
“Pemberitahuan secara nonformal sudah kami sampaikan, tentunya setiap ada kejadian-kejadian seperti ini berkoordinasi cukup, walaupun RDP minimal komunikasi awal ya sudah kami sampaikan,” tuturnya.
“Tapi kalau memang dianggap perlu, apabila penanganannya tidak maksimal, kita akan mengundang kembali. Jangan sampai tidak ada action ya, antisipasi bencana banjir ini,” pungkas AIA.
“Tentu kita akan meminta BMKG untuk memberikan informasi dini kepada seluruh masyarakat khususnya di Jabodetabek tentang kondisi cuaca yang akan datang. Dan saya kira BMKG saat ini sudah cukup maksimal bekerja dengan memberikan SMS blast ya, kepada warga Jakarta dan kita ingin supaya lebih dioptimalkan lagi dalam bentuk mitigasi,” kata AIA pada Selasa (04/03/2025).
Selain BMKG, Andi juga meminta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU) untuk turun tangan dalam penanganan banjir yang melanda sejumlah wilayah di Jabodetabek. Menurutnya, mitigasi yang baik dari pemerintah sangat diperlukan untuk mengatasi masalah banjir yang terus berulang.
“Kalau penyebab banjir yang disebabkan oleh sungai-sungai yang berada di wilayah Kementerian PU, tentu kami akan meminta PU ataupun Dirjen SDA untuk segera mengambil langkah-langkah konkret supaya bencana banjir tersebut bisa kita minimalkan,” tegasnya.
Lebih lanjut, AIA menyoroti kemungkinan adanya banjir kiriman yang berkontribusi terhadap genangan di Jakarta dan sekitarnya. Oleh karena itu, ia menilai perlunya langkah antisipasi yang lebih terstruktur agar dampak banjir dapat dikurangi.
“Apa betul juga bahwa banjir ini kan tidak semata-mata karena posisi hujan deras yang ada di Jabodetabek. Tetapi, tentu yang juga harus kita antisipasi adalah banjir kiriman yang bisa terjadi di daerah Jabodetabek. Oleh karena itu, memang kita akan meminta agar SDA bisa lebih memitigasi bencana banjir yang bisa terjadi di Jabodetabek,” tambahnya.
Banjir di Jakarta sendiri telah merendam 77 rukun tetangga (RT). Menanggapi kondisi ini, AIA menyarankan agar Kementerian PU meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam menanggulangi bencana serupa.
“Tentu kita akan meminta Kementerian PU untuk berkoordinasi dengan dinas PU provinsi atau DKI, jadi wilayah-wilayah mana yang terdampak ini supaya bisa diantisipasi. Kadang bisa saja yang terjadi sumbatan-sumbatan saluran, ini kan kesadaran masyarakat kita juga sebenarnya masih sangat minim sehingga membuang sampah di sembarang tempat itu tidak mereka tidak membayangkan dampak yang terjadi,” ungkap AIA.
Sebagai langkah selanjutnya, legislator dari Fraksi Gerindra ini meminta pemerintah untuk bekerja lebih serius dalam menangani banjir yang terus terjadi di Jabodetabek. Ia menegaskan bahwa Komisi V DPR akan memanggil Kementerian PU hingga BMKG untuk meminta penjelasan lebih lanjut terkait upaya penanganan dan pencegahan banjir.
“Pemberitahuan secara nonformal sudah kami sampaikan, tentunya setiap ada kejadian-kejadian seperti ini berkoordinasi cukup, walaupun RDP minimal komunikasi awal ya sudah kami sampaikan,” tuturnya.
“Tapi kalau memang dianggap perlu, apabila penanganannya tidak maksimal, kita akan mengundang kembali. Jangan sampai tidak ada action ya, antisipasi bencana banjir ini,” pungkas AIA.
(UMI)
Berita Terkait

News
Raker dengan BKN, TP Minta Pengangkatan Honorer yang Sudah Lama Mengabdi
Komisi II DPR RI menggelar RDP sekaligus rapat kerja bersama Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Kamis, 06 Mar 2025 15:25

News
DPR Kembali Setujui Naturalisasi 3 Pemain untuk Perkuat Timnas Indonesia
Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui untuk merekomendasi kewarganegaraan kepada tiga calon pemain naturalisasi agar bisa memperkuat tim nasional Indonesia.
Kamis, 06 Mar 2025 06:10

News
TP Tekankan Pengangkatan PPPK Harus Diikuti dengan Keadilan dan Kepastian
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Golkar, Taufan Pawe, memanfaatkan momentum tersebut dengan menyampaikan berbagai poin, khususnya pada evaluasi pengangkatan PPPK.
Kamis, 06 Mar 2025 03:43

News
Komisi XIII DPR Dukung Tunjangan Khusus untuk Petugas Imigrasi di Wilayah Terluar RI
Komisi XIII DPR mendukung Direktorat Jenderal Imigrasi dalam pemberian tunjangan kepada petugas imigrasi yang bertugas di wilayah perbatasan, terdepan, dan terluar Indonesia.
Kamis, 27 Feb 2025 13:04

Makassar City
Sosialisasi JKN-KIS Dongkrak Kesadaran dan Partisipasi Kepesertaan di Makassar
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) menggelar sosialisasi program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Cafe Vaan In Sky
Minggu, 23 Feb 2025 20:46
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Polisi Terima Laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi BPBD Wajo
2

Menelisik Dugaan Korupsi BTT BPBD Wajo Tahun 2023 Dari Hasil Temuan BPK
3

Wabup Darmawangsyah Beri Bantuan Warga Miskin Ekstrem
4

TP Tekankan Pengangkatan PPPK Harus Diikuti dengan Keadilan dan Kepastian
5

Efisiensi Anggaran, Maros Pilih Rental Kendaraan Dinas untuk Wakil Bupati
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Polisi Terima Laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi BPBD Wajo
2

Menelisik Dugaan Korupsi BTT BPBD Wajo Tahun 2023 Dari Hasil Temuan BPK
3

Wabup Darmawangsyah Beri Bantuan Warga Miskin Ekstrem
4

TP Tekankan Pengangkatan PPPK Harus Diikuti dengan Keadilan dan Kepastian
5

Efisiensi Anggaran, Maros Pilih Rental Kendaraan Dinas untuk Wakil Bupati