Kakanwil Kemenkum Sulsel Pantau Perkembangan Harmonisasi Perda Kota Palopo
Selasa, 11 Mar 2025 17:16
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kakanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal, pantau perkembangan layanan fasilitasi harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kota Palopo.
MAKASSAR - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kakanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal, pantau perkembangan layanan fasilitasi harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kota Palopo. Selasa, 11/03/2025.
Adapun Rancangan Peraturan dimaksud diantaranya: 1) Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Lingkup Pemerintah Kota Palopo, 2) Pencabutan Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal (Hospital By Law) Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Kota Palopo, 3) Pemberian Insentif Fiskal Kepada Pelaku Usaha Hiburan Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar dan Mandi Uap/Spa; dan 4) Pemberian Penghargaan Kepada Masyarakat Atas Peran Serta Dalam Mendukung Tugas Pemerintahan Kelurahan Dalam Wilayah Kota Palopo.
Kakanwil Andi Basmal menaruh perhatian lebih terhadap permohonan layanan fasilitasi perencanaan pembentukan dan perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Ia mengungkapkan bahwa ini sebagai bentuk dukungan ke Kepala Daerah dalam upaya mensejahterakan masyarakat di daerahnya melalui regulasi yang jelas dan efektif.
Selain itu, tindakan pemantauan yang dilakukan merupakan bentuk dukungan kepada Tim Funsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Kemenkum Sulsel dalam upaya memaksimalkan fungsi layanan fasilitasi perencanaan pembentukan dan perancangan Perda dan Perkada.
Keempat Rancangan Peraturan tersebut telah dibahas beberapa waktu sebelumnya oleh tim perancang Kanwil Kemenkum Sulsel. Tim Perancang memberi masukan akan perlunya dilakukan penyempurnaan terkait teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya teknik penulisan yang baku sesuai dengan aturan KBBI, dan kesesuaian dasar kewenangan dan peraturan daerah yang dibentuk.
Adapun Rancangan Peraturan dimaksud diantaranya: 1) Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Lingkup Pemerintah Kota Palopo, 2) Pencabutan Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal (Hospital By Law) Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Kota Palopo, 3) Pemberian Insentif Fiskal Kepada Pelaku Usaha Hiburan Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar dan Mandi Uap/Spa; dan 4) Pemberian Penghargaan Kepada Masyarakat Atas Peran Serta Dalam Mendukung Tugas Pemerintahan Kelurahan Dalam Wilayah Kota Palopo.
Kakanwil Andi Basmal menaruh perhatian lebih terhadap permohonan layanan fasilitasi perencanaan pembentukan dan perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Ia mengungkapkan bahwa ini sebagai bentuk dukungan ke Kepala Daerah dalam upaya mensejahterakan masyarakat di daerahnya melalui regulasi yang jelas dan efektif.
Selain itu, tindakan pemantauan yang dilakukan merupakan bentuk dukungan kepada Tim Funsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Kemenkum Sulsel dalam upaya memaksimalkan fungsi layanan fasilitasi perencanaan pembentukan dan perancangan Perda dan Perkada.
Keempat Rancangan Peraturan tersebut telah dibahas beberapa waktu sebelumnya oleh tim perancang Kanwil Kemenkum Sulsel. Tim Perancang memberi masukan akan perlunya dilakukan penyempurnaan terkait teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya teknik penulisan yang baku sesuai dengan aturan KBBI, dan kesesuaian dasar kewenangan dan peraturan daerah yang dibentuk.
(GUS)
Berita Terkait
News
Jajaran Kanwil Kemenkum Sulsel Dihimbau Waspadai Cuaca Ekstrem
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel), melaksanakan kegiatan internal yang kemudian ditutup dengan arahan akhir pekan
Minggu, 23 Nov 2025 20:12
Sulsel
Perubahan Perbup Standar Harga Satuan Barru Dibahas dalam Rapat Harmonisasi
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) kembali memfasilitasi pelaksanaan rapat harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Barru
Sabtu, 22 Nov 2025 23:01
News
Ditjen AHU dan Kemenkum Sulsel Perkuat Transformasi Digital Layanan Kenotariatan
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum (Kemenkum) RI terus memperkuat transformasi digital dalam layanan kenotariatan melalui kolaborasi dengan Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Selatan
Sabtu, 22 Nov 2025 20:24
Sulsel
Kemenkum Sulsel Bahas Dua Ranperwali Prioritas Pemerintah Kota Palopo
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) menggelar rapat fasilitasi harmonisasi dua Rancangan Peraturan Wali Kota (Ranperwali) Kota Palopo
Sabtu, 22 Nov 2025 14:35
News
Monev Layanan Bantuan Hukum di Lapas Kelas IIA Bulukumba
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev)
Jum'at, 21 Nov 2025 15:01
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Biawak Bikin Panik Warga, Damkar BTP Makassar Respons Cepat Lakukan Evakuasi
2
Resmi Dibuka, Foodcourt M-Point Pakai Sistem Bapak Angkat Jalur Koordinasi Kementerian UMKM
3
TOUS les JOURS Resmi Hadir di Mal Ratu Indah Makassar
4
Dr Sennahati Pimpin Universitas Syekh Yusuf Al Makassari Gowa
5
Deputi KLH Apresiasi Praktik ESG PT Vale di Sorowako
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Biawak Bikin Panik Warga, Damkar BTP Makassar Respons Cepat Lakukan Evakuasi
2
Resmi Dibuka, Foodcourt M-Point Pakai Sistem Bapak Angkat Jalur Koordinasi Kementerian UMKM
3
TOUS les JOURS Resmi Hadir di Mal Ratu Indah Makassar
4
Dr Sennahati Pimpin Universitas Syekh Yusuf Al Makassari Gowa
5
Deputi KLH Apresiasi Praktik ESG PT Vale di Sorowako