Kakanwil Kemenkum Sulsel Pantau Perkembangan Harmonisasi Perda Kota Palopo

Selasa, 11 Mar 2025 17:16
Kakanwil Kemenkum Sulsel Pantau Perkembangan Harmonisasi Perda Kota Palopo
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kakanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal, pantau perkembangan layanan fasilitasi harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kota Palopo.
Comment
Share
MAKASSAR - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kakanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal, pantau perkembangan layanan fasilitasi harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kota Palopo. Selasa, 11/03/2025.

Adapun Rancangan Peraturan dimaksud diantaranya: 1) Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Lingkup Pemerintah Kota Palopo, 2) Pencabutan Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal (Hospital By Law) Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Kota Palopo, 3) Pemberian Insentif Fiskal Kepada Pelaku Usaha Hiburan Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar dan Mandi Uap/Spa; dan 4) Pemberian Penghargaan Kepada Masyarakat Atas Peran Serta Dalam Mendukung Tugas Pemerintahan Kelurahan Dalam Wilayah Kota Palopo.

Kakanwil Andi Basmal menaruh perhatian lebih terhadap permohonan layanan fasilitasi perencanaan pembentukan dan perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Ia mengungkapkan bahwa ini sebagai bentuk dukungan ke Kepala Daerah dalam upaya mensejahterakan masyarakat di daerahnya melalui regulasi yang jelas dan efektif.

Selain itu, tindakan pemantauan yang dilakukan merupakan bentuk dukungan kepada Tim Funsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Kemenkum Sulsel dalam upaya memaksimalkan fungsi layanan fasilitasi perencanaan pembentukan dan perancangan Perda dan Perkada.

Keempat Rancangan Peraturan tersebut telah dibahas beberapa waktu sebelumnya oleh tim perancang Kanwil Kemenkum Sulsel. Tim Perancang memberi masukan akan perlunya dilakukan penyempurnaan terkait teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya teknik penulisan yang baku sesuai dengan aturan KBBI, dan kesesuaian dasar kewenangan dan peraturan daerah yang dibentuk.
(GUS)
Berita Terkait
Pelindungan Merek Kolektif Jadi Fondasi Ekonomi Koperasi Merah Putih
News
Pelindungan Merek Kolektif Jadi Fondasi Ekonomi Koperasi Merah Putih
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menegaskan pentingnya pelindungan merek kolektif bagi produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KMP).
Senin, 13 Okt 2025 19:12
Sinergi Empat Kanwil di Sulsel Bahas Isu Strategis dan Aktual
News
Sinergi Empat Kanwil di Sulsel Bahas Isu Strategis dan Aktual
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) menggelar kegiatan coffee morning bersama Kantor Wilayah Hak Asasi Manusia (HAM), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (PAS) Sulsel
Senin, 13 Okt 2025 13:40
Fokus pada Efektivitas dan Akurasi Penyerapan Anggaran Akhir Tahun
News
Fokus pada Efektivitas dan Akurasi Penyerapan Anggaran Akhir Tahun
Menjelang akhir tahun anggaran 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) terus berupaya memaksimalkan efektivitas dan akurasi penyerapan anggaran.
Senin, 13 Okt 2025 11:48
ASN Kanwil Kemenkum Sulsel Diminta Peka Terhadap Informasi
News
ASN Kanwil Kemenkum Sulsel Diminta Peka Terhadap Informasi
Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Andi Haris, mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN), untuk senantiasa meningkatkan kedisiplinan
Sabtu, 11 Okt 2025 16:09
Andi Basmal Dukung Langkah Kemenko Polkam Internalisasi Ideologi Pancasila
News
Andi Basmal Dukung Langkah Kemenko Polkam Internalisasi Ideologi Pancasila
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) mendukung penuh langkah Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), dalam upayanya melakukan internalisasi ideologi Pancasila terhadap penyelenggara negara.
Jum'at, 10 Okt 2025 16:44
Berita Terbaru