Kakanwil Kemenkum Sulsel Pantau Perkembangan Harmonisasi Perda Kota Palopo
Selasa, 11 Mar 2025 17:16
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kakanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal, pantau perkembangan layanan fasilitasi harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kota Palopo.
MAKASSAR - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kakanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal, pantau perkembangan layanan fasilitasi harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kota Palopo. Selasa, 11/03/2025.
Adapun Rancangan Peraturan dimaksud diantaranya: 1) Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Lingkup Pemerintah Kota Palopo, 2) Pencabutan Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal (Hospital By Law) Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Kota Palopo, 3) Pemberian Insentif Fiskal Kepada Pelaku Usaha Hiburan Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar dan Mandi Uap/Spa; dan 4) Pemberian Penghargaan Kepada Masyarakat Atas Peran Serta Dalam Mendukung Tugas Pemerintahan Kelurahan Dalam Wilayah Kota Palopo.
Kakanwil Andi Basmal menaruh perhatian lebih terhadap permohonan layanan fasilitasi perencanaan pembentukan dan perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Ia mengungkapkan bahwa ini sebagai bentuk dukungan ke Kepala Daerah dalam upaya mensejahterakan masyarakat di daerahnya melalui regulasi yang jelas dan efektif.
Selain itu, tindakan pemantauan yang dilakukan merupakan bentuk dukungan kepada Tim Funsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Kemenkum Sulsel dalam upaya memaksimalkan fungsi layanan fasilitasi perencanaan pembentukan dan perancangan Perda dan Perkada.
Keempat Rancangan Peraturan tersebut telah dibahas beberapa waktu sebelumnya oleh tim perancang Kanwil Kemenkum Sulsel. Tim Perancang memberi masukan akan perlunya dilakukan penyempurnaan terkait teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya teknik penulisan yang baku sesuai dengan aturan KBBI, dan kesesuaian dasar kewenangan dan peraturan daerah yang dibentuk.
Adapun Rancangan Peraturan dimaksud diantaranya: 1) Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Lingkup Pemerintah Kota Palopo, 2) Pencabutan Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal (Hospital By Law) Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Kota Palopo, 3) Pemberian Insentif Fiskal Kepada Pelaku Usaha Hiburan Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar dan Mandi Uap/Spa; dan 4) Pemberian Penghargaan Kepada Masyarakat Atas Peran Serta Dalam Mendukung Tugas Pemerintahan Kelurahan Dalam Wilayah Kota Palopo.
Kakanwil Andi Basmal menaruh perhatian lebih terhadap permohonan layanan fasilitasi perencanaan pembentukan dan perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Ia mengungkapkan bahwa ini sebagai bentuk dukungan ke Kepala Daerah dalam upaya mensejahterakan masyarakat di daerahnya melalui regulasi yang jelas dan efektif.
Selain itu, tindakan pemantauan yang dilakukan merupakan bentuk dukungan kepada Tim Funsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Kemenkum Sulsel dalam upaya memaksimalkan fungsi layanan fasilitasi perencanaan pembentukan dan perancangan Perda dan Perkada.
Keempat Rancangan Peraturan tersebut telah dibahas beberapa waktu sebelumnya oleh tim perancang Kanwil Kemenkum Sulsel. Tim Perancang memberi masukan akan perlunya dilakukan penyempurnaan terkait teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya teknik penulisan yang baku sesuai dengan aturan KBBI, dan kesesuaian dasar kewenangan dan peraturan daerah yang dibentuk.
(GUS)
Berita Terkait
Sulsel
Kemenkum Sulsel Dorong Kerjasama Optimalkan Ekosistem KI di Jeneponto
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam rangka mengoptimalkan ekosistem Kekayaan Intelektual (KI).
Jum'at, 10 Apr 2026 20:17
News
Kemenkum Sulsel Dukung DPRD Jeneponto Maksimalkan Pengelolaan JDIH
Dukungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) terhadap upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jeneponto, dalam mengoptimalkan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
Kamis, 09 Apr 2026 20:41
Sulsel
Jajaki Sinergi dengan Dua Dinas di Parepare, Targetkan 23.000 UMKM Naik Kelas Secara Hukum
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) terus memperluas jaringan kolaborasi strategisnya dalam mendorong percepatan legalitas usaha bagi pelaku UMKM
Kamis, 09 Apr 2026 14:26
Makassar City
Kemenkum Sulsel Lakukan Monev dan Pengawasan Arsip di BHP Makassar
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) serta pengawasan kearsipan di Balai Harta Peninggalan (BHP) Makassar
Selasa, 07 Apr 2026 23:38
News
Kemenkum Sulsel Dorong BHP Makassar Optimalkan Kinerja Kehumasan
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) terus mendorong optimalisasi kinerja kehumasan di lingkungan satuan kerja, salah satunya melalui penguatan strategi publikasi di Balai Harta Peninggalan (BHP) Makassar.
Selasa, 07 Apr 2026 20:35
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
SIT Ar-Rahmah Gelar Quranic Parenting, Ajak Orang Tua Siswa Dekat dengan Al-Quran
2
Kemdiktisaintek Siapkan Transformasi Politeknik, Arahkan Setara Universitas
3
Pelatih PSIM Tak Percaya Timnya Kalah oleh PSM Makassar: Ini Keajaiban
4
Kabar Baik Datang di Tengah Pencalonan Andi Atssam sebagai Calon Dekan FIKK UNM
5
Pemkab Bone Hibahkan Lahan untuk Gudang Modern Bulog
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
SIT Ar-Rahmah Gelar Quranic Parenting, Ajak Orang Tua Siswa Dekat dengan Al-Quran
2
Kemdiktisaintek Siapkan Transformasi Politeknik, Arahkan Setara Universitas
3
Pelatih PSIM Tak Percaya Timnya Kalah oleh PSM Makassar: Ini Keajaiban
4
Kabar Baik Datang di Tengah Pencalonan Andi Atssam sebagai Calon Dekan FIKK UNM
5
Pemkab Bone Hibahkan Lahan untuk Gudang Modern Bulog