Kakanwil Kemenkum Sulsel Pantau Perkembangan Harmonisasi Perda Kota Palopo
Selasa, 11 Mar 2025 17:16

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kakanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal, pantau perkembangan layanan fasilitasi harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kota Palopo.
MAKASSAR - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kakanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal, pantau perkembangan layanan fasilitasi harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kota Palopo. Selasa, 11/03/2025.
Adapun Rancangan Peraturan dimaksud diantaranya: 1) Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Lingkup Pemerintah Kota Palopo, 2) Pencabutan Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal (Hospital By Law) Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Kota Palopo, 3) Pemberian Insentif Fiskal Kepada Pelaku Usaha Hiburan Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar dan Mandi Uap/Spa; dan 4) Pemberian Penghargaan Kepada Masyarakat Atas Peran Serta Dalam Mendukung Tugas Pemerintahan Kelurahan Dalam Wilayah Kota Palopo.
Kakanwil Andi Basmal menaruh perhatian lebih terhadap permohonan layanan fasilitasi perencanaan pembentukan dan perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Ia mengungkapkan bahwa ini sebagai bentuk dukungan ke Kepala Daerah dalam upaya mensejahterakan masyarakat di daerahnya melalui regulasi yang jelas dan efektif.
Selain itu, tindakan pemantauan yang dilakukan merupakan bentuk dukungan kepada Tim Funsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Kemenkum Sulsel dalam upaya memaksimalkan fungsi layanan fasilitasi perencanaan pembentukan dan perancangan Perda dan Perkada.
Keempat Rancangan Peraturan tersebut telah dibahas beberapa waktu sebelumnya oleh tim perancang Kanwil Kemenkum Sulsel. Tim Perancang memberi masukan akan perlunya dilakukan penyempurnaan terkait teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya teknik penulisan yang baku sesuai dengan aturan KBBI, dan kesesuaian dasar kewenangan dan peraturan daerah yang dibentuk.
Adapun Rancangan Peraturan dimaksud diantaranya: 1) Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Lingkup Pemerintah Kota Palopo, 2) Pencabutan Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal (Hospital By Law) Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Kota Palopo, 3) Pemberian Insentif Fiskal Kepada Pelaku Usaha Hiburan Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar dan Mandi Uap/Spa; dan 4) Pemberian Penghargaan Kepada Masyarakat Atas Peran Serta Dalam Mendukung Tugas Pemerintahan Kelurahan Dalam Wilayah Kota Palopo.
Kakanwil Andi Basmal menaruh perhatian lebih terhadap permohonan layanan fasilitasi perencanaan pembentukan dan perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Ia mengungkapkan bahwa ini sebagai bentuk dukungan ke Kepala Daerah dalam upaya mensejahterakan masyarakat di daerahnya melalui regulasi yang jelas dan efektif.
Selain itu, tindakan pemantauan yang dilakukan merupakan bentuk dukungan kepada Tim Funsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Kemenkum Sulsel dalam upaya memaksimalkan fungsi layanan fasilitasi perencanaan pembentukan dan perancangan Perda dan Perkada.
Keempat Rancangan Peraturan tersebut telah dibahas beberapa waktu sebelumnya oleh tim perancang Kanwil Kemenkum Sulsel. Tim Perancang memberi masukan akan perlunya dilakukan penyempurnaan terkait teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya teknik penulisan yang baku sesuai dengan aturan KBBI, dan kesesuaian dasar kewenangan dan peraturan daerah yang dibentuk.
(GUS)
Berita Terkait

News
Kanwil Kemenkum Sulsel Mantapkan Persiapan Menuju Penilaian TPN
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) terus memantapkan langkah persiapan menjelang penilaian yang akan dilakukan oleh Tim Penilai Nasional (TPN).
Rabu, 03 Sep 2025 17:13

News
Kemenkum Sulsel Identifikasi 4 Potensi Indikasi Geografis di Tana Toraja
Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja untuk menginventarisasi potensi Kekayaan Intelektual (KI) daerah, Selasa (2/9/2025)
Rabu, 03 Sep 2025 13:32

Sulsel
Kemenkum Sulsel Dampingi Persiapan Pendaftaran IG Cabai Katokkon Toraja
Kanwil Kemenkum Sulsel kunjungan pendampingan ke Dinas Pertanian Kabupaten Toraja Utara untuk mempersiapkan pemeriksaan substantif Indikasi Geografis Cabai Katokkon
Selasa, 02 Sep 2025 19:14

News
Tana Toraja Resmi Miliki Hak Kekayaan Intelektual Komunal Tedong Bonga
Kabupaten Tana Toraja kini memiliki perlindungan hukum resmi atas kerbau belang khas daerahnya, Tedong Bonga.
Selasa, 02 Sep 2025 11:06

News
Kemenkum Sulsel Dorong OBH Perkuat Layanan Bantuan Hukum Tepat Sasaran
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) mendorong Organisasi Bantuan Hukum (OBH) di wilayahnya untuk terus memperkuat layanan bantuan hukum yang tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Senin, 01 Sep 2025 20:41
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Identitas 10 Pelaku Pembakaran Gedung DPRD di Makassar, Ada Buruh hingga Pelajar
2

Abay, Simbol Kemanusiaan di Tengah Bara Anarki
3

Rancangan APBD Perubahan 2025 Makassar: Target PAD Turun, Belanja Direm
4

Pelaku Pembakaran Gedung DPRD Jadi 11 Orang, Kini Ditetapkan Tersangka
5

Pemkab Gowa Siapkan 348 Personel Pengamanan Aset Daerah
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Identitas 10 Pelaku Pembakaran Gedung DPRD di Makassar, Ada Buruh hingga Pelajar
2

Abay, Simbol Kemanusiaan di Tengah Bara Anarki
3

Rancangan APBD Perubahan 2025 Makassar: Target PAD Turun, Belanja Direm
4

Pelaku Pembakaran Gedung DPRD Jadi 11 Orang, Kini Ditetapkan Tersangka
5

Pemkab Gowa Siapkan 348 Personel Pengamanan Aset Daerah