TP Apresiasi Kinerja Mendagri dalam Persiapan Anggaran PSU 24 Daerah

MAKASSAR - Pemerintah akan melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 24 daerah yang ada di Indonesia. Keputusan ini merupakan hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar PSU.

Pada pelaksanaan PSU tersebut, Pemerintah membutuhkan setidaknya Rp719 Milyar setelah Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan perhitungan secara rinci.

Mendagri, Tito Karnavian mengatakan berdasarkan perhitungan ulang, total kebutuhan PSU sebesar Rp719 Milyar. Nilai ini sudah mengalami penurunan dari target awal Rp1 triliun.

"Rincian kebutuhan tersebut untuk KPU sebanyak Rp429.725.922.805 atau 59,75 persen, kemudian Bawaslu Rp158.919.295.848 atau 22,10 persen, anggaran untuk Polri sebesar Rp91.993.554.893 atau 12,79 persen; dan anggaran untuk TNI sebesar Rp38.531.459.000 atau 5,36 persen," katanya.

Untuk kebutuhan anggaran tersebut Tambah Tito, dirinya telah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah, dan hampir semuanya bersedia untuk membiayai anggaran tersebut.

Sembari tetap bisa melakukan efisiensi dan anggaran sisa sementara daerah lainnya yang sempat terkendala juga telah dikomunikasikan dengan Pemerintah Provinsi. Dan mereka sanggup menggunakan sisa anggaran KPUD Provinsi.

"Untuk pendanaan ini sudah disiapkan masing-masing daerah, baik tingkat kabupaten kota ataupun Provinsi," jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Golkar, Taufan Pawe mengapresiasi langkah cepat dan tepat yang dilakukan Mendagri Tito dalam memberikan solusi. Serta mencari jalan terbaik untuk penganggaran pada PSU di 24 daerah pasca putusan MK.

"Kami tentunya apresiasi dan bangga dengan kerja cepat dan cerdas Mentri Dalam Negeri. Saya fikir semua harus berfikir tanggap dan cepat dalam pengambilan keputusan, sehingga apa yang dihasilkan bisa berdampak baik," ungkapnya.

"Kami juga tentunya berterima kasih karena jalur anggaran telah dituntaskan dan semuanya di lakukan pada anggaran Daerah," ucapnya.