TP Apresiasi Kinerja Mendagri dalam Persiapan Anggaran PSU 24 Daerah
Selasa, 11 Mar 2025 14:10

Anggota DPR RI, Taufan Pawe. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Pemerintah akan melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 24 daerah yang ada di Indonesia. Keputusan ini merupakan hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar PSU.
Pada pelaksanaan PSU tersebut, Pemerintah membutuhkan setidaknya Rp719 Milyar setelah Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan perhitungan secara rinci.
Mendagri, Tito Karnavian mengatakan berdasarkan perhitungan ulang, total kebutuhan PSU sebesar Rp719 Milyar. Nilai ini sudah mengalami penurunan dari target awal Rp1 triliun.
"Rincian kebutuhan tersebut untuk KPU sebanyak Rp429.725.922.805 atau 59,75 persen, kemudian Bawaslu Rp158.919.295.848 atau 22,10 persen, anggaran untuk Polri sebesar Rp91.993.554.893 atau 12,79 persen; dan anggaran untuk TNI sebesar Rp38.531.459.000 atau 5,36 persen," katanya.
Untuk kebutuhan anggaran tersebut Tambah Tito, dirinya telah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah, dan hampir semuanya bersedia untuk membiayai anggaran tersebut.
Sembari tetap bisa melakukan efisiensi dan anggaran sisa sementara daerah lainnya yang sempat terkendala juga telah dikomunikasikan dengan Pemerintah Provinsi. Dan mereka sanggup menggunakan sisa anggaran KPUD Provinsi.
"Untuk pendanaan ini sudah disiapkan masing-masing daerah, baik tingkat kabupaten kota ataupun Provinsi," jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Golkar, Taufan Pawe mengapresiasi langkah cepat dan tepat yang dilakukan Mendagri Tito dalam memberikan solusi. Serta mencari jalan terbaik untuk penganggaran pada PSU di 24 daerah pasca putusan MK.
"Kami tentunya apresiasi dan bangga dengan kerja cepat dan cerdas Mentri Dalam Negeri. Saya fikir semua harus berfikir tanggap dan cepat dalam pengambilan keputusan, sehingga apa yang dihasilkan bisa berdampak baik," ungkapnya.
"Kami juga tentunya berterima kasih karena jalur anggaran telah dituntaskan dan semuanya di lakukan pada anggaran Daerah," ucapnya.
Pada pelaksanaan PSU tersebut, Pemerintah membutuhkan setidaknya Rp719 Milyar setelah Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan perhitungan secara rinci.
Mendagri, Tito Karnavian mengatakan berdasarkan perhitungan ulang, total kebutuhan PSU sebesar Rp719 Milyar. Nilai ini sudah mengalami penurunan dari target awal Rp1 triliun.
"Rincian kebutuhan tersebut untuk KPU sebanyak Rp429.725.922.805 atau 59,75 persen, kemudian Bawaslu Rp158.919.295.848 atau 22,10 persen, anggaran untuk Polri sebesar Rp91.993.554.893 atau 12,79 persen; dan anggaran untuk TNI sebesar Rp38.531.459.000 atau 5,36 persen," katanya.
Untuk kebutuhan anggaran tersebut Tambah Tito, dirinya telah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah, dan hampir semuanya bersedia untuk membiayai anggaran tersebut.
Sembari tetap bisa melakukan efisiensi dan anggaran sisa sementara daerah lainnya yang sempat terkendala juga telah dikomunikasikan dengan Pemerintah Provinsi. Dan mereka sanggup menggunakan sisa anggaran KPUD Provinsi.
"Untuk pendanaan ini sudah disiapkan masing-masing daerah, baik tingkat kabupaten kota ataupun Provinsi," jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Golkar, Taufan Pawe mengapresiasi langkah cepat dan tepat yang dilakukan Mendagri Tito dalam memberikan solusi. Serta mencari jalan terbaik untuk penganggaran pada PSU di 24 daerah pasca putusan MK.
"Kami tentunya apresiasi dan bangga dengan kerja cepat dan cerdas Mentri Dalam Negeri. Saya fikir semua harus berfikir tanggap dan cepat dalam pengambilan keputusan, sehingga apa yang dihasilkan bisa berdampak baik," ungkapnya.
"Kami juga tentunya berterima kasih karena jalur anggaran telah dituntaskan dan semuanya di lakukan pada anggaran Daerah," ucapnya.
(UMI)
Berita Terkait

News
Taufan Pawe Dorong Jaminan Hari Tua Bagi PPPK Melalui Revisi UU ASN
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Golkar, Taufan Pawe kembali mengajukan gagasan dalam hal Kepastian dan Keadilan bagi PPPK pada revisi Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Kamis, 24 Apr 2025 13:55

News
Pemerintah Diminta Matangkan Strategi Pemindahan ASN ke IKN
Hal ini sebagai respons pernyataan Otorita IKN yang menyebutkan kesiapan menerima pemindahan ASN hingga 2028, namun dengan keterbatasan jumlah hunian yang disiapkan.
Rabu, 23 Apr 2025 09:59

Sulsel
TP Desak ATR/BPN Sulsel Selesaikan Pemecahan Sertifikat Lahan Warga Barru yang jadi Rel Kereta Api
Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI dengan Kementrian ATR/BPN yang digelar di ruang sidang Komisi II DPR RI.
Selasa, 22 Apr 2025 17:55

News
Anggota DPR RI Kamrussamad: Dana Desa Kekuatan Inti Entaskan Pengangguran
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggelar sosialisasi & Edukasi dengan tema "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa" yang dilaksanakan di Hotel Fourpoint By Sheraton Kota Makassar pada Kamis, 17 April 2025.
Kamis, 17 Apr 2025 11:53

News
Ashabul Kahfi Dorong Pembentukan TPF Independen Tangani Kasus Penyiksaan Mantan Pemain Sirkus
Anggota Komisi IX DPR RI, Ashabul Kahfi menyampaikan kecaman keras terhadap tindakan kekerasan dan eksploitasi yang dialami sejumlah perempuan mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI).
Rabu, 16 Apr 2025 15:37
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Kronoligis Dugaan Pemerasan Kades di Wajo dan Klarifikasi LSM
2

Muswil PAN Sulsel Digelar 4 Mei, 10 Calon Berebut Jabatan Ketua
3

Sindikat Passobis di Sidrap Raup Keuntungan Ratusan Juta Sebulan
4

Indosat Dorong Transformasi Digital Tambang Lewat AI Day
5

Gunakan DTSEN, Pendamping Bansos Bantaeng Berhasil Verifikasi 5.153 KK
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Kronoligis Dugaan Pemerasan Kades di Wajo dan Klarifikasi LSM
2

Muswil PAN Sulsel Digelar 4 Mei, 10 Calon Berebut Jabatan Ketua
3

Sindikat Passobis di Sidrap Raup Keuntungan Ratusan Juta Sebulan
4

Indosat Dorong Transformasi Digital Tambang Lewat AI Day
5

Gunakan DTSEN, Pendamping Bansos Bantaeng Berhasil Verifikasi 5.153 KK