Bahas Percepatan Layanan Publik, Kakanwil Kemenkum Sulsel Temui Wali Kota Parepare
Rabu, 12 Mar 2025 21:21
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kakanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal menyambangi Wali Kota Parepare, Tasming Hamid di Kantor Walikota setempat, Rabu (12/3/2025). Foto: Ist
MAKASSAR - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kakanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal menyambangi Wali Kota Parepare, Tasming Hamid di Kantor Walikota setempat, Rabu (12/3/2025).
"Kanwil Kemenkum Sulsel hadir di Parepare dalam rangka membahas percepatan atau akselerasi layanan publik," ungkap Andi Basmal kepada Wali Kota dan Jajarannya dalam pertemuan yang digelar di Aula Kantor Walikota Parepare.
Menurut Andi Basmal, beberapa hal perlu dilakukan kerjasama untuk dilakukan percepatan dalam hal layanan publik diantaranya terkait Layanan Kekayaan Intelektual, Layanan Administrasi Hukum Umum, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum.
"Terkait dengan Kekayaan Intelektual, diperlukan dukungan dari pemerintah setempat agar dapat mendorong pelaku-pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mencatatkan produknya," katanya.
"Kemudian terkait layanan administrasi hukum umum, ada pengawasan terhadap notaris, perseroan perorangan, apostille, dan layanan lainnya. Hal inj juga tentunya dukungan dari pemerintah setempat utamanya dalam hal pengawasan notaris dan mendorong pelaku usaha untuk mendaftar perseroan perorangan," ungkap Andi Basmal.
Lebih lanjut, Andi Basmal mengungkapkan bahwa terkait penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) diperlukan kerjasama yang baik untuk menciptakan atau menghasilkan rancangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan ketentuan yang terkait penyusunan peraturan perundang-undangan.
Kemudian, terkait pembentukan pos bantuan hukum sebagai mediator di tengah-tengah masyarakat ketika berhadapan dengan masalah hukum. "Pos Bantuan Hukum berperan sebagai mediator dan sumber informasi hukum bagi masyarakat," kata Andi Basmal.
Kakanwil Andi Basmal berharap dalam pertemuan ini agar beberapa hal ini dapat dikerjasamakan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama tertulis sehingga dapat meningkatkan eksistensi kota Parepare dalam pelayanan hukum.
"Dengan begitu, Kehadiran Kementerian hukum di Parepare dapat memberikan dukungan terhadap Pemda Parepare dan lebih mendekatkan layanan bagi masyarakat Parepare," ujar Andi Basmal.
Wali Kota Parepare, Tasming Hamid menyambut baik kedatangan Kakanwil Kemenkum Sulsel bersama Para Kepala Divisi dan Jajaran. "Kami mendukung langkah Kanwil Sulsel dalam meningkatkan layanan publik di Parepare," ujarnya.
Ia menyampaikan kepada jajarannya bahwa hal ini adalah hal yang positif dan kehadiran Kakanwil hari ini sebagai bentuk dukungan dalam rangka menyejahterakan masyarakat Parepare.
Pada kegiatan ini Kepala Divisi Pelayanan Hukum Demson Marihot dan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Heny Widyawati menyampaikan terkait urgensi dari peningkatan layanan ini. Pertemuan dilanjutkan dengan diskusi bersama para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hadir pada pertemuan ini.
Kunjungan ini turut dihadiri oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Andi Haris dan Para Jajaran diantaranya para para Fungsional dari Kanwil Kemenkum Sulsel.
"Kanwil Kemenkum Sulsel hadir di Parepare dalam rangka membahas percepatan atau akselerasi layanan publik," ungkap Andi Basmal kepada Wali Kota dan Jajarannya dalam pertemuan yang digelar di Aula Kantor Walikota Parepare.
Menurut Andi Basmal, beberapa hal perlu dilakukan kerjasama untuk dilakukan percepatan dalam hal layanan publik diantaranya terkait Layanan Kekayaan Intelektual, Layanan Administrasi Hukum Umum, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum.
"Terkait dengan Kekayaan Intelektual, diperlukan dukungan dari pemerintah setempat agar dapat mendorong pelaku-pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mencatatkan produknya," katanya.
"Kemudian terkait layanan administrasi hukum umum, ada pengawasan terhadap notaris, perseroan perorangan, apostille, dan layanan lainnya. Hal inj juga tentunya dukungan dari pemerintah setempat utamanya dalam hal pengawasan notaris dan mendorong pelaku usaha untuk mendaftar perseroan perorangan," ungkap Andi Basmal.
Lebih lanjut, Andi Basmal mengungkapkan bahwa terkait penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) diperlukan kerjasama yang baik untuk menciptakan atau menghasilkan rancangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan ketentuan yang terkait penyusunan peraturan perundang-undangan.
Kemudian, terkait pembentukan pos bantuan hukum sebagai mediator di tengah-tengah masyarakat ketika berhadapan dengan masalah hukum. "Pos Bantuan Hukum berperan sebagai mediator dan sumber informasi hukum bagi masyarakat," kata Andi Basmal.
Kakanwil Andi Basmal berharap dalam pertemuan ini agar beberapa hal ini dapat dikerjasamakan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama tertulis sehingga dapat meningkatkan eksistensi kota Parepare dalam pelayanan hukum.
"Dengan begitu, Kehadiran Kementerian hukum di Parepare dapat memberikan dukungan terhadap Pemda Parepare dan lebih mendekatkan layanan bagi masyarakat Parepare," ujar Andi Basmal.
Wali Kota Parepare, Tasming Hamid menyambut baik kedatangan Kakanwil Kemenkum Sulsel bersama Para Kepala Divisi dan Jajaran. "Kami mendukung langkah Kanwil Sulsel dalam meningkatkan layanan publik di Parepare," ujarnya.
Ia menyampaikan kepada jajarannya bahwa hal ini adalah hal yang positif dan kehadiran Kakanwil hari ini sebagai bentuk dukungan dalam rangka menyejahterakan masyarakat Parepare.
Pada kegiatan ini Kepala Divisi Pelayanan Hukum Demson Marihot dan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Heny Widyawati menyampaikan terkait urgensi dari peningkatan layanan ini. Pertemuan dilanjutkan dengan diskusi bersama para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hadir pada pertemuan ini.
Kunjungan ini turut dihadiri oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Andi Haris dan Para Jajaran diantaranya para para Fungsional dari Kanwil Kemenkum Sulsel.
(GUS)
Berita Terkait
News
Kemenkum Sulsel Fasilitasi 1.039 Rancangan Regulasi Sepanjang 2025
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) mencatat capaian signifikan dalam fasilitasi pembentukan regulasi sepanjang tahun 2025.
Selasa, 09 Des 2025 21:22
News
Kinerja Layanan Meningkat, Kanwil Kemenkum Sulsel Catat Nol Pengaduan dan PNBP 12,6 Miliar
Capaian kinerja layanan Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) sepanjang tahun 2025 menunjukkan tren yang semakin positif.
Selasa, 09 Des 2025 16:35
News
Kemenkum Sulsel Paparkan Capaian Kinerja dalam Kegiatan Refleksi Akhir Tahun
Kanwil Kemenkum Sulsel menggelar Refleksi Kinerja Akhir Tahun di Aula Pancasila Kanwil Kemenkum Sulsel, Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar, Selasa (9/12/2025).
Selasa, 09 Des 2025 15:25
News
Kakanwil Kemenkum Sulsel Sampaikan Arahan Strategis Pada Apel Pagi Awal Pekan
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) menggelar apel pagi pada Senin, (08/12/2025), di Aula Pancasila.
Senin, 08 Des 2025 13:27
News
ASN Kanwil Kemenkum Sulsel Padati CPI dalam Jalan Sehat Lankum Carady
Kawasan Center Point of Indonesia (CPI) Makassar) kembali dipadati masyarakat pada Minggu pagi, (07/122025) termasuk jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Sulawesi Selatan
Minggu, 07 Des 2025 18:59
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Usai Tahap Dua, Owner Skincare di Sidrap Langsung Ditahan
2
Kajari Luwu Timur Tegaskan Proyek Strategis Bisa Diproses Hukum
3
GRT Desak DPP PKB Pecat Kader yang Diduga Langgar Etik di Jeneponto
4
Pemkab Maros Buat Skema Penanganan Banjir di Moncongloe
5
Lewat Tax Award 2025, Bapenda Makassar Dorong Kepatuhan Pajak Berkelanjutan
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Usai Tahap Dua, Owner Skincare di Sidrap Langsung Ditahan
2
Kajari Luwu Timur Tegaskan Proyek Strategis Bisa Diproses Hukum
3
GRT Desak DPP PKB Pecat Kader yang Diduga Langgar Etik di Jeneponto
4
Pemkab Maros Buat Skema Penanganan Banjir di Moncongloe
5
Lewat Tax Award 2025, Bapenda Makassar Dorong Kepatuhan Pajak Berkelanjutan