TP Apresiasi Keputusan Presiden Prabowo soal Percepatan Pengangkatan CPNS dan PPPK

Senin, 17 Mar 2025 20:49
TP Apresiasi Keputusan Presiden Prabowo soal Percepatan Pengangkatan CPNS dan PPPK
Anggota DPR RI, Taufan Pawe. Foto: Istimewa
Comment
Share
MAKASSAR - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto telah memutuskan hasil percepatan pengangkatan bagi para Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) angkatan Tahun 2024. Dimana dalam putusan tersebut Presiden Prabowo menetapkan batas akhir pengangkatan bagi CPNS ialah Juni 2025 dan untuk PPPK pada Oktober tahun ini.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Taufan Pawe menghaturkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo atas putusan percepatan tersebut.

"Alhamdulillah semua usaha dan doa telah dikabulkan oleh Allah SWT. Semoga keputusan ini membawa berkah bagi seluruh CASN angkatan tahun 2024 ini," katanya.

"Pada momentum ini juga, kami atas nama pribadi dan tentunya seluruh masyarakat Indonesia mengapresiasi atas kebijakan dan keputusan yang dikeluarkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam percepatan Pengangkatan CASN ini. Terima kasih atas perhatiannya terhadap para CASN ini," sambungnya.

TP menegaskan, kepada Menpan-RB dan Kepala BKN agar bekerja cepat. Ia juga menghimbau kepada Pemerintah Daerah agar menyiapkan segera kebutuhan administrasi dalam proses kelengkapan dalam pengangkatan CASN ini.

"Kami himbau agar Menpan-RB dan juga BKN segera bekerja cepat, dan kami juga minta pemerintah daerah untuk segera melengkapi kebutuhan administrasi dari CASN ini, agar segera dilakukan proses pengangkatan sesuai batas waktu yang ditentukan," tegasnya.

Pada kesempatan ini, TP menekankan agar setiap daerah segera melakukan persiapan administrasi, termasuk juga didalamnya anggaran agar kebijakan ini harus segera dilaksanakan.

"Kami juga himbau kepada Pemerintah Daerah agar segera mempersiapkan kebutuhan administrasi dan juga kesiapan anggaran terkait CASN ini, karena kebijakan pusat ini harus segera dilakukan secara linier," tandasnya.
(UMI)
Berita Terkait
Revisi UU Antimonopoli Masuk Prolegnas Prioritas 2025, KPPU Apresiasi DPR RI
News
Revisi UU Antimonopoli Masuk Prolegnas Prioritas 2025, KPPU Apresiasi DPR RI
KPPU RI mengapresiasi DPR RI terkait inisiatif memasukkan revisi UU antimonopoli dalam prolegnas prioritas. Langkah itu bentuk dukungan memberantas monopoli.
Kamis, 08 Mei 2025 16:13
Darmawangsyah Muin Nilai Penghapusan Utang Petani dan Nelayan Bentuk Keberpihakan Negara
Sulsel
Darmawangsyah Muin Nilai Penghapusan Utang Petani dan Nelayan Bentuk Keberpihakan Negara
Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Sulawesi Selatan, Darmawangsyah Muin menyatakan dukungan penuh terhadap program Presiden Prabowo Subianto yang berkomitmen menghapuskan utang petani dan nelayan.
Kamis, 08 Mei 2025 15:48
Andi Tenri Indah: Prabowo Tahu Persis Masalah yang Dihadapi Petani dan Nelayan
Sulsel
Andi Tenri Indah: Prabowo Tahu Persis Masalah yang Dihadapi Petani dan Nelayan
Anggota DPRD Sulsel, Andi Tenri Indah menyatakan dukungan penuhnya terhadap program Presiden Prabowo Subianto yang berkomitmen menghapus utang petani dan nelayan di seluruh Indonesia.
Kamis, 08 Mei 2025 13:12
Data Kemiskinan di Indonesia Harus Jadi Evaluasii Serius
News
Data Kemiskinan di Indonesia Harus Jadi Evaluasii Serius
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroti ketimpangan tajam, antara data resmi yang disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS) dengan laporan World Bank terkait tingkat kemiskinan di Indonesia.
Rabu, 07 Mei 2025 10:45
Jelang PSU Palopo, TP Ingatkan Persiapan Matang, Hindari Kesalahan Berulang
News
Jelang PSU Palopo, TP Ingatkan Persiapan Matang, Hindari Kesalahan Berulang
Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
Selasa, 06 Mei 2025 17:11
Berita Terbaru