TP Apresiasi Keputusan Presiden Prabowo soal Percepatan Pengangkatan CPNS dan PPPK

Senin, 17 Mar 2025 20:49
TP Apresiasi Keputusan Presiden Prabowo soal Percepatan Pengangkatan CPNS dan PPPK
Anggota DPR RI, Taufan Pawe. Foto: Istimewa
Comment
Share
MAKASSAR - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto telah memutuskan hasil percepatan pengangkatan bagi para Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) angkatan Tahun 2024. Dimana dalam putusan tersebut Presiden Prabowo menetapkan batas akhir pengangkatan bagi CPNS ialah Juni 2025 dan untuk PPPK pada Oktober tahun ini.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Taufan Pawe menghaturkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo atas putusan percepatan tersebut.

"Alhamdulillah semua usaha dan doa telah dikabulkan oleh Allah SWT. Semoga keputusan ini membawa berkah bagi seluruh CASN angkatan tahun 2024 ini," katanya.

"Pada momentum ini juga, kami atas nama pribadi dan tentunya seluruh masyarakat Indonesia mengapresiasi atas kebijakan dan keputusan yang dikeluarkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam percepatan Pengangkatan CASN ini. Terima kasih atas perhatiannya terhadap para CASN ini," sambungnya.

TP menegaskan, kepada Menpan-RB dan Kepala BKN agar bekerja cepat. Ia juga menghimbau kepada Pemerintah Daerah agar menyiapkan segera kebutuhan administrasi dalam proses kelengkapan dalam pengangkatan CASN ini.

"Kami himbau agar Menpan-RB dan juga BKN segera bekerja cepat, dan kami juga minta pemerintah daerah untuk segera melengkapi kebutuhan administrasi dari CASN ini, agar segera dilakukan proses pengangkatan sesuai batas waktu yang ditentukan," tegasnya.

Pada kesempatan ini, TP menekankan agar setiap daerah segera melakukan persiapan administrasi, termasuk juga didalamnya anggaran agar kebijakan ini harus segera dilaksanakan.

"Kami juga himbau kepada Pemerintah Daerah agar segera mempersiapkan kebutuhan administrasi dan juga kesiapan anggaran terkait CASN ini, karena kebijakan pusat ini harus segera dilakukan secara linier," tandasnya.
(UMI)
Berita Terkait
Milad ke-72 UMI, Muzakkir Aqil Dorong Lahirnya Generasi Emas Berbasis Nilai Islam dan Teknologi
News
Milad ke-72 UMI, Muzakkir Aqil Dorong Lahirnya Generasi Emas Berbasis Nilai Islam dan Teknologi
Universitas Muslim Indonesia (UMI) memperingati Milad ke-72 sebagai momentum refleksi dan penguatan peran dalam mencetak sumber daya manusia unggul yang berkontribusi bagi bangsa dan negara.
Selasa, 16 Jun 2026 20:51
Langgar Tata Ruang, Pemerhati Konservasi Alam Minta DPR RI Hentikan Operasi PT Conch
Sulsel
Langgar Tata Ruang, Pemerhati Konservasi Alam Minta DPR RI Hentikan Operasi PT Conch
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VI DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, bersama Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, menjadi forum penting bagi masyarakat Sulawesi Selatan untuk menyampaikan keberatan terhadap aktivitas PT Conch Cement Indonesia di Barru.
Selasa, 09 Jun 2026 16:45
Moratorium Semen Harus Dikawal, Investasi Wajib Taat Hukum dan Berpihak pada Rakyat
News
Moratorium Semen Harus Dikawal, Investasi Wajib Taat Hukum dan Berpihak pada Rakyat
Komisi VI DPR RI menegaskan komitmennya untuk mengawal secara ketat kebijakan moratorium pembangunan pabrik semen di Indonesia guna melindungi industri nasional, menjaga keseimbangan pasar, serta memastikan keberlanjutan lingkungan hidup.
Senin, 08 Jun 2026 17:33
Aliyah Mustika Ilham Dorong Pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat di Tingkat DPRD
News
Aliyah Mustika Ilham Dorong Pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat di Tingkat DPRD
Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, mengusulkan agar Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) yang selama ini dikenal di tingkat DPR RI dapat dihidupkan dan diterapkan di DPRD provinsi maupun kabupaten/kota
Minggu, 07 Jun 2026 15:25
Penerapan E-voting Pemilu 2029 Harus Mulai Dikaji Lebih Dalam
News
Penerapan E-voting Pemilu 2029 Harus Mulai Dikaji Lebih Dalam
Penerapan sistem pemungutan suara elektronik (e-voting) hahrus mulai dikaji secara mendalam, sebagai bagian dari modernisasi demokrasi Indonesia menuju Pemilu 2029.
Kamis, 04 Jun 2026 18:16
Berita Terbaru