Prabowo Kantongi Data Intelijen Pengamat Titipan, Idrus Marham: Kritik Harus Jujur dan Tak Bermuatan Kepentingan

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengaku telah mengantongi data intelijen terkait pihak-pihak yang diduga membiayai sejumlah pengamat politik yang kerap mengkritik pemerintah. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan pengantar dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Prabowo menegaskan bahwa sebagai kepala negara ia kini memiliki akses langsung terhadap laporan intelijen yang diterimanya setiap hari. Dari laporan tersebut, ia mengaku mengetahui pihak-pihak yang berada di balik sejumlah narasi kritik terhadap pemerintah.

“Saya punya data-data intelijen. Kalau dulu saya di luar pemerintah, sekarang saya presidennya. Tiap hari saya dapat laporan intel. Saya sudah tahu siapa yang membiayai,” ujar Prabowo.

Menurut dia, ada sebagian pengamat yang dinilai tidak senang melihat pemerintah menjalankan program-programnya. Sikap tersebut, kata Prabowo, tidak mencerminkan semangat patriotisme.

“Ada pengamat yang memang tidak suka pemerintahnya sendiri berhasil. Menurut saya sikap seperti itu sikap yang sempit, bukan sikap patriotik,” katanya.

Pernyataan itu muncul di tengah meningkatnya kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah. Di sisi lain, pemerintah menegaskan berbagai program prioritas tetap berjalan, termasuk kebijakan efisiensi anggaran negara yang diklaim mencapai Rp308 triliun pada tahun pertama pemerintahan Prabowo dan dialihkan untuk program-program produktif bagi masyarakat.

Menanggapi dinamika tersebut, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Idrus Marham mengingatkan pentingnya menjaga etika dan nilai dalam menyampaikan kritik terhadap pemerintah.

Menurut Idrus, kritik merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem demokrasi. Namun kritik harus disampaikan secara jujur, rasional, dan tidak didorong kepentingan tertentu yang dapat merusak kualitas demokrasi.

“Sekarang ini banyak orang yang berjuang atas nama keadilan tetapi dilakukan secara tidak adil. Berjuang demokrasi tetapi dengan cara yang tidak demokratis. Mengusung nilai tetapi dengan cara yang tidak bernilai,” kata Idrus.

Ia menilai sikap kritis dalam proses demokratisasi tetap harus berlandaskan komitmen kebangsaan untuk kemajuan Indonesia. Kritik, menurut dia, harus taat asas dan dipandu oleh ideologi negara serta aturan hukum yang berlaku.

“Sikap kritis dalam proses demokratisasi sejatinya dijalankan atas dasar komitmen kebangsaan untuk kemajuan Indonesia, taat asas, dipandu oleh ideologi dan falsafah Pancasila serta aturan perundang-undangan, juga rasional, objektif, logis, dan faktual,” ujarnya.

Ia juga menyinggung kemungkinan adanya kepentingan di balik aliran dana yang diberikan kepada pihak tertentu dalam ruang diskursus publik.

“Kalau ada dana diberikan kepada seseorang tentu tidak mungkin tanpa tujuan. Pasti ada komitmen di balik itu. Ini patut dicurigai ada kepentingan tertentu,” kata Idrus.

Meski demikian, Idrus menilai pemerintah tidak perlu bersikap represif terhadap kritik. Yang dibutuhkan adalah kesadaran bersama bahwa Indonesia merupakan rumah besar yang harus dijaga seluruh elemen bangsa.

“Pemerintah tidak perlu represif. Yang penting mengajak semua pihak menyadari bahwa Indonesia ini rumah besar kita bersama yang harus kita rawat,” katanya.

Sebagai Ketua Umum Ikatan Alumni UIN Alauddin Makassar, Idrus juga mengingatkan agar perdebatan politik tidak dilandasi kebencian terhadap individu tertentu.

“Jangan karena kebencian kepada seseorang lalu membuat kita menjadi tidak adil dalam menilai,” ujarnya.

Di sisi lain, Idrus juga menilai komunikasi politik pemerintah kepada publik masih perlu diperkuat. Menurut dia, narasi yang dibangun oleh para pembantu presiden, khususnya juru bicara presiden, dalam menjelaskan program-program pemerintah belum sepenuhnya maksimal.
“Secara faktual narasi yang dibangun dalam komunikasi politik para pembantu presiden, lebih khusus juru bicara presiden, untuk menjelaskan secara komprehensif dan terintegrasi program pemerintah belum maksimal,” kata Idrus.

Karena itu, ia mendorong agar komunikasi publik pemerintah diperkuat sehingga masyarakat dapat memahami secara utuh arah dan tujuan kebijakan yang dijalankan.

Idrus berharap seluruh elemen bangsa kembali menempatkan nilai, ideologi, dan kepentingan nasional sebagai rujukan utama dalam menyampaikan kritik maupun dukungan terhadap pemerintah. Menurut dia, demokrasi yang sehat hanya dapat dibangun dengan kejujuran, integritas, serta tanggung jawab kebangsaan.