Idrus Marham Kecam Serangan AS–Israel: Ini Luka Kemanusiaan dan Ancaman Perdamaian Dunia

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik yang mengkoordinasikan Bidang Luar Negeri, Idrus Marham, mengecam keras serangan militer gabungan Amerika Serikat dan Israel yang dilaporkan menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, pada 28 Februari 2026.

Menurut Idrus, serangan tersebut tidak hanya menyasar simbol kepemimpinan sebuah negara berdaulat, tetapi juga menjadi preseden buruk berbahaya dalam tata hubungan internasional.

“Serangan ini bukan sekadar operasi militer. Ini adalah tindakan yang mencederai nilai-nilai kemanusiaan universal dan mengancam fondasi perdamaian dunia, bahkan secara khusus karena dilakukan di bulan yang disucikan Umat Islam - Bulan Ramadan - ia melakukan penistaan kemanusiaan ke Negara Islam, menerobos keasasian Wilayah dan Otoritas Negara lain, bahkan mencederai rasa keagamaan Umas Islam se dunia," ujar Idrus dalam keterangannya yang diterima Sindo Makassar pada Senin (02/03/2026).

Ia menilai, pembunuhan terhadap seorang pemimpin negara melalui serangan militer terbuka berpotensi memicu eskalasi konflik yang lebih luas di kawasan Timur Tengah dan menyeret kekuatan global ke pusaran perang terbuka.

Serangan Dinilai Langgar Prinsip Kedaulatan

Usai Bertemu Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia tadi malam, Idrus menegaskan pandangan Bung Bahlil Lahadalia bahwa setiap negara memiliki kedaulatan yang harus dihormati. Ia menyebut tindakan militer sepihak sebagai bentuk pengingkaran terhadap prinsip hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

“Apapun dalihnya, pendekatan kekuatan bersenjata yang menghilangkan nyawa dan menghancurkan infrastruktur sipil adalah kemunduran peradaban. Dunia seharusnya bergerak menuju dialog, bukan dominasi militer,” tegas Idrus

Idrus juga menyoroti dampak kemanusiaan yang ditimbulkan apalagi serangan yang dilakukan Amerika dan Israel bertepatan dengan bulan Suci Ramadhan. Berdasarkan laporan sejumlah media internasional, serangan tersebut tidak hanya menargetkan fasilitas militer, tetapi juga memicu kerusakan luas di sejumlah wilayah strategis di Iran, termasuk kawasan Teheran. Korban sipil dilaporkan berjatuhan dan ribuan warga terpaksa mengungsi.

“Ketika bomdijatuhkan, yang paling menderita adalah rakyat sipil. Anak-anak, perempuan, orang tua yang tidak tahu-menahu soal geopolitik menjadi korban. Ini tragedi kemanusiaan,” kata Idrus.

Serukan Peran Aktif Indonesia

Idrus juga menyampaikan sikap politik Ketua Umum Bahlil untuk mendorong pemerintah Indonesia mengambil posisi tegas dalam forum internasional untuk menyerukan penghentian kekerasan dan mendorong gencatan senjata.

“Indonesia, sesuai amanat Pembukaan UUD 1945, memiliki tanggung jawab moral untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi. Kita tidak boleh diam,” ujarnya.

Ia meminta agar jalur diplomasi diintensifkan, termasuk melalui Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), guna mencegah konflik meluas.

“Jika konflik ini terus bereskalasi, dampaknya bukan hanya regional, tetapi global—termasuk pada stabilitas ekonomi, energi, dan keamanan internasional,” kata Idrus.

Duka dan Kecaman MUI

Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan duka mendalam atas wafatnya Ali Khamenei melalui Tausiyah Nomor Kep-28/DP-MUI/III/2026 yang ditandatangani Ketua Umum KH Anwar Iskandar dan Sekjen Buya Amirsyah Tambunan.

MUI mengutuk serangan Israel yang didukung Amerika Serikat karena dinilai bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan prinsip perdamaian dunia.

Namun, sesuai sikap politik Ketua Umum GOLKAR Bahlil Lahadalia, Idrus menekankan bahwa sikap kecaman tidak boleh berhenti pada pernyataan moral semata.

“Kita harus mendorong dunia kembali pada kesadaran bahwa kekuatan sejati bukan pada rudal dan bom, melainkan pada kemampuan membangun perdamaian. Jika kekerasan terus dijadikan solusi, maka dunia sedang berjalan mundur,” ujarnya.

Ia berharap tragedi ini menjadi momentum refleksi global untuk menata ulang arsitektur keamanan internasional agar lebih adil dan berorientasi pada perlindungan manusia, bukan kepentingan geopolitik semata, pungkas Idrus.