DPR Harap BUMN Pastikan Kesiapan Jalan hingga Rest Area

Selasa, 18 Mar 2025 08:35
DPR Harap BUMN Pastikan Kesiapan Jalan hingga Rest Area
Menjelang Mudik Lebaran 2025 pemerintah harus memastikan layanan optimal bagi pemudik, khususnya di jalur darat yakni kesiapan jalan hingga rest area sepanjang jalur mudik. Foto: Istimewa
Comment
Share
JAKARTA - Menjelang Mudik Lebaran 2025 pemerintah harus memastikan layanan optimal bagi pemudik, khususnya di jalur darat yakni kesiapan jalan hingga rest area sepanjang jalur mudik.

Bahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta jajaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus memastikan layanan tersebut bisa maksimal jelang pelaksanaan mudik ini.

Anggota Komisi VI DPR Rivqy Abdul Halim menyatakan peran BUMN seperti PT Jasa Marga dan PT Hutama Karya cukup vital dalam menciptakan mudik aman dan nyaman.

"Kami meminta PT Jasa Marga melakukan double check terkait kondisi jalan, baik aspal maupun lainnya, untuk menjamin keselamatan pengguna jalan. Harus ada tim siaga yang mampu melakukan perbaikan segera jika ada masalah di jalan raya. Jangan sampai ada jalan berlubang yang menyebabkan pecah ban dan kecelakaan. Ini harus dihindari," ujar Rivqy Abdul Halim, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Jasa Marga dan PT Hutama Karya di Gedung DPR, Jakarta, pada Senin (17/3/2025).

Gus Rivqy-sapaan akrab Rivqy Abdul Halim- mengatakan kebutuhan informasi pemudik juga harus menjadi perhatian penyelenggara Mudik Lebaran 2025. Informasi kondisi jalan tol dan rekayasa lalu lintas secara berkala juga dinilai penting untuk membantu masyarakat menyesuaikan jadwal mudik mereka.

“Dengan demikian pemudik bisa mengatur perjalanan sesuai dengan kondisi masing-masing. Selama ini informasi-informasi penting kerap tidak sampai kepada pemudik,” kata politisi dari dari Fraksi PKB tersebut.

Dia mencontohkan pengalamannya mudik lebaran tahun lalu di mana saat itu jalan tol MBZ ditutup tanpa informasi yang jelas. Akibatnya pemudik banyak mengalami keterlambatan.

"Informasi kapan buka tutup atau kapan one way ini penting agar masyarakat bisa menyesuaikan jadwal mudik. Saya pernah lewat jalan tol MBZ tapi ternyata ditutup. Saya putar arah ke jalan lain, tapi setengah jam kemudian teman saya bisa lewat MBZ dan tiba di tempat tujuan lebih cepat. Kalau diinformasikan kapan jadwal buka dan tutup, hal seperti ini kan tidak mungkin terjadi," tambahnya.

Gus Rivqy mendorong PT Jasa Marga dan PT Hutama Karya untuk berkoordinasi dan bersinergi dengan Korlantas, Kementerian Perhubungan, serta pemangku kepentingan lainnya dalam rekayasa lalu lintas dan penambahan infrastruktur teknologi.

“Koordinasi dengan BMKG terkait potensi cuaca ekstrem juga diperlukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi selama arus mudik maupun balik nanti,” ujarnya.

Legislator dari Dapil Jatim IV ini meminta BUMN memastikan fasilitas rest area berfungsi dengan baik melalui penerapan rest area management system. Selain itu harus menginformasikan ketersediaan parkir dan fasilitas toilet.

"Fasilitas parkir di rest area jalan tol harus diperhatikan, terutama soal toilet dan air. Kadang ada toilet tapi airnya kurang. Ini kan mengganggu kenyamanan pengguna jalan tol," tegasnya.

Diprediksi pergerakan masyarakat selama libur Lebaran tahun ini mencapai 146,48 juta jiwa atau setara 52 persen dari total penduduk Indonesia.

Terkait angka sebaran, daerah asal perjalanan terbanyak adalah Jawa Barat sebesar 30,9 juta orang (21,1%), disusul Jawa Timur sebesar 26,4 juta orang (18%), Jawa Tengah sebesar 23,3 juta orang (15,9%), Banten sebesar 7,9 juta orang (5,4%) dan DKI Jakarta sebesar 6,7 juta orang (4,6%).

Adapun daerah tujuan perjalanan terbanyak adalah Jawa Tengah sebesar 36,6 juta orang (25%), Jawa Timur sebesar 27,4 juta orang (18,7%), Jawa Barat sebesar 22,1 juta orang (15,1%), Yogyakarta sebesar 9,4 juta orang (6,4%) dan Sumatera Utara sebesar 6,2 juta orang (4,2%).

Kemudian, terdapat lima moda transportasi yang menjadi pilihan utama masyarakat untuk melakukan perjalanan selama libur Lebaran. Pilihan terbanyak jatuh pada mobil pribadi sebesar 33,69 juta (23%), diikuti bus sebesar 24,76 juta (16,9%), kereta api antarkota sebesar 23,58 juta (16,1%), pesawat sebesar 19,77 juta (13,5%), dan sepeda motor sebesar 12,74 juta (8,7%).

Hari keberangkatan mobil pribadi terbanyak jatuh pada H-3 sebesar 3,47 juta, sedangkan hari kepulangan mobil pribadi terbanyak jatuh pada H+5 sebesar 6,97 juta. Potensi kepadatan mobil pribadi akan terjadi di Tol Trans Jawa, di mana angkanya diprediksi akan mencapai 7,95 juta.
(GUS)
Berita Terkait
Revisi UU Antimonopoli Masuk Prolegnas Prioritas 2025, KPPU Apresiasi DPR RI
News
Revisi UU Antimonopoli Masuk Prolegnas Prioritas 2025, KPPU Apresiasi DPR RI
KPPU RI mengapresiasi DPR RI terkait inisiatif memasukkan revisi UU antimonopoli dalam prolegnas prioritas. Langkah itu bentuk dukungan memberantas monopoli.
Kamis, 08 Mei 2025 16:13
Data Kemiskinan di Indonesia Harus Jadi Evaluasii Serius
News
Data Kemiskinan di Indonesia Harus Jadi Evaluasii Serius
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroti ketimpangan tajam, antara data resmi yang disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS) dengan laporan World Bank terkait tingkat kemiskinan di Indonesia.
Rabu, 07 Mei 2025 10:45
Jelang PSU Palopo, TP Ingatkan Persiapan Matang, Hindari Kesalahan Berulang
News
Jelang PSU Palopo, TP Ingatkan Persiapan Matang, Hindari Kesalahan Berulang
Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
Selasa, 06 Mei 2025 17:11
Rudi Sebut Rumusan Ketentuan Pidana yang Tidak Jelas Hambat Pemberantasan Narkoba
News
Rudi Sebut Rumusan Ketentuan Pidana yang Tidak Jelas Hambat Pemberantasan Narkoba
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudianto Lallo, menyoroti sejumlah hambatan dalam pelaksanaan tugas Badan Narkotika Nasional (BNN), khususnya terkait regulasi dan ketentuan pidana dalam kasus narkotika.
Senin, 05 Mei 2025 22:04
Anggaran Dana Desa Harus Dikelola Secara Efektif dan Efisien
News
Anggaran Dana Desa Harus Dikelola Secara Efektif dan Efisien
Pengelolaan dana desa harus mendukung visi besar Presiden RI Prabowo Subianto, khususnya menyangkut efisiensi anggaran dan pembangunan dari tingkat paling bawah
Rabu, 30 Apr 2025 09:46
Berita Terbaru