Kemenkum Sulsel Ikuti Sosialisasi Seleksi Daerah Peacemaker Training 2025

Senin, 14 Apr 2025 23:50
Kemenkum Sulsel Ikuti Sosialisasi Seleksi Daerah Peacemaker Training 2025
Comment
Share
MAKASSAR - Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel), Heny Widyawati, bersama jajaran penyuluh hukum, mengikuti Sosialisasi Pelaksanaan Seleksi Daerah Kabupaten/Kota Peacemaker Training 2025. Kegiatan ini digelar secara virtual oleh Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum (Pusbudbankum) BPHN, Kemenkumham RI, pada Jumat (11/4/2025).

Mengawali kegiatan, Masan Nurpian dari BPHN menyampaikan bahwa jumlah pendaftar Program Juru Damai Desa (PJA) tahun 2025 mencapai 2.157 peserta. Ia menjelaskan, tahap selanjutnya adalah proses seleksi di tingkat daerah yang akan menentukan kepala desa atau lurah yang memenuhi persyaratan administratif dan substansi untuk mengikuti pelatihan Peacemaker Training.

Kepala Pusbudbankum, Constantinus Kristomo, dalam sambutannya menekankan pentingnya peran kepala desa dan lurah sebagai juru damai di tengah masyarakat. Peran ini semakin strategis dengan dukungan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di desa dan kelurahan.

“Layanan yang diberikan Posbakum meliputi konsultasi hukum, bantuan hukum atau advokasi, mediasi penyelesaian konflik, hingga rujukan kepada advokat,” jelas Kristomo.

Ia berharap Posbakum menjadi pusat penyelesaian persoalan hukum secara cepat dan humanis di tingkat desa.

Kristomo juga menegaskan bahwa keberadaan kepala desa atau lurah sebagai juru damai harus diperkuat, karena mereka menjadi garda terdepan dalam menyelesaikan persoalan hukum di masyarakat. Untuk itu, ia mengajak seluruh Kantor Wilayah agar aktif mendorong pelaksanaan PJA serta pembentukan Posbakum di wilayah masing-masing.

Sementara itu, Ketua Tim Pokja PJA, Edi, menjelaskan mekanisme seleksi daerah yang akan dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu pemeriksaan dokumen administrasi dan substansi. Administrasi mencakup kelengkapan dokumen peserta, sedangkan substansi meliputi bukti keterlibatan kepala desa/lurah dalam penyelesaian sengketa atau kegiatan mediasi.

“Hasil dari seleksi ini akan menjadi pertimbangan Tim Pusat BPHN dalam menentukan peserta yang akan mengikuti Peacemaker Training,” tutup Edi.

Sesuai Dengan Pesan Kakanwil, Andi Basmal, Kadiv P3H dalam pesannya, Senin (14/4), berharap melalui kegiatan tersebut, semangat membangun budaya damai dan akses keadilan dapat tumbuh lebih kuat hingga ke tingkat akar rumput di desa dan kelurahan.
(GUS)
Berita Terkait
Muhammad Ikmal Idrus Resmi Lantik Notaris Pengganti Kota Makassar
News
Muhammad Ikmal Idrus Resmi Lantik Notaris Pengganti Kota Makassar
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel), Muhammad Ikmal Idrus, melantik Notaris Pengganti Kota Makassar di Ruang Rapat Baharuddin Lopa, Jumat (20/11/2026).
Jum'at, 20 Nov 2026 19:55
Kemenkum Sulsel Optimalkan Pengawasan di 2 Posbankum Kabupaten Barru
News
Kemenkum Sulsel Optimalkan Pengawasan di 2 Posbankum Kabupaten Barru
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan mengoptimalkan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) di dua desa di Kabupaten Barru, yakni Desa Galung dan Desa Batu Pute, Rabu (18/11/2026).
Kamis, 19 Nov 2026 20:08
Ajak Pelajar SMPN 45 Makassar Wujudkan Sekolah Aman dan Bebas Kekerasan
News
Ajak Pelajar SMPN 45 Makassar Wujudkan Sekolah Aman dan Bebas Kekerasan
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) mengajak para pelajar SMP Negeri 45 Makassar untuk berperan aktif mewujudkan lingkungan sekolah yang aman
Kamis, 19 Nov 2026 16:42
Kemenkum Sulsel Kunjungi BHP Makassar, Perkuat Koordinasi dan Pengawasan Kurator
News
Kemenkum Sulsel Kunjungi BHP Makassar, Perkuat Koordinasi dan Pengawasan Kurator
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan mempererat hubungan dengan Balai Harta Peninggalan (BHP) Makassar melalui kunjungan kerja dan koordinasi seputar tugas dan fungsi kurator, Rabu (18/11/2026)
Rabu, 18 Nov 2026 19:41
Kemenkum Sulsel Harmonisasi Empat Ranperda Kabupaten Pinrang
News
Kemenkum Sulsel Harmonisasi Empat Ranperda Kabupaten Pinrang
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) melaksanakan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Pinrang.
Rabu, 18 Nov 2026 18:19
Berita Terbaru