ORASKI Tak Turun Aksi 20 Mei: Jaga Ekosistem, Tolak Intervensi Berlebihan
Selasa, 20 Mei 2025 20:45
Suasana aksi ojek online di Jakarta Selasa, (20/05/2025). Foto: Sindonews
JAKARTA - Organisasi Angkutan Sewa Khusus Indonesia (ORASKI) menyatakan secara tegas tidak ikut serta dalam aksi demonstrasi pada 20 Mei 2025, sejalan dengan sikap jutaan mitra pengemudi online lainnya yang memilih untuk tetap on-bid demi menghidupi keluarga, ketimbang mengikuti mobilisasi politik yang tidak mencerminkan aspirasi asli pengemudi.
ORASKI menilai bahwa kesejahteraan pengemudi harus diperjuangkan melalui pendekatan yang konstruktif dan rasional, bukan dengan mobilisasi politik atau tekanan jalanan yang bisa mengganggu stabilitas ekosistem transportasi online yang selama ini sudah terbentuk dan berjalan dengan baik.
Ketua Umum ORASKI, Fahmi Maharaja, menyampaikan bahwa pada prinsipnya ORASKI mendukung setiap upaya untuk meningkatkan kesejahteraan driver online, namun tidak menyetujui usulan DPR terkait pembatasan potongan aplikasi maksimal 10%.
“Usulan tersebut bisa menjadi preseden buruk bagi keberlangsungan transportasi online. Ekosistem ini selama ini terbukti mampu bertahan tanpa subsidi pemerintah, bahkan di tengah tantangan ekonomi global. Jangan sampai niat baik berubah jadi blunder yang membahayakan semuanya,” ujar Fahmi, dalam pernyataan resminya.
Menurut ORASKI, urusan potongan aplikasi adalah ranah bisnis-ke-bisnis (B2B) antara aplikator dan mitranya. Pemerintah sebagai regulator seharusnya tidak masuk terlalu jauh ke dalam ruang ini. “Kalau mau meningkatkan kesejahteraan driver, solusinya bukan dengan membatasi potongan aplikasi, tapi lewat insentif pajak, subsidi kendaraan, dan edukasi berkelanjutan. Itu yang benar-benar bisa dirasakan langsung oleh driver,” tambahnya.
Alih-alih mengatur soal potongan aplikasi, ORASKI mendorong pemerintah dan DPR untuk fokus
pada insentif nyata bagi pelaku usaha dan driver online, seperti penghapusan PPN dan PPh atas pembelian kendaraan operasional, potongan pajak untuk pembelian suku cadang, subsidi program edukasi dan pelatihan untuk driver, pendekatan perlindungan usaha yang selama ini juga diberikan kepada taksi konvensional.
ORASKI juga menekankan bahwa jika pemerintah atau DPR tetap memaksakan intervensi pada regulasi tarif dan potongan yang bukan ranah kewenangannya, maka risiko keruntuhan seluruh ekosistem transportasi online sangat besar. “Kalau aplikator sampai tutup karena regulasi yang tidak tepat, maka jutaan driver bisa
kehilangan pekerjaan. DPR dan pemerintah harus siap menanggung akibatnya jika ini sampai terjadi," tegas Fahmi.
ORASKI Fokus Perjuangkan Pendapatan Driver Lewat Mekanisme yang Realistis
Selama ini ORASKI telah memperjuangkan kesejahteraan driver online melalui pendekatan langsung
kepada aplikator, mendorong program garansi pendapatan harian yang kini telah dinikmati ribuan
driver—baik anggota ORASKI maupun mitra individu lainnya.
Lebih lanjut, ORASKI menilai bahwa revisi Undang-Undang Lalu Lintas sebaiknya diarahkan untuk
meningkatkan kualitas layanan dan keselamatan pengguna, bukan semata-mata perubahan status
atau pembatasan tarif yang berpotensi melemahkan daya saing.
“Kami ingin keberlangsungan ekosistem transportasi online tetap terjaga. Jangan rusak dengan regulasi yang keliru arah. Kami ingin solusi jangka panjang, bukan sensasi jangka pendek,” ungkap Fahmi.
Fahmi menambahkan ORASKI percaya bahwa keberlangsungan sektor transportasi online hanya bisa dijaga melalui dialog yang sehat, regulasi yang proporsional, serta keterlibatan nyata dari para pelaku utamanya—yakni
mitra pengemudi sendiri.
"Kami akan terus berada di jalur perjuangan yang rasional dan solutif, tanpa perlu terjebak dalam dinamika politik sesaat yang justru dapat merusak ekosistem yang telah kita bangun bersama," pungkasnya.
ORASKI menilai bahwa kesejahteraan pengemudi harus diperjuangkan melalui pendekatan yang konstruktif dan rasional, bukan dengan mobilisasi politik atau tekanan jalanan yang bisa mengganggu stabilitas ekosistem transportasi online yang selama ini sudah terbentuk dan berjalan dengan baik.
Ketua Umum ORASKI, Fahmi Maharaja, menyampaikan bahwa pada prinsipnya ORASKI mendukung setiap upaya untuk meningkatkan kesejahteraan driver online, namun tidak menyetujui usulan DPR terkait pembatasan potongan aplikasi maksimal 10%.
“Usulan tersebut bisa menjadi preseden buruk bagi keberlangsungan transportasi online. Ekosistem ini selama ini terbukti mampu bertahan tanpa subsidi pemerintah, bahkan di tengah tantangan ekonomi global. Jangan sampai niat baik berubah jadi blunder yang membahayakan semuanya,” ujar Fahmi, dalam pernyataan resminya.
Menurut ORASKI, urusan potongan aplikasi adalah ranah bisnis-ke-bisnis (B2B) antara aplikator dan mitranya. Pemerintah sebagai regulator seharusnya tidak masuk terlalu jauh ke dalam ruang ini. “Kalau mau meningkatkan kesejahteraan driver, solusinya bukan dengan membatasi potongan aplikasi, tapi lewat insentif pajak, subsidi kendaraan, dan edukasi berkelanjutan. Itu yang benar-benar bisa dirasakan langsung oleh driver,” tambahnya.
Alih-alih mengatur soal potongan aplikasi, ORASKI mendorong pemerintah dan DPR untuk fokus
pada insentif nyata bagi pelaku usaha dan driver online, seperti penghapusan PPN dan PPh atas pembelian kendaraan operasional, potongan pajak untuk pembelian suku cadang, subsidi program edukasi dan pelatihan untuk driver, pendekatan perlindungan usaha yang selama ini juga diberikan kepada taksi konvensional.
ORASKI juga menekankan bahwa jika pemerintah atau DPR tetap memaksakan intervensi pada regulasi tarif dan potongan yang bukan ranah kewenangannya, maka risiko keruntuhan seluruh ekosistem transportasi online sangat besar. “Kalau aplikator sampai tutup karena regulasi yang tidak tepat, maka jutaan driver bisa
kehilangan pekerjaan. DPR dan pemerintah harus siap menanggung akibatnya jika ini sampai terjadi," tegas Fahmi.
ORASKI Fokus Perjuangkan Pendapatan Driver Lewat Mekanisme yang Realistis
Selama ini ORASKI telah memperjuangkan kesejahteraan driver online melalui pendekatan langsung
kepada aplikator, mendorong program garansi pendapatan harian yang kini telah dinikmati ribuan
driver—baik anggota ORASKI maupun mitra individu lainnya.
Lebih lanjut, ORASKI menilai bahwa revisi Undang-Undang Lalu Lintas sebaiknya diarahkan untuk
meningkatkan kualitas layanan dan keselamatan pengguna, bukan semata-mata perubahan status
atau pembatasan tarif yang berpotensi melemahkan daya saing.
“Kami ingin keberlangsungan ekosistem transportasi online tetap terjaga. Jangan rusak dengan regulasi yang keliru arah. Kami ingin solusi jangka panjang, bukan sensasi jangka pendek,” ungkap Fahmi.
Fahmi menambahkan ORASKI percaya bahwa keberlangsungan sektor transportasi online hanya bisa dijaga melalui dialog yang sehat, regulasi yang proporsional, serta keterlibatan nyata dari para pelaku utamanya—yakni
mitra pengemudi sendiri.
"Kami akan terus berada di jalur perjuangan yang rasional dan solutif, tanpa perlu terjebak dalam dinamika politik sesaat yang justru dapat merusak ekosistem yang telah kita bangun bersama," pungkasnya.
(GUS)
Berita Terkait
Ekbis
Grab untuk Indonesia, Program Komitmen Rp100 Miliar: Sebuah Cerita dalam Tiga Babak
Di balik pertumbuhan ekonomi digital, jutaan masyarakat Indonesia menemukan peluang pendapatan baru, termasuk Mitra Pengemudi dan Mitra UMKM transportasi daring yang setiap hari menggerakkan aktivitas ekonomi.
Rabu, 14 Jan 2026 15:00
News
Regulasi Ojol Dibahas Kemnaker, Penolakan Driver 'Meledak' di Banyak Kota
Kemnaker RI kembali melanjutkan pembahasan regulasi transportasi daring alias ojek online (ojol) melalui FGD bertema “Sistem Bagi Hasil pada Layanan Transportasi Online”
Jum'at, 28 Nov 2025 11:33
News
Ribuan Ojol Turun ke Jalan, URC Tegaskan Empat Tuntutan dan Tolak Komisi 10 Persen
Ribuan pengemudi ojek online yang tergabung dalam komunitas Unit Reaksi Cepat (URC) Bergerak, menggelar aksi damai di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (7/11/2025) kemarin.
Sabtu, 08 Nov 2025 12:20
News
Menjaga Industri Digital Indonesia: Aspirasi Driver Ojek Online dalam Bingkai Kebijakan
Industri digital Indonesia kini menjadi penopang utama perekonomian nasional. Proyeksi pemerintah menyebutkan lima tahun ke depan nilai ekonomi digital akan tumbuh empat kali lipat, mencapai USD210-360 miliar atau sekitar Rp5.800 triliun.
Rabu, 29 Okt 2025 20:13
News
SPJM Tebar 1.000 Paket Sembako untuk Warga & Ojol di Makassar
SPJM bekerja sama dengan Yayasan Generasi Hebat Sejahtera (98 Resolution Network), menggelar aksi sosial bertajuk “Berbagi untuk Negeri” dengan membagikan 1.000 paket sembako di Kota Makassar.
Sabtu, 11 Okt 2025 12:21
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Sejumlah Warga Di Kawasan Industri Malili Sepakati Nilai Kerohiman Pemerintah
2
Plt Kadisdikbud Jeneponto Tegaskan Disiplin Guru PAUD dan Kejelasan PPPK
3
Dipadati Penonton, Wakil Bupati Sidrap Puji Arena Voli Usaha Leo
4
Dosa Sosial dan Kelalaian Negara di atas Saluran Drainase
5
Lanud Sultan Hasanuddin Turunkan 4 Alutsista Bantu Pencarian Korban ATR 42-500
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Sejumlah Warga Di Kawasan Industri Malili Sepakati Nilai Kerohiman Pemerintah
2
Plt Kadisdikbud Jeneponto Tegaskan Disiplin Guru PAUD dan Kejelasan PPPK
3
Dipadati Penonton, Wakil Bupati Sidrap Puji Arena Voli Usaha Leo
4
Dosa Sosial dan Kelalaian Negara di atas Saluran Drainase
5
Lanud Sultan Hasanuddin Turunkan 4 Alutsista Bantu Pencarian Korban ATR 42-500