PLN & Kejati se-Sulawesi Perkuat Sinergi Hukum, Sepakat Dukung Proyek Listrik Nasional

KENDARI - PLN Unit Induk se-Indonesia resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Tujuannya, untukmemperkuat sinergi dalam penanganan persoalan hukum perdata, penyelamatan aset negara, dan mendukung percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan nasional.

Penandatanganan PKS ini dilakukan serentak dan disaksikan secara daring oleh Jaksa Agung RI, ST. Burhanuddin; Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo; serta jajaran pejabat tinggi Kejaksaan Agung RI, termasuk Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), R. Narendra Jatna; dan Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel), Prof. Reda Manthovani.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Direktur Utama PLN dan Kejaksaan Agung RI. Langkah ini menjadi bentuk penguatan kolaborasi strategis untuk mendukung pembangunan nasional yang berlandaskan hukum dan transparansi.

Di wilayah Sulawesi, PLN Unit Induk Pembangunan (UIP) Sulawesi menandatangani enam PKS dengan seluruh Kejaksaan Tinggi provinsi di kawasan ini: Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Penandatanganan dilakukan serentak bersama empat unit induk PLN di Sulawesi: PLN UID Sulselrabar, PLN UID Suluttenggo, PLN UIP Sulawesi, dan PLN UIP3B Sulawesi.

Secara khusus, penandatanganan PKS antara PLN UIP Sulawesi dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara digelar secara hybrid di Kantor PT PLN (Persero) UPDK Kendari, Senin (14/7) kemarin. Penandatanganan ini dilakukan bersamaan dengan agenda nasional MoU.

PKS ditandatangani langsung oleh Plt. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Anang Supriatna, dan General Manager PLN UIP Sulawesi, Wisnu Kuntjoro Adi. Perjanjian ini meliputi kerja sama hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, serta pendampingan hukum untuk proyek strategis nasional dan penguatan tata kelola aset negara.

Dalam sambutannya, Anang Supriatna menegaskan komitmen Kejaksaan Tinggi dalam memberikan pendampingan dan bantuan hukum kepada PLN, khususnya untuk mendukung pembangunan infrastruktur kelistrikan yang sesuai koridor hukum.

“Dengan dukungan dari Kejaksaan Tinggi, kami yakin operasional PLN akan berjalan lebih optimal, transparan, dan sesuai dengan koridor hukum. Melalui fungsi Jaksa Pengacara Negara, kami siap mendukung PLN dalam menyelesaikan kendala hukum dan mendampingi penyelamatan aset negara, demi terwujudnya pembangunan nasional yang tertib dan sah secara hukum,” ujarnya.

Sementara itu, General Manager PLN UIP Sulawesi, Wisnu Kuntjoro Adi, menyampaikan apresiasinya atas sinergi yang terjalin dengan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.

“PKS ini bukan sekadar dokumen kerja sama, tetapi bentuk komitmen nyata PLN dalam memperkuat tata kelola proyek infrastruktur ketenagalistrikan secara akuntabel dan berbasis hukum, baik dalam bidang perdata maupun tata usaha negara. Kolaborasi ini diharapkan mempercepat realisasi pembangunan kelistrikan di Sulawesi Tenggara secara berkelanjutan dan aman secara hukum demi kesejahteraan masyarakat,” tutup Wisnu.

PLN terus memperluas kerja sama lintas sektor untuk memastikan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan nasional berjalan tertib, sah, dan memberikan manfaat optimal bagi negara serta masyarakat.