Kunker ke BPSPL Makassar, Barantin & DPR RI Sinergi Dukung Pengelolaan Laut Berkelanjutan
Senin, 21 Jul 2025 09:17
Barantin melalui Deputi Bidang Karantina Ikan, Drama Panca Putra, mendampingi Komisi IV DPR RI dalam kunjungan kerja ke BPSPL Makassar, Sulawesi Selatan, pada Jumat (18/7) pekan lalu. Foto/IST
MAKASSAR - Badan Karantina Indonesia (Barantin) melalui Deputi Bidang Karantina Ikan, Drama Panca Putra, mendampingi Komisi IV DPR RI dalam kunjungan kerja ke Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar, Sulawesi Selatan, pada Jumat (18/7) pekan lalu.
Kunjungan ini bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya kelautan dan pesisir di wilayah timur Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan.
Komisi IV DPR RI, yang membidangi sektor pertanian, kelautan, dan lingkungan hidup, meninjau berbagai program BPSPL Sulsel, seperti rehabilitasi ekosistem pesisir, pengelolaan kawasan konservasi laut, serta perlindungan spesies laut yang dilindungi.
Ketua Tim Kunjungan Komisi IV DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, mengatakan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk memastikan program pengelolaan pesisir dan laut yang dijalankan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui BPSPL Makassar memberikan dampak positif bagi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
"Apapun yang pemerintah buat yang apapun pemerintah lakukan tujuan akhirnya adalah kesejahteraan rakyat. Nah saya ingin tanya ini apa yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat dengan adanya BPSPL? Saya berharap, BPSPL juga bermanfaat bagi rakyat secara langsung," ujar Abdul Kharis.
Sementara itu, Drama Panca Putra menjelaskan bahwa kunjungan ini memperkuat sinergi antara Badan Karantina Indonesia dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya BPSPL.
"Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk menegaskan peran Badan Karantina Indonesia, khususnya di bidang karantina ikan, dalam melindungi kekayaan sumber daya ikan nasional dari ancaman penyakit, perdagangan ilegal, serta eksploitasi tak terkendali," kata Drama.
Drama juga menekankan bahwa karantina berperan penting dalam memastikan keamanan hayati ikan yang dilindungi. Pembahasan kali ini tidak hanya mengenai dinamika organisasi, tetapi juga isu Integrasi Satu Data yang akan menjadi dasar perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan wilayah laut Indonesia.
"Kami tentunya juga sangat mengapresiasi dukungan Komisi IV DPR RI terhadap penguatan fungsi karantina dan kolaborasi dalam pelestarian laut, khususnya di daerah pesisir," tambahnya.
Drama berharap, dengan adanya kunjungan dan dukungan Komisi IV DPR RI, sinergi antarinstansi akan semakin kuat dalam mendorong tata kelola kelautan yang berkelanjutan demi perlindungan Sumber Daya Laut, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan serta untuk kesejahteraan masyarakat pesisir.
Rombongan Komisi IV DPR RI juga didampingi oleh Kepala Balai Karantina Sulawesi Selatan, perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta instansi terkait lainnya.
Kunjungan ini bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya kelautan dan pesisir di wilayah timur Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan.
Komisi IV DPR RI, yang membidangi sektor pertanian, kelautan, dan lingkungan hidup, meninjau berbagai program BPSPL Sulsel, seperti rehabilitasi ekosistem pesisir, pengelolaan kawasan konservasi laut, serta perlindungan spesies laut yang dilindungi.
Ketua Tim Kunjungan Komisi IV DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, mengatakan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk memastikan program pengelolaan pesisir dan laut yang dijalankan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui BPSPL Makassar memberikan dampak positif bagi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
"Apapun yang pemerintah buat yang apapun pemerintah lakukan tujuan akhirnya adalah kesejahteraan rakyat. Nah saya ingin tanya ini apa yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat dengan adanya BPSPL? Saya berharap, BPSPL juga bermanfaat bagi rakyat secara langsung," ujar Abdul Kharis.
Sementara itu, Drama Panca Putra menjelaskan bahwa kunjungan ini memperkuat sinergi antara Badan Karantina Indonesia dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya BPSPL.
"Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk menegaskan peran Badan Karantina Indonesia, khususnya di bidang karantina ikan, dalam melindungi kekayaan sumber daya ikan nasional dari ancaman penyakit, perdagangan ilegal, serta eksploitasi tak terkendali," kata Drama.
Drama juga menekankan bahwa karantina berperan penting dalam memastikan keamanan hayati ikan yang dilindungi. Pembahasan kali ini tidak hanya mengenai dinamika organisasi, tetapi juga isu Integrasi Satu Data yang akan menjadi dasar perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan wilayah laut Indonesia.
"Kami tentunya juga sangat mengapresiasi dukungan Komisi IV DPR RI terhadap penguatan fungsi karantina dan kolaborasi dalam pelestarian laut, khususnya di daerah pesisir," tambahnya.
Drama berharap, dengan adanya kunjungan dan dukungan Komisi IV DPR RI, sinergi antarinstansi akan semakin kuat dalam mendorong tata kelola kelautan yang berkelanjutan demi perlindungan Sumber Daya Laut, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan serta untuk kesejahteraan masyarakat pesisir.
Rombongan Komisi IV DPR RI juga didampingi oleh Kepala Balai Karantina Sulawesi Selatan, perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta instansi terkait lainnya.
(TRI)
Berita Terkait
News
Komisi V DPR RI Minta KNKT Investigasi Jatuhnya Pesawat ATR IAT di Maros
Komisi V DPR RI merespons insiden jatuhnya pesawat ATR 42-500 milik Indonesia Air Transport (IAT) di pegunungan Maros, Sulawesi Selatan.
Selasa, 20 Jan 2026 22:10
News
Karantina Sulsel Gagalkan Penyelundupan Nuri Kepala Hitam Asal Sorong
Karantina Sulawesi Selatan melalui tempat layanan Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar menggagalkan upaya pengiriman ilegal dua ekor burung nuri kepala hitam asal Sorong.
Minggu, 18 Jan 2026 12:00
Sulsel
Taufan Pawe Optimis IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028
Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe, memproyeksikan Ibu Kota Nusantara (IKN) siap beroperasi penuh sebagai pusat pemerintahan atau Ibu Kota Politik pada tahun 2028.
Rabu, 14 Jan 2026 17:34
News
Karantina Sulsel Gelar Operasi Patuh di Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar
Karantina Sulawesi Selatan menggelar Operasi Patuh menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) di Pelabuhan Laut Soekarno Hatta Makassar, Selasa (23/12).
Kamis, 25 Des 2025 20:41
News
Andi Basmal Dampingi Komisi XIII DPR RI Tinjau Rutan Makassar
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kakanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal, turut mendampingi rombongan Komisi XIII DPR RI dalam kunjungan kerja reses ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Makassar, Jumat (12/12).
Jum'at, 12 Des 2025 21:20
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Perluas Jangkauan, Maxim Segera Buka 4 Cabang Baru di Sulsel
2
UMI Satu-Satunya PTS di Indonesia Timur jadi Pengelola KNB Scholarship 2026
3
Baru Bergabung ke PSI, Sekjen Raja Juli Juluki RMS Jokowinya Sulsel
4
Di Rakernas, Kaesang Resmikan RMS Bergabung ke PSI Lewat Pantun
5
UMI Bersama Sekolah dan Madrasah Se-Kota Makassar Gagas Program Dakwah
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Perluas Jangkauan, Maxim Segera Buka 4 Cabang Baru di Sulsel
2
UMI Satu-Satunya PTS di Indonesia Timur jadi Pengelola KNB Scholarship 2026
3
Baru Bergabung ke PSI, Sekjen Raja Juli Juluki RMS Jokowinya Sulsel
4
Di Rakernas, Kaesang Resmikan RMS Bergabung ke PSI Lewat Pantun
5
UMI Bersama Sekolah dan Madrasah Se-Kota Makassar Gagas Program Dakwah