Waka DPD RI Tamsil Linrung Ajak Menkeu Supervisi Kemandirian Fiskal Daerah

JAKARTA - Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung mengajak Kementerian Keuangan memperkuat arah kebijakan fiskal nasional agar lebih produktif dan berorientasi pada kemandirian daerah.

Dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Tamsil menegaskan bahwa arsitektur APBN harus mencerminkan keseimbangan antara moral kekuasaan dan keberlanjutan ekonomi rakyat.

“Arsitektur APBN adalah cerminan moral kekuasaan. Saya mengapresiasi gebrakan revolusioner Pak Purbaya yang sejalan dengan semangat Asta Cita Presiden Prabowo, memperbesar keberpihakan anggaran ke daerah yang langsung ke rakyat dan menggerakkan produktivitas nasional,” ujar Tamsil di Kompleks DPD RI, Senin (3/11).

Tamsil menilai arah kebijakan fiskal Menkeu Purbaya sudah berada di jalur yang benar. Namun, efektivitasnya bergantung pada kemampuan daerah memanfaatkan ruang fiskal yang ada.

Karena itu, diperlukan supervisi kebijakan untuk mendorong kemandirian fiskal, agar desentralisasi keuangan benar-benar menghasilkan kreativitas dan produktivitas, bukan ketergantungan.

“Sebagai perwakilan daerah, kami merasakan denyut kehidupan di lapangan yang sering kali tidak terjangkau oleh pusat. Daerah memerlukan bimbingan, bukan sekadar transfer. Diperlukan supervisi yang konstruktif bagi kemandirian fiskal daerah, agar setiap rupiah menghidupkan ekonomi rakyat, bukan hanya menutup beban administratif,” tegasnya.

Tamsil juga menekankan pentingnya memperkuat inovasi pembiayaan pembangunan daerah melalui skema pembiayaan publik, sehingga dapat menstimulasi pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik secara mandiri dan akuntabel.

“Daerah yang memiliki kredibilitas fiskal seharusnya diberi ruang untuk membiayai dirinya sendiri. Instrumen seperti municipal bond bisa menjadi jalan tengah antara kemandirian dan akuntabilitas. Dengan begitu, fiskal nasional tidak hanya disiplin, tetapi juga hidup dan produktif,” tambahnya.

Selain itu, Tamsil mengingatkan bahwa keadilan fiskal harus tetap menjadi kompas utama kebijakan pusat. Ia menyoroti pentingnya proporsi Transfer ke Daerah (TKD) yang adil dan tepat sasaran sebagai instrumen pemerataan produktivitas, bukan sekadar distribusi anggaran.

"Keadilan fiskal bukan hanya soal pembagian angka, tapi pembagian kesempatan untuk tumbuh. Pemerintah pusat dan daerah harus berjalan dalam satu nadi. Ketika fiskal pusat kuat dan daerah berdaya, maka kemakmuran nasional akan tumbuh dari akar,” ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Tamsil menegaskan komitmen DPD RI untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam memastikan arah kebijakan fiskal nasional berjalan dengan moral keadilan. Ia menilai kerja sama antara DPD RI dan Kementerian Keuangan menjadi krusial untuk mengawal keseimbangan antara disiplin fiskal dan pemerataan ekonomi.

"Kami mendukung penuh langkah Pak Purbaya dalam membangun fiskal yang berani dan berpihak. Tetapi kami juga ingin memastikan agar keberanian fiskal ini menumbuhkan daerah. Karena sejatinya, keadilan fiskal adalah napas bagi kemakmuran bangsa,” tandas Tamsil.

Di tempat yang sama, Menkeu Purbaya menyampaikan belum bisa menyampaikan banyak hal terkait pertemuan dengan DPD. Pasalnya, sejak ditunjuk jadi Menkeu, raker hari ini merupakan pertemuan pertama dengan DPD.

"Saya baru mau mulai diskusi dengan DPD. Jadi belum bisa ceritain tentang diskusinya. Kemudian perkembangan yang terjadi seperti apa di kementerian di anggaran kita," ujar Purbaya kepada wartawan.

Terkait realokasi anggaran yang tidak terserap, Purbaya menekankan bahwa kementerian yang ia pimpin menjalankan kebijakan yang perlu, dalam hal ini adalah memastikan anggaran digunakan maksimal. Ia mengklaim, pemerintah memberi bantuan tambahan untuk mendorong ekonomi lebih cepat.