Pengusaha Litha Brent Protes Asetnya Dilelang Hanya Rp70 M, Padahal Nilai Wajar Rp228 M
Selasa, 11 Nov 2025 19:24
Mantan anggota DPD RI asal Sulawesi Selatan, Litha Brent saat memberikan keterangan ke awak media di kantornya pada Selasa (11/11/2025). Foto: Muhaimin
MAKASSAR - Mantan anggota DPD RI asal Sulawesi Selatan, Litha Brent, menyuarakan protes keras terhadap proses lelang aset miliknya berupa lahan seluas 23.569 meter persegi di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar.
Ia menilai harga lelang yang ditetapkan kurator tidak mencerminkan nilai sebenarnya dari aset tersebut.
Lahan yang selama ini digunakan sebagai terminal bus PO Litha & Co itu dilelang seharga Rp70,8 miliar. Padahal, hasil appraisal independen menunjukkan nilai wajar mencapai Rp228 miliar, sementara NJOP tercatat sebesar Rp179 miliar.
“Itu tidak masuk akal. Masa lahan bernilai ratusan miliar dijual hanya Rp70 miliar? Ada apa di balik ini?” ujar Litha Brent saat ditemui di Kantor Perwakilan PO Litha Bus, Jalan Gunung Merapi, Makassar, Selasa (11/11/2025).
Litha menjelaskan, proses lelang dilakukan pada 28 Oktober 2025, dengan pelunasan pembayaran oleh pemenang lelang pada 4 November 2025. Sehari berselang, pihak pembeli datang menyampaikan bahwa lahan tersebut telah resmi beralih kepemilikan.
Tak lama kemudian, pada 7 November 2025, pembeli bersama sejumlah personel Brimob mendatangi lokasi untuk mengambil alih lahan secara paksa.
“Eksekusi seperti itu seharusnya berdasarkan penetapan pengadilan. Ini malah langsung kuasai lahan dengan mengerahkan aparat,” tegasnya.
Ia menilai tindakan penguasaan lahan itu tergesa-gesa dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
“Kami bingung harus mengadu ke mana, karena yang datang sudah lengkap dengan aparat bersenjata,” tambahnya dengan nada kecewa.
Menurut Litha, lahan tersebut selama ini menjadi pusat aktivitas transportasi warga Makassar melalui layanan PO Litha & Co. Ia berharap pemerintah dan aparat penegak hukum menelusuri kejanggalan dalam proses lelang tersebut agar tidak merugikan pihak mana pun.
Ia menilai harga lelang yang ditetapkan kurator tidak mencerminkan nilai sebenarnya dari aset tersebut.
Lahan yang selama ini digunakan sebagai terminal bus PO Litha & Co itu dilelang seharga Rp70,8 miliar. Padahal, hasil appraisal independen menunjukkan nilai wajar mencapai Rp228 miliar, sementara NJOP tercatat sebesar Rp179 miliar.
“Itu tidak masuk akal. Masa lahan bernilai ratusan miliar dijual hanya Rp70 miliar? Ada apa di balik ini?” ujar Litha Brent saat ditemui di Kantor Perwakilan PO Litha Bus, Jalan Gunung Merapi, Makassar, Selasa (11/11/2025).
Litha menjelaskan, proses lelang dilakukan pada 28 Oktober 2025, dengan pelunasan pembayaran oleh pemenang lelang pada 4 November 2025. Sehari berselang, pihak pembeli datang menyampaikan bahwa lahan tersebut telah resmi beralih kepemilikan.
Tak lama kemudian, pada 7 November 2025, pembeli bersama sejumlah personel Brimob mendatangi lokasi untuk mengambil alih lahan secara paksa.
“Eksekusi seperti itu seharusnya berdasarkan penetapan pengadilan. Ini malah langsung kuasai lahan dengan mengerahkan aparat,” tegasnya.
Ia menilai tindakan penguasaan lahan itu tergesa-gesa dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
“Kami bingung harus mengadu ke mana, karena yang datang sudah lengkap dengan aparat bersenjata,” tambahnya dengan nada kecewa.
Menurut Litha, lahan tersebut selama ini menjadi pusat aktivitas transportasi warga Makassar melalui layanan PO Litha & Co. Ia berharap pemerintah dan aparat penegak hukum menelusuri kejanggalan dalam proses lelang tersebut agar tidak merugikan pihak mana pun.
(UMI)
Berita Terkait
News
Tamsil Linrung Desak Kapolri Sanksi Polisi yang Terlibat Intimidasi Santriwati di Sukoharjo
Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung mendesak Kapolri mengusut tuntas dugaan intimidasi terhadap santriwati dalam penggeledahan di lembaga pendidikan Al-Qur’an di Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah.
Minggu, 01 Nov 2026 18:22
Sulsel
Terima Kunjungan Anggota DPD RI, Andi Syahrum Perkuat Sinergi Pelayanan Air Bersih
Plt Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Makassar, Andi Syahrum, menerima kunjungan kerja Anggota DPD RI, Andi Abdul Waris Halid, di Kantor Perumda Air Minum Kota Makassar, Jalan Dr. Ratulangi No. 3, Rabu (21/10/2026).
Rabu, 21 Okt 2026 15:11
News
Wakil Ketua DPD Tamsil Linrung Apresiasi Dua Tahun Kepemimpinan Presiden Prabowo
Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung mengapresiasi dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan penguatan hubungan internasional.
Selasa, 20 Okt 2026 20:07
News
Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung Apresiasi Langkah Kapolda Sulsel Redam Kriminalitas
Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung mengapresiasi ketegasan sekaligus pendekatan menyeluruh Kapolda Sulawesi Selatan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Selasa, 20 Okt 2026 17:52
News
Tamsil Linrung Tegaskan Dinamika Putusan MK Tak Boleh Ganggu Tugas Presiden
Wakil Ketua Umum DPD RI, Tamsil Linrung, bersilaturahmi dengan sejumlah awak media di Kantor Perwakilan DPD RI Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa (20/10/2026).
Selasa, 20 Okt 2026 15:01
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Darmawangsyah Optimistis Tim Sepak Bola Gowa Bersaing di Porprov Sulsel
2
Ditjen Minerba Apresiasi Kontribusi PNBP Vale Indonesia
3
SMARTFREN Bundling nubia A77 5G, Internet Unlimited Dua Tahun Mulai Rp3,5 Juta
4
Polri di Persimpangan: Menguji Warisan Listyo Sigit, Memulihkan Marwah Bhayangkara
5
Sengketa Hak Pensiun dan Laporan Polisi PT Anugrah 388 Berakhir Damai
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Darmawangsyah Optimistis Tim Sepak Bola Gowa Bersaing di Porprov Sulsel
2
Ditjen Minerba Apresiasi Kontribusi PNBP Vale Indonesia
3
SMARTFREN Bundling nubia A77 5G, Internet Unlimited Dua Tahun Mulai Rp3,5 Juta
4
Polri di Persimpangan: Menguji Warisan Listyo Sigit, Memulihkan Marwah Bhayangkara
5
Sengketa Hak Pensiun dan Laporan Polisi PT Anugrah 388 Berakhir Damai