GRT Desak DPP PKB Pecat Kader yang Diduga Langgar Etik di Jeneponto
Selasa, 09 Des 2025 15:11
Sejumlah anggota GRT saat melakukan aksi di lokasi Muswil PKB Sulsel di Kota Makassar. Foto: SINDO Makassar/Sulaiman Nai
MAKASSAR - Musyawarah Wilayah (Muswil) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulawesi Selatan di Hotel Aryaduta, Kota Makassar, Senin (8/12/2025) sore kemarin, diwarnai aksi unjuk rasa.
Massa yang mengatasnamakan diri Gerakan Rakyat Turatea (GRT) datang dengan mobil bak terbuka sebagai panggung orasi.
Mereka membawa spanduk bertuliskan tuntutan agar dua kader PKB, masing-masing anggota DPRD Jeneponto dan DPRD Takalar, dicopot dari jabatan dan status kader partai.
Keduanya dituding terlibat skandal perselingkuhan hingga melahirkan seorang anak. Aksi itu dianggap telah melanggar kode etik partai dan mencoreng marwah DPR.
Mereka melakukan aksi unjuk rasa di pintu masuk Hotel Arya Duta, sambil membakar ban bekas. Ketegangan dan aksi adu mulut antara pengunjukrasa dan petugas keamanan sempat terjadi, namun situasi akhirnya dapat dikendalikan.
Dalam aksinya, pengunjuk rasa menyoroti dugaan skandal yang melibatkan Wakil Ketua II DPRD Jeneponto berinisial MB dan anggota DPRD Takalar SR. Keduanya diduga melanggar etika sebagai kader partai dan dianggap mencoreng marwah PKB.
"Koordinasi DPC PKB Jeneponto, kami datang untuk menyatakan sikap terkait skandal perselingkuhan pimpinan DPR, Wakil Ketua II atas nama Muh. Basir dan anggota DPRD Takalar Sri Reski Ulandari yang sudah melahirkan anak yang tidak sah yang diduga hasil nikah siri," ujar Rachmat, Kordinator Aksi GRT kepada wartawan.
Rahmat mendesak DPP dan DPW PKB Sulawesi Selatan untuk segera mencabut status kader kedua terduga pelanggar kode etik partai.
"Kita mendesak pihak internal PKB, dalam hal ini, DPW Provinsi Sulawesi Selatan untuk berkoordinasi dengan pihak DPC PKB Kabupaten Jeneponto, untuk segera menindak lanjuti apa yang menjadi aduan " tegasnya.
Massa kecewa karena laporan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Jeneponto belum ditindaklanjuti. Mereka menuntut tiga hal: pemecatan MB, pelaksanaan sidang etik segera, dan tes DNA untuk membuktikan status anak.
Menanggapi tuntutan dari GRT, Sekretaris DPW PKB Sulsel Muhammad Haikal menyatakan partai telah menerima aduan resmi. Namun, Haikal menegaskan, PKB memerlukan bukti yang kuat sebelum mengambil keputusan.
"Kami butuh bukti kuat untuk meyakinkan mekanisme pengambilan keputusan di partai. Insyaallah kalau ada buktinya dan bisa dibuktikan, pasti partai mengambil sikap tegas soal ini," tutup Haikal.
Massa yang mengatasnamakan diri Gerakan Rakyat Turatea (GRT) datang dengan mobil bak terbuka sebagai panggung orasi.
Mereka membawa spanduk bertuliskan tuntutan agar dua kader PKB, masing-masing anggota DPRD Jeneponto dan DPRD Takalar, dicopot dari jabatan dan status kader partai.
Keduanya dituding terlibat skandal perselingkuhan hingga melahirkan seorang anak. Aksi itu dianggap telah melanggar kode etik partai dan mencoreng marwah DPR.
Mereka melakukan aksi unjuk rasa di pintu masuk Hotel Arya Duta, sambil membakar ban bekas. Ketegangan dan aksi adu mulut antara pengunjukrasa dan petugas keamanan sempat terjadi, namun situasi akhirnya dapat dikendalikan.
Dalam aksinya, pengunjuk rasa menyoroti dugaan skandal yang melibatkan Wakil Ketua II DPRD Jeneponto berinisial MB dan anggota DPRD Takalar SR. Keduanya diduga melanggar etika sebagai kader partai dan dianggap mencoreng marwah PKB.
"Koordinasi DPC PKB Jeneponto, kami datang untuk menyatakan sikap terkait skandal perselingkuhan pimpinan DPR, Wakil Ketua II atas nama Muh. Basir dan anggota DPRD Takalar Sri Reski Ulandari yang sudah melahirkan anak yang tidak sah yang diduga hasil nikah siri," ujar Rachmat, Kordinator Aksi GRT kepada wartawan.
Rahmat mendesak DPP dan DPW PKB Sulawesi Selatan untuk segera mencabut status kader kedua terduga pelanggar kode etik partai.
"Kita mendesak pihak internal PKB, dalam hal ini, DPW Provinsi Sulawesi Selatan untuk berkoordinasi dengan pihak DPC PKB Kabupaten Jeneponto, untuk segera menindak lanjuti apa yang menjadi aduan " tegasnya.
Massa kecewa karena laporan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Jeneponto belum ditindaklanjuti. Mereka menuntut tiga hal: pemecatan MB, pelaksanaan sidang etik segera, dan tes DNA untuk membuktikan status anak.
Menanggapi tuntutan dari GRT, Sekretaris DPW PKB Sulsel Muhammad Haikal menyatakan partai telah menerima aduan resmi. Namun, Haikal menegaskan, PKB memerlukan bukti yang kuat sebelum mengambil keputusan.
"Kami butuh bukti kuat untuk meyakinkan mekanisme pengambilan keputusan di partai. Insyaallah kalau ada buktinya dan bisa dibuktikan, pasti partai mengambil sikap tegas soal ini," tutup Haikal.
(MAN)
Berita Terkait
Sulsel
PW Fatayat NU Sulsel bersama PB PKB Bahas Tantangan Kesejahteraan Perempuan dan Anak
Pengurus PW Fatayat NU Sulsel periode 2026–2031 melakukan silaturahim dan audiensi dengan Fadhilah Fahriana, Ketua Perempuan Bangsa PKB sekaligus Anggota DPRD Sulsel di Ruang Rapat Fraksi PKB, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada Rabu (18/11/2026).
Kamis, 19 Nov 2026 11:34
Makassar City
PKB Makassar Bedah Sosialisme Islam, Fauzi Tekankan Pentingnya Penguatan Ideologi Kader
DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Makassar menggelar Dialog Publik bertema Sosialisme Islam di Kantor DPC PKB Kota Makassar pada Ahad (15/11/2026),
Selasa, 17 Nov 2026 11:56
News
PKB Makassar Kaji Sosialisme Islam, Deng Ical Dorong Ekonomi Berkeadilan
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB, Syamsu Rizal MI mendorong pengkajian sosialisme Islam sebagai salah satu gagasan untuk mewujudkan sistem ekonomi yang lebih berkeadilan dan berpihak kepada masyarakat.
Kamis, 05 Nov 2026 23:37
News
Prabowonomic dan Ekonomi Konstitusi Dibedah di Makassar, Panji Bangsa Dorong Potensi Anak Muda
Organisasi Kepemudaan Pasukan Jihad Kebangkitan Bangsa (Panji Bangsa) menggelar Diskusi Publik bertajuk 'Prabowonomic, Ekonomi Konstitusi, dan Ruang Tumbuh: Percepatan Ekonomi Kelompok Muda Kreatif', di Makassar, Sabtu (26/9/2026).
Sabtu, 26 Sep 2026 20:19
Sulsel
Fauzi Andi Wawo: PKB dan Sindo Makassar Tak Ada Sekat
Ketua DPC PKB Makassar, Fauzi Andi Wawo, memenuhi undangan Sindo Makassar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-19 di Kantor Sindo Makassar, Kompleks Marinda, Maricaya Selatan, Mamajang pada Kamis (24/09/2026).
Kamis, 24 Sep 2026 15:06
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Fadil Imran Pesan Darmawangsyah Jaga Amanah dan Rangkul Semua Pihak
2
1.008 Penyuluh KB Ikuti Jambore IPeKB Sulsel 2026 di Bulukumba
3
Wali Kota Munafri Minta Pejabat OPD yang Baru Dilantik Bawa Konsep Kerja Konkret
4
PDIP Sulsel Gembleng Kader Perempuan, Siapkan Penggerak hingga Akar Rumput
5
Appi Targetkan 1.005 RW di Makassar Punya Bank Sampah dan Terhubung Tabungan Emas
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Fadil Imran Pesan Darmawangsyah Jaga Amanah dan Rangkul Semua Pihak
2
1.008 Penyuluh KB Ikuti Jambore IPeKB Sulsel 2026 di Bulukumba
3
Wali Kota Munafri Minta Pejabat OPD yang Baru Dilantik Bawa Konsep Kerja Konkret
4
PDIP Sulsel Gembleng Kader Perempuan, Siapkan Penggerak hingga Akar Rumput
5
Appi Targetkan 1.005 RW di Makassar Punya Bank Sampah dan Terhubung Tabungan Emas