Kemenkum Sulsel Gelar 71 Kegiatan Penyuluhan Hukum Sepanjang 2025, Jangkau 8.509 Peserta

MAKASSAR - Sepanjang tahun 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) memperluas jangkauan layanan penyuluhan hukum hingga ke sekolah, kampus, lembaga pemasyarakatan, kelurahan, hingga komunitas masyarakat. Total 71 kegiatan telah dilaksanakan dengan 8.509 peserta, menjadikan 2025 sebagai salah satu tahun dengan cakupan edukasi hukum terbesar.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, Kamis (11/12) menyampaikan bahwa penguatan kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu fokus strategis tahun 2025. Upaya ini diwujudkan melalui penyebaran pengetahuan hukum sejak dini, peningkatan pemahaman masyarakat terhadap aturan, dan mendorong partisipasi publik dalam membangun budaya taat hukum.

Salah satu titik edukasi hukum terbesar berada di SMPN 48 Makassar, yang di sepanjang tahun 2025 tercatat menjadi lokasi penyuluhan hukum dengan peserta terbanyak, mencapai lebih dari 3.400 siswa dari berbagai sesi. Kegiatan dilakukan pada 14 Februari, 25 Februari, 11 April, 9 Mei, 13 Juni, 16 Juli, 8 Agustus, dan 16 September 2025.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Heny Widyawati yang hadir pada salah satu kegiatan penyuluhan tersebut mengapresiasi antusiasme sekolah dalam menerima tim penyuluh hukum. Ia menegaskan pentingnya pendidikan hukum sejak dini untuk membentuk karakter dan moralitas peserta didik di tengah gempuran perkembangan teknologi dan pergaulan yang kompleks.

“Edukasi seperti ini membantu siswa memahami risiko kenakalan remaja, cyberbullying, hingga pelanggaran ruang digital,” ujar Heny dalam sesi tersebut.

Pada kunjungan berikutnya, berbagai tema hukum diangkat, mulai dari pencegahan tawuran dan bullying, bahaya narkoba, bahaya LGBT dari perspektif hukum, kekerasan dan judi online, penanaman nilai hukum berbasis kearifan lokal, hingga soft skill remaja berbasis kepatuhan hukum. Semua tema disesuaikan dengan dinamika sosial yang relevan bagi usia pelajar.

Kepala SMPN 48 Makassar, Rahmaniar Basri, menyampaikan dukungan penuh terhadap kegiatan ini dan mengajak siswa untuk menyerap edukasi hukum sebagai bekal spiritual, sosial, dan moral untuk kehidupan mereka di masa mendatang.

Selain sekolah, edukasi hukum juga menjangkau 19 kelurahan dan desa di Makassar, Bulukumba, Jeneponto, Wajo, Soppeng, Barru, dan daerah lainnya. Materi yang diberikan mencakup Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pembentukan dan Pembinaan Kelurahan/Desa Sadar Hukum (KSH/DSH), Pembentukan POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum), Peran Paralegal dalam Masyarakat dan Akses keadilan melalui UU 16 Tahun 2011.

Program ini menjadi salah satu strategi memperluas akses keadilan bagi masyarakat tingkat dasar. Banyak kegiatan berhasil melibatkan warga lokal, mulai dari 20 hingga 77 peserta pada setiap sesi.

Di sejumlah desa seperti Ara, Bontolangkasa Selatan, Pakatto, hingga Cakke Bone, penyuluhan berfokus pada pentingnya Pos Bantuan Hukum sebagai ujung tombak layanan keadilan bagi masyarakat kecil. Sementara di wilayah perkotaan seperti Kelurahan Pa’rang dan Pa’batang, materi menitikberatkan pada pemberdayaan paralegal agar dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam penanganan masalah hukum masyarakat.

Kalangan akademik juga menjadi sasaran edukasi hukum. Mahasiswa Universitas Sawerigading dan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin memperoleh pembekalan mengenai Implementasi bantuan hukum, Peran paralegal, Tindak pidana umum dan khusus, Perjalanan praktik hukum dalam kehidupan berbangsa dan Internsip dan transformasi ke dunia politik.

Pembekalan ini menjadi ruang bagi akademisi muda untuk memperkuat pemahaman hukum teoritis dan praktis sehingga mereka siap menjadi agen perubahan di masyarakat.

Sepanjang tahun, penyuluh hukum juga menggelar kegiatan di Lapas dan Rutan, termasuk Rutan Kelas I Makassar, Lapas Kelas IIB Maros, Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa, Lapas Narkotika Sungguminasa dan Lapas Parepare.

Materi menitik beratkan pada UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, terutama untuk memberikan pemahaman yang benar bagi warga binaan. Total peserta dari kegiatan ini mencapai lebih dari 700 warga binaan pemasyarakatan dan petugas. Tidak hanya untuk masyarakat, Kanwil Kemenkum Sulsel juga menggelar “Sharing Session Apel Sore” bagi pegawai sebanyak 8 kali dengan total peserta lebih dari 900 ASN.

Materi internal mencakup ASN BerAKHLAK, Service Excellent, JDIH, Kode Etik Pegawai, Pembinaan DSH/KSH, Perseroan Perseorangan dan Urgensi bantuan hukum untuk ASN.

Tahun 2025 juga ditandai dengan meningkatnya pelatihan paralegal yang digelar secara daring dan tatap muka, total 10 kegiatan dengan ratusan peserta dari Sinjai, Makassar, dan berbagai daerah lain di Sulawesi Selatan.

Fokus utama pelatihan meliputi Pengenalan KUHP baru, Pembentukan dan pengelolaan POSBAKUM, dan Peran paralegal dalam memperluas akses keadilanProgram ini penting untuk memperkuat kapasitas paralegal sebagai garda terdepan pemberi layanan hukum nonlitigasi di masyarakat.

Dengan total 71 kegiatan dan 8.509 peserta, Kanwil Kemenkum Sulsel meneguhkan komitmennya dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memperluas akses keadilan, dan menghadirkan layanan hukum yang inklusif.

Capaian ini diharapkan menjadi pijakan kuat untuk meningkatkan kualitas layanan hukum di tahun-tahun berikutnya sekaligus memperkuat budaya taat hukum di seluruh lapisan masyarakat Sulawesi Selatan.