PKB Jeneponto Buka Suara Soal Dugaan Skandal Perselingkuhan Kader

JENEPONTO - Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Jeneponto akhirnya angkat bicara menanggapi dugaan salah satu kadernya terlibat skandal perselingkuhan yang belakangan menjadi perhatian publik.

Ketua DPC PKB Jeneponto, H. Muhammad Sarif menegaskan bahwa partai menghormati proses hukum dan mekanisme internal yang berlaku. Ia menyampaikan bahwa PKB tidak akan memberikan toleransi terhadap kader yang terbukti melanggar etika, norma sosial, maupun aturan partai.

“PKB adalah partai yang menjunjung tinggi nilai moral, etika, dan ajaran agama. Jika benar ada kader yang terlibat dalam perbuatan yang mencoreng nama baik partai, tentu akan ada sanksi tegas sesuai dengan aturan organisasi,” tegasnya, saat ditemui di kediamannya, Jumat, (13/12/2025).

Ia juga menekankan bahwa hingga saat ini pihaknya masih menunggu hasil klarifikasi dan pendalaman informasi dari Badan Kehormatan (BK) DPRD Jeneponto serta laporan resmi dari pihak-pihak terkait. Menurutnya, PKB tidak ingin berspekulasi sebelum ada kejelasan fakta yang utuh.

“Kita dari DPC menerima laporan dari BKD (Badan Kehormatan Dewan) hasil dari rekomendasi sidangnya baru diserahkan ke fraksi DPC, DPC ke DPW dan DPP. Biarkan proses klarifikasi berjalan secara objektif dan transparan,” ujarnya.

Lebih lanjut Karaeng Patta Sapaannya menegaskan, sebagai langkah awal, DPC PKB Jeneponto telah berkoordinasi dengan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB Sulawesi Selatan untuk menindaklanjuti persoalan tersebut sesuai prosedur partai.

PKB Jeneponto juga berkomitmen untuk tetap fokus menjalankan agenda politik dan pelayanan kepada masyarakat, serta meminta kader-kadernya untuk menjaga integritas dan keteladanan di tengah masyarakat.

Sebelumnya, Sekertaris Wilayah SulSel PKB (Muhammad Haekal) menerima massa demonstrasi yang mengatasnamakan dari GRT (Gerakan Rakyat Turatea) di Hotel Arya Duta Kota Makasssar tempat Muswil PKB digelar pada, Senin.

Haekal menjelaskan, DPW PKB Sulsel saat ini tengah memproses aduan tersebut sesuai dengan mekanisme dan aturan internal partai. Ia menegaskan, bahwa aduan tersebut masih bersifat dugaan dan tuduhan terhadap individu, maka partai membutuhkan alat bukti yang kuat sebelum mengambil keputusan.

"Tugas kami sementara memproses aduan ini sesuai mekanisme di partai. Karena ini sifatnya tuduhan kepada seseorang, kami tentu membutuhkan bukti yang kuat agar bisa meyakinkan mekanisme pengambilan keputusan di partai,” jelas Haekal.