Rakor Kemenkum Sulsel Soroti Capaian Strategis 2025 dari Harmonisasi Produk Hukum

MAKASSAR - Rapat Koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan menyoroti capaian strategis kinerja Tahun 2025, mulai dari pengharmonisasian ribuan produk hukum daerah hingga terbentuknya 3.059 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang memperluas akses masyarakat terhadap keadilan di 24 kabupaten/kota.

Hal ini diungkapkan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, dalam kegiatan tersebut diwakili oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Heny Widyawati di Aula Pancasila Kanwil Sulsel, Rabu (11/2/2025).

Dalam paparannya, Heny menyampaikan bahwa sepanjang Tahun 2025, Kanwil Kemenkum Sulsel telah melaksanakan pengharmonisasian terhadap 1.112 rancangan produk hukum daerah, terdiri atas 198 Rancangan Peraturan Daerah dan 914 Rancangan Peraturan Kepala Daerah. Capaian tersebut mencerminkan meningkatnya kebutuhan pemerintah daerah terhadap regulasi yang berkualitas dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, dalam pelaksanaan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan, Kanwil Kemenkum Sulsel telah memberikan rekomendasi kepada 6 pemerintah daerah dengan tema “Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan”. Sementara itu, sebanyak 20 Peraturan Daerah bertema “Bantuan Hukum” telah diinventarisasi untuk dilakukan analisis dan evaluasi pada Tahun 2026.

Pada aspek pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), tercatat 45 anggota JDIH di Provinsi Sulawesi Selatan telah menyampaikan laporan melalui E-Report sebagai bagian dari penguatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dokumentasi hukum.

Dalam mendukung Reformasi Hukum melalui Indeks Reformasi Hukum (IRH), sebanyak 25 pemerintah daerah telah mengikuti Penilaian dan Pendampingan Mandiri IRH Tahun 2025, dengan hasil 14 daerah meraih predikat Istimewa, 8 daerah Sangat Baik, dan 3 daerah Baik.

Sementara itu, keberadaan 3.059 Posbankum yang tersebar di 24 kabupaten/kota menjadi wujud nyata komitmen Kemenkum dalam memastikan akses keadilan yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan.

Melalui rakor ini, Kanwil Kemenkum Sulsel menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kualitas regulasi daerah, mendorong reformasi hukum, dan menghadirkan layanan hukum yang semakin dekat dengan masyarakat.