Kemenkum Sulsel Layani Apostille hingga Pengaduan Notaris

Kamis, 05 Mar 2026 09:41
Kemenkum Sulsel Layani Apostille hingga Pengaduan Notaris
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan kembali bergerak melayani masyarakat dengan penuh semangat, Selasa (4/3/2026). Foto: Istimewa
Comment
Share
MAKASSAR - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan kembali bergerak melayani masyarakat dengan penuh semangat, Selasa (4/3/2026).

Dipandu oleh petugas helpdesk Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU), Nur Agustini dan Fitriani, berbagai jenis layanan hukum diberikan langsung kepada masyarakat yang datang membutuhkan bantuan, mulai dari layanan dokumen internasional hingga penanganan pengaduan pelanggaran notaris.

Salah satu layanan yang paling menonjol pada hari tersebut adalah pencetakan dan penyerahan Sertifikat Apostille kepada tiga pemohon sekaligus. Ketiga sertifikat tersebut masing-masing ditujukan ke negara Romania, Austria, dan Korea Selatan.

Apostille merupakan legalisasi dokumen yang diakui secara internasional berdasarkan Konvensi Den Haag, dan kehadirannya menjadi bukti nyata bahwa warga Sulawesi Selatan kian aktif dalam urusan lintas negara, baik untuk keperluan pendidikan, pekerjaan, maupun urusan hukum lainnya.

Selain melayani apostille, petugas juga memberikan layanan informasi kepada masyarakat terkait prosedur pengesahan badan hukum Perseroan Perorangan. Layanan informasi ini menjadi bagian penting dari upaya Kanwil Kemenkum Sulsel dalam mengedukasi masyarakat, khususnya para pelaku UMKM, agar semakin memahami pentingnya memiliki status badan hukum yang resmi dan diakui negara.

Pada hari yang sama, Kanwil Kemenkum Sulsel juga menerima dokumen spesimen alamat kantor Notaris Bulukumba. Penerimaan dokumen ini merupakan bagian dari mekanisme administrasi kenotariatan yang wajib dipenuhi, guna memastikan setiap notaris tercatat dengan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum.

Tak hanya itu, pada hari tersebut juga diterima surat pengaduan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik jabatan notaris di salah satu wilayah Kabupaten Gowa. Bergerak cepat, petugas langsung meneruskan surat pengaduan tersebut kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Gowa untuk segera ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku. Langkah responsif ini mencerminkan keseriusan Kanwil Kemenkum Sulsel dalam menjaga integritas profesi kenotariatan di Sulawesi Selatan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Andi Basmal, menegaskan bahwa pelayanan yang cepat, ramah, dan profesional adalah standar yang tidak bisa ditawar di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulsel.

"Setiap warga yang datang ke ruang layanan kita harus pulang dengan membawa kepastian, bukan kebingungan. Itulah mengapa kami terus meningkatkan kapasitas petugas layanan agar setiap kebutuhan hukum masyarakat dapat terlayani dengan sebaik-baiknya," ujar Andi Basmal.

Sementara itu, Kepala divisi pelayanan hukum, Demson Marihot menyoroti pentingnya layanan apostille sebagai jembatan antara warga Sulsel dengan dunia internasional.

"Kenyataan bahwa kita hari ini melayani apostille untuk tiga negara berbeda, yakni Romania, Austria, dan Korea Selatan, menunjukkan bahwa masyarakat Sulawesi Selatan semakin go international. Tugas kami adalah memastikan proses legalisasi dokumen ini berjalan cepat dan mudah, sehingga tidak menjadi hambatan bagi mereka yang memiliki urusan penting di luar negeri," ungkapnya.

Lebih lanjut, Demson menekankan bahwa penanganan pengaduan notaris secara cepat dan tepat merupakan wujud nyata dari komitmen Kanwil Kemenkum Sulsel dalam melindungi hak-hak masyarakat.

"Kami tidak akan membiarkan satu pun pengaduan masyarakat terbengkalai tanpa tindak lanjut yang jelas. Setiap laporan adalah amanah yang harus kami jaga dengan serius. Kepercayaan masyarakat adalah aset terbesar kami, dan kami akan terus bekerja keras untuk mempertahankannya," pungkas Demson.
(GUS)
Berita Terkait
Pertahankan Predikat Terbaik se-Sulsel, Bupati Pinrang Tinjau Layanan Publik
Sulsel
Pertahankan Predikat Terbaik se-Sulsel, Bupati Pinrang Tinjau Layanan Publik
Bupati Pinrang, Andi Irwan Hamid meninjau layanan publik di Kelurahan Penrang dan Kelurahan Jaya, serta fasilitas layanan kesehatan di Puskesmas Salo, Kamis (22/01/2025).
Kamis, 22 Jan 2026 12:44
Kemenkum Sulsel Layak Jadi Pilot Project Layanan Publik se-Indonesia
News
Kemenkum Sulsel Layak Jadi Pilot Project Layanan Publik se-Indonesia
Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum (Kemenkum), Rahmi Widhiyanti, mengatakan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) memiliki kapasitas
Kamis, 04 Des 2025 21:43
SPM Jadi Kunci Peningkatan Layanan Dasar di Wilayah Timur
News
SPM Jadi Kunci Peningkatan Layanan Dasar di Wilayah Timur
Dirjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri Restuardy Daud menegaskan bahwa penerapan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM), menjadi kunci strategis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan dasar.
Jum'at, 07 Nov 2025 15:51
SLBN 1 Pembina Makassar Butuh Update Peralatan Ketrampilan Siswa
Makassar City
SLBN 1 Pembina Makassar Butuh Update Peralatan Ketrampilan Siswa
Sekretariat Bersama (Sekber) Terpadu Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pusat telah melakukan monitoring dan evaluasi (monev) sejumlah fasilitas pemerintah daerah di Sulawesi Selatan, Rabu (5/11/2025).
Rabu, 05 Nov 2025 23:45
Besok, Sekber SPM Pusat Monitoring Layanan Publik di Sulawesi Selatan
News
Besok, Sekber SPM Pusat Monitoring Layanan Publik di Sulawesi Selatan
Sekretariat Bersama (Sekber) Terpadu Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di level pusat, akan melakukan monitoring dan evaluasi (monev) sejumlah fasilitas pemerintah daerah di Sulawesi Selatan.
Selasa, 04 Nov 2025 09:14
Berita Terbaru