Sulsel Masuk Persentase Tertinggi Nasional, Andi Basmal Apresiasi Capaian PMPJ Jajaran

MAKASSAR - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Andi Basmal, mengapresiasi capaian kinerja jajaran terkait pelaksanaan pengisian Pelaporan Manajemen Pelaksanaan Jabatan (PMPJ) oleh notaris di wilayah Sulawesi Selatan yang berhasil masuk dalam kategori persentase tertinggi secara nasional.

Apresiasi tersebut disampaikan Kakanwil saat memberikan arahan kepada jajaran pada pagi ini, Senin (30/3/2026). Dalam arahannya, ia menilai capaian tersebut merupakan hasil dari kerja keras, sinergi, serta komitmen seluruh jajaran Kanwil bersama para notaris dalam memenuhi kewajiban pelaporan secara tepat waktu dan akuntabel.

“Capaian ini patut kita syukuri dan apresiasi bersama. Ini menunjukkan bahwa jajaran kita memiliki komitmen yang kuat dalam mendorong kepatuhan dan kualitas layanan hukum, khususnya dalam pelaksanaan PMPJ oleh notaris,” ujar Andi Basmal.

Berdasarkan hasil monitoring Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum, Sulawesi Selatan termasuk dalam kelompok wilayah dengan persentase pengisian PMPJ tertinggi, yakni berada pada rentang 97 hingga 100 persen dari total 33 Kantor Wilayah se-Indonesia.

Lebih lanjut, Kakanwil menegaskan bahwa capaian ini harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas kinerja ke depan. Ia juga mengingatkan agar jajaran tetap menjaga konsistensi melalui penguatan koordinasi, sosialisasi, serta pengawasan terhadap pelaksanaan PMPJ.

“Jangan cepat berpuas diri. Kita harus terus menjaga bahkan meningkatkan capaian ini melalui langkah-langkah strategis yang berkelanjutan,” tegasnya.

Ia juga mendorong seluruh jajaran untuk terus memberikan pendampingan kepada notaris serta memastikan pengisian PMPJ dilakukan secara berkala, akurat, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan capaian tersebut, Kanwil Kemenkum Sulsel diharapkan dapat terus menjadi salah satu wilayah percontohan dalam mendorong kepatuhan pelaporan notaris serta peningkatan kualitas layanan hukum kepada masyarakat.