Reklamasi Pulau Lae-lae, Pemprov Sulsel Klaim Tak Bakal Rugikan Warga Setempat

MAKASSAR - Penolakan reklamasi di Pulau Lae-lae hingga saat ini terus terjadi. Warga setempat khawatir reklamasi berdampak terhadap kelangsungan hidup mereka.

Menanggapi hal tersebut, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Darmawan Bintang, mengatakan penolakan itu kemungkinan karena masih kurangnya sosialisasi. Warga setempat disebutnya belum memahami betul tujuan dari reklamasi ini.

Baca Juga: Warga dan Aktivis Tolak Reklamasi di Area Pulau Lae-lae

"Saya kira penolakan itu merupakan sebuah dinamika dalam proses pelaksanaan reklamasi ini. Yang paling penting adalah bagaimana kita memberikan sosialisasi dan pengertian supaya reklamasi ini tidak dimengerti sepenggal-sepenggal," ucap Darmawan saat ditemui di sela-sela kegiatan jalan santai Anti Mager depan Rujab Gubernur Sulsel, Minggu (21/5/23).

Kata dia, Pemprov Sulsel menaruh atensi terkait apa saja yang mesti diperhatikan saat proses reklamasi. Hal itu pun telah dilakukan oleh pihak Pemprov dengan menggelar pertemuan yang melibatkan masyarakat setempat. Menurutnya, berhasilnya proses reklamasi itu akan membawa warna baru dalam siklus perekonomian masyarakat di Pulau Lae-lae.

"Karena itu akan dijadikan sebuah tempat wisata yang tidak hanya memberikan keuntungan untuk masyarakat sekitar. Tapi juga akan membuka tenaga kerja dari lokasi tersebut," ungkapnya.

Baca Juga: Walhi Beri Solusi Lingkungan dan Kebencanaan di Rakorsus 2023 Kota Makassar

Diketahui, rencana reklamasi itu adalah kelanjutan dari perjanjian kerja sama Pemprov Sulsel dengan PT Yasmin selaku kontraktor. Reklamasi ini merupakan tindak lanjut dari reklamasi CPI dimana Pemprov masih kekurangan lahan seluas 12,11 hektare.

"Hal-hal yang berkaitan dengan proses yang terjadi sekarang adalah izin sudah berjalan yang intinya adalah reklamasi itu, kita tidak akan merugikan masyarakat setempat terutama yang berada di Pulau Lae-lae," pungkasnya.