Rektor UNM Sambut Positif Sosialisasi PermenPAN-RB Nomor 1 Tahun 2023

MAKASSAR - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (KemenPAN-RB) mendorong transformasi pengelolaan jabatan fungsional (JF) melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 1 Tahun 2023.

Menindaklanjuti hal tersebut, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB, Alex Denni, memaparkan peraturan tersebut melalui sosialisasi di Kota Makassar.

Baca Juga: Prof Husain Syam Lepas Keberangkatan CJH Asal UNM

Sebelum menjelaskan tentang peraturan tersebut, Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM), Prof Husain Syam, terlebih dulu membuka kegiatan tersebut.

Dalam sambutannya, Prof Husain Syam menyambut positif sosialisasi peraturan tersebut. Terlebih digelar pada acara Forum Rektor Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang dipusatkan di Hotel Claro Makassar pada Senin (22/5/2023).

"Selain mendengarkan langsung peraturan MenPANRB, kegiatan ini juga sebagai rangkaian silaturahmi antar rektor dari berbagai universitas di Indonesia," ujar Prof Husain.

Sementara itu, MenPAN-RB melalui Alex Denni memastikan PermenPAN-RB Nomor 1 Tahun 2023 tersebut tidak untuk mempersulit dosen. Justru, aturan ini malah mempermudah dosen-dosen ke depannya.

Hanya saja di masa-masa transisi ini, para dosen akan sibuk sementara untuk melengkapi data-data kinerja mereka. Tetapi setelah itu, dosen-dosen tidak perlu repot-repot mengisi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) dan Beban Kerja Dosen (BKD).

"Kebijakan ini menjadi momentum simplifikasi regulasi demi birokrasi profesional dan berkelas dunia," ujar Alex.

Menurutnya, penyusunan regulasi tentang JF telah melibatkan kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah, sehingga diharapkan semuanya selaras dalam membumikan semangat penyederhanaan birokrasi.

Baca Juga: Pelajar MAN 1 Polman Studi Tour ke UNM, Prof Husain Syam Janjikan Beasiswa Berprestasi

Permen PAN-RB ini, kata Alex, merupakan penyempurnaan PermenPANRB No.13/2019. Saat ini tugas JF lebih fokus pada pemenuhan angka kredit. Sementara itu, melalui aturan terbaru ini pejabat fungsional akan difokuskan pada capaian kinerja organisasi, bukan capaian angka kredit.

Ia juga menegaskan bahwa kehadiran PermenPAN-RB Nomor 1 Tahun 2023 memberikan kesempatan untuk kemudahan penilaian kinerja, sehingga dosen sebagai JF tidak lagi dibebani dengan pengumpulan angka kredit.