Optimalkan Kinerja, Kadiv P3H Targetkan Unggah Dokumen Indeks Reformasi Hukum Dirampungkan
Senin, 04 Mei 2026 13:43
MAKASSAR - Penyelesaian dokumen Indeks Reformasi Hukum (IRH) menjadi perhatian jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel).
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Heny Widyawati, menegaskan bahwa batas waktu pengunggahan dokumen IRH jatuh pada hari ini, sehingga seluruh jajaran diminta untuk segera menuntaskannya tanpa penundaan.
Hal tersebut disampaikan Heny dalam arahannya kepada jajaran di Aula Pancasila, Senin (4/5/2026). Heny menekankan bahwa ketepatan waktu dalam penyelesaian dokumen IRH merupakan bagian dari komitmen organisasi dalam mendukung reformasi hukum.
“Terkait indeks reformasi hukum, hari ini adalah hari terakhir untuk pengunggahan dokumen IRH. Saya harapkan segera dilakukan dan tidak mengulur waktu sampai batas yang telah ditentukan,” tegasnya.
Selain fokus pada IRH, Heny juga mengingatkan pentingnya penyempurnaan dokumen manajemen risiko sesuai arahan Sekretaris Jenderal dan pedoman PermenpanRB Nomor 5 Tahun 2020. Ia mendorong seluruh jajaran untuk memperkuat koordinasi lintas divisi, termasuk dengan bagian Tata Usaha dan Umum, agar proses penyusunan dokumen dapat berjalan efektif dan sesuai standar yang ditetapkan.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa seluruh upaya tersebut merupakan bagian dari implementasi nilai integritas dalam pelaksanaan tugas. Menurutnya, integritas menjadi landasan utama dalam menjalankan tanggung jawab organisasi secara profesional.
“Ini adalah bentuk komitmen kita dalam pelaksanaan tugas. Kita memiliki tanggung jawab terhadap tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan dengan baik,” ujarnya.
Heny juga mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan dan memanfaatkan waktu secara optimal guna menunjang kinerja organisasi yang berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, dalam kesempatan terpisah menyampaikan apresiasi atas kinerja jajarannya dalam memenuhi target-target organisasi, termasuk penyelesaian dokumen IRH.
“Saya mengapresiasi seluruh jajaran yang terus menunjukkan komitmen dalam pelaksanaan tugas. Konsistensi dalam membangun integritas dan profesionalisme harus terus dipertahankan sebagai bagian dari penguatan reformasi birokrasi,” ungkapnya.
Kanwil Kemenkum Sulsel menegaskan komitmennya untuk menuntaskan pengunggahan dokumen IRH tepat waktu, memperkuat manajemen risiko, serta terus membangun budaya kerja yang berintegritas dan profesional demi mendukung kinerja organisasi yang akuntabel dan berkelanjutan.
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Heny Widyawati, menegaskan bahwa batas waktu pengunggahan dokumen IRH jatuh pada hari ini, sehingga seluruh jajaran diminta untuk segera menuntaskannya tanpa penundaan.
Hal tersebut disampaikan Heny dalam arahannya kepada jajaran di Aula Pancasila, Senin (4/5/2026). Heny menekankan bahwa ketepatan waktu dalam penyelesaian dokumen IRH merupakan bagian dari komitmen organisasi dalam mendukung reformasi hukum.
“Terkait indeks reformasi hukum, hari ini adalah hari terakhir untuk pengunggahan dokumen IRH. Saya harapkan segera dilakukan dan tidak mengulur waktu sampai batas yang telah ditentukan,” tegasnya.
Selain fokus pada IRH, Heny juga mengingatkan pentingnya penyempurnaan dokumen manajemen risiko sesuai arahan Sekretaris Jenderal dan pedoman PermenpanRB Nomor 5 Tahun 2020. Ia mendorong seluruh jajaran untuk memperkuat koordinasi lintas divisi, termasuk dengan bagian Tata Usaha dan Umum, agar proses penyusunan dokumen dapat berjalan efektif dan sesuai standar yang ditetapkan.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa seluruh upaya tersebut merupakan bagian dari implementasi nilai integritas dalam pelaksanaan tugas. Menurutnya, integritas menjadi landasan utama dalam menjalankan tanggung jawab organisasi secara profesional.
“Ini adalah bentuk komitmen kita dalam pelaksanaan tugas. Kita memiliki tanggung jawab terhadap tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan dengan baik,” ujarnya.
Heny juga mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan dan memanfaatkan waktu secara optimal guna menunjang kinerja organisasi yang berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, dalam kesempatan terpisah menyampaikan apresiasi atas kinerja jajarannya dalam memenuhi target-target organisasi, termasuk penyelesaian dokumen IRH.
“Saya mengapresiasi seluruh jajaran yang terus menunjukkan komitmen dalam pelaksanaan tugas. Konsistensi dalam membangun integritas dan profesionalisme harus terus dipertahankan sebagai bagian dari penguatan reformasi birokrasi,” ungkapnya.
Kanwil Kemenkum Sulsel menegaskan komitmennya untuk menuntaskan pengunggahan dokumen IRH tepat waktu, memperkuat manajemen risiko, serta terus membangun budaya kerja yang berintegritas dan profesional demi mendukung kinerja organisasi yang akuntabel dan berkelanjutan.
(GUS)
Berita Terkait
News
Lantik PPNS dan Notaris Pengganti, Tekankan Integritas dan Kepastian Hukum
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan serta pengambilan sumpah Notaris Pengganti Kota Makassar, Jumat (2/10).
Jum'at, 02 Okt 2026 19:21
News
Perkuat Silaturahmi, Andi Basmal Kunjungi Kakanwil Kementerian HAM Sulsel
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Andi Basmal, melakukan kunjungan silaturahmi kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan, Daniel Rumsowek, Kamis (1/10).
Jum'at, 02 Okt 2026 16:04
News
Komdigi Buka Peluang Pelatihan Digital Gratis untuk ASN
Balai Besar Pelatihan Pengembangan SDM Komdigi Makassar melakukan sosialisasi program pelatihan yang dapat diakses instansi pemerintah, termasuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel)
Rabu, 30 Sep 2026 21:47
News
Terima Asistensi Ditjen AHU, Kemenkum Sulsel Siap Pedomani Pertanggungjawaban Keuangan
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) menerima asistensi dan pembinaan pertanggungjawaban keuangan DIPA Administrasi Hukum Umum (AHU) sebagai upaya memperkuat tata kelola anggaran yang tertib, transparan, dan akuntabel. Kegiatan yang berlangsung pada, Senin (28/9/2026), diikuti pengelola keuangan Kanwil Kemenkum Sulsel.
Selasa, 29 Sep 2026 21:52
News
Dorong Pemda dan Perguruan Tinggi Jadi Simpul Pemetaan Potensi KI
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) mendorong pemerintah daerah dan perguruan tinggi untuk memperkuat peran sebagai simpul dalam mengidentifikasi, memetakan, melindungi, mengelola, dan memanfaatkan potensi kekayaan intelektual
Selasa, 29 Sep 2026 11:19
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Semen Tonasa Ungkap Keunggulan Bata Interlock Presisi untuk Bangun Rumah
2
IAS Disambut Empat Calon Ketua Golkar Bulukumba Saat Singgah dari Selayar
3
Kebakaran Lahan 3 Hektare di Lutim Padam Setelah Tiga Jam Pemadaman
4
Tekuk Kaltim 1-0, Superco Superteam Juara dan Siap Lahirkan Talenta Timnas
5
Musdalub DPD SP PLN UIP Sulawesi Teguhkan Regenerasi & Soliditas Serikat Pekerja
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Semen Tonasa Ungkap Keunggulan Bata Interlock Presisi untuk Bangun Rumah
2
IAS Disambut Empat Calon Ketua Golkar Bulukumba Saat Singgah dari Selayar
3
Kebakaran Lahan 3 Hektare di Lutim Padam Setelah Tiga Jam Pemadaman
4
Tekuk Kaltim 1-0, Superco Superteam Juara dan Siap Lahirkan Talenta Timnas
5
Musdalub DPD SP PLN UIP Sulawesi Teguhkan Regenerasi & Soliditas Serikat Pekerja