Sambut Utusan JICA, Kolaborasi Wujudkan Peningkatan Kualitas Legislasi di Daerah

MAKASSAR - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum menerima kunjungan utusan Japan International Cooperation Agency (JICA), Mrs Eriko Kikuchi, bersama Sekretaris Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Muhammad Akram, Senin (4/5/2026).

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari rangkaian pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) pembentukan peraturan perundang-undangan yang akan digelar di Hotel Claro Makassar pada 5–7 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi wujud kolaborasi antara pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dengan JICA dalam upaya memperkuat kualitas legislasi dan regulasi, khususnya di daerah.

Bimbingan teknis pembentukan peraturan perundang-undangan ini dirancang sebagai forum peningkatan kapasitas perancang melalui penguatan pemahaman proses pembentukan regulasi, harmonisasi, penyusunan materi muatan, hingga praktik penyusunan dan evaluasi rancangan peraturan, sehingga diharapkan mampu menghasilkan produk hukum daerah yang lebih berkualitas, sistematis, dan implementatif.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Sulsel, Heny Widyawati, menyambut hangat kedatangan delegasi JICA dan menyampaikan kesiapan jajarannya dalam mendukung penuh pelaksanaan kegiatan tersebut.

“Kami menyampaikan selamat datang kepada utusan JICA dan jajaran Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Kanwil Kemenkum Sulsel siap mendukung penuh pelaksanaan bimbingan teknis ini. Kegiatan ini menjadi momentum yang sangat tepat untuk memperkaya wawasan dan kapasitas para perancang peraturan perundang-undangan di daerah,” ujar Heny.

Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, turut menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan kegiatan kolaboratif tersebut.“Kami menyambut baik kolaborasi antara Kementerian Hukum dan JICA dalam penyelenggaraan bimbingan teknis ini.

Kegiatan ini sangat strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya perancang peraturan perundang-undangan, sehingga mampu menghasilkan regulasi yang lebih berkualitas, harmonis, dan implementatif di daerah,” ungkap Andi Basmal.

Melalui sinergi ini, diharapkan kualitas legislasi di daerah semakin meningkat, seiring dengan penguatan kapasitas aparatur dalam menyusun regulasi yang responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat.