Pemkab Bantaeng Raih Opini WTP ke-11 Kali Berturut-turut dari BPK RI

MAKASSAR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantaeng kembali mencatatkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut, Pemkab Bantaeng meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diserahkan di Auditorium Lantai 2 Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Jalan AP Pettarani, Makassar, Selasa (2/6/2026).

LHP diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sulawesi Selatan, Winner Franky Halomoan Manalu, kepada Bupati Bantaeng M. Fathul Fauzy Nurdin yang didampingi Wakil Bupati H. Sahabuddin dan Ketua DPRD Bantaeng H. Budi Santoso. Penyerahan dilakukan secara serentak kepada 20 pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

Dalam sambutannya, Winner Franky Halomoan Manalu menjelaskan bahwa BPK memiliki waktu 60 hari untuk menyelesaikan pemeriksaan laporan keuangan, mulai dari pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan terinci, hingga penyampaian hasil pemeriksaan.

“Dalam proses pemeriksaan, saya selalu menyampaikan kepada Pemda setiap temuan pemeriksaan agar ditanggapi dengan seksama.”

“Saya juga menghaturkan terimakasih kepada seluruh kepala daerah dan seluruh tim pemeriksa yang telah berjuang bekerja keras bersama-sama sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan dengan baik dan lancar, tentu kami harap ke depannya proses pemeriksaan dapat dilakukan semakin baik lagi,” ujarnya.

Bupati Bantaeng M. Fathul Fauzy Nurdin menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas capaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 11 tahun berturut-turut merupakan hasil kerja keras, dedikasi, dan sinergi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bantaeng.

“Alhamdulillah, raihan opini WTP ke-11 kali berturut-turut ini bukan sekadar penghargaan, tetapi menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat akuntabilitas, serta memastikan setiap anggaran yang dikelola benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Bantaeng,” katanya.

Ia menegaskan, LHP dari BPK tidak hanya menjadi instrumen transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga sarana evaluasi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.

“Kepercayaan yang diberikan melalui opini WTP ini akan kami jaga dengan terus menghadirkan pemerintahan yang transparan, profesional dan berintegritas. Terima kasih kepada seluruh ASN, DPRD, serta masyarakat Kabupaten Bantaeng yang telah mendukung berbagai upaya pembangunan daerah,” imbuhnya.

Penyerahan LHP merupakan agenda rutin BPK RI dalam menyampaikan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, hasil pemeriksaan tersebut juga menjadi bahan evaluasi strategis bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan keuangan yang transparan, efektif, dan akuntabel.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Bantaeng Dr. H. Muhammad Tafsir, Asisten Administrasi Setda H. Abdul Wahab, Inspektur Daerah dr. Sultan, Kepala BPKD Dr. Rivai Nur, Kepala BPKD Hj. Jumriatni Masyita, Direktur RSUD Prof. Anwar Makkatutu dr. Yusri Lisangan, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Yusuf, Sekretaris DPRD Saharuddin, Kepala Bagian Keuangan Setda Swasti Indasari, Kepala Bidang Humas A. Sukmawati, serta Kepala Bidang Akuntansi BPKD Anugrawati.Catatan redaksional: Untuk berita media online, bagian daftar pejabat yang hadir pada paragraf terakhir sebaiknya dipangkas atau dihilangkan karena tidak menambah nilai berita. Fokus berita akan lebih kuat pada capaian WTP ke-11 dan pernyataan BPK serta Bupati Bantaeng.