Idrus Marham: Mahasiswa dan Presiden Prabowo Sama-sama Ingin Perbaiki Tata Kelola Ekonomi

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham menilai aksi demonstrasi mahasiswa yang mengkritisi kebijakan pemerintah memiliki semangat yang sejalan dengan apa yang ia sebut sebagai “demo” Presiden Prabowo Subianto saat mengungkap persoalan tata kelola ekonomi nasional dalam Sidang Paripurna DPR RI.

Menurut Idrus, demonstrasi mahasiswa maupun penyampaian pandangan Presiden Prabowo sama-sama dilandasi kepedulian terhadap kondisi bangsa, khususnya dalam upaya memperbaiki sistem perekonomian nasional agar lebih berpihak kepada kepentingan rakyat.

“Kalau kita memahami arah demo, sebenarnya demo mahasiswa dan 'demo' Pak Prabowo itu memiliki titik temu. Keduanya bicara tentang bagaimana memperbaiki tata kelola perekonomian bangsa,” ujar Idrus.

Pernyataan tersebut disampaikan Idrus sebagai respons atas aksi unjuk rasa yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seluruh fakultas Universitas Indonesia bersama mahasiswa dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dan Institut Pertanian Bogor pada Jumat (12/6/2026).

Idrus mengungkapkan bahwa Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, memberikan apresiasi terhadap aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa. Menurutnya, sebagai sesama aktivis, Bahlil memandang demonstrasi sebagai bagian dari kehidupan demokrasi yang harus dihormati.

Namun demikian, Idrus berharap gerakan mahasiswa dapat memberikan perhatian lebih besar terhadap persoalan-persoalan mendasar yang menyangkut masa depan bangsa dan tidak hanya terfokus pada isu yang telah masuk ke ranah penegakan hukum.

“Mahasiswa punya hak demokrasi untuk menyampaikan pendapat. Tetapi kita berharap energi gerakan mahasiswa diarahkan pada persoalan yang lebih fundamental, yaitu bagaimana memperbaiki tata kelola ekonomi nasional,” katanya.

Menurut Idrus, persoalan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini telah masuk dalam proses hukum perlu tetap dihormati dan diselesaikan sesuai mekanisme yang berlaku.

Di sisi lain, ia mengingatkan agar isu yang lebih besar terkait dugaan kebocoran ekonomi negara, sebagaimana disampaikan Presiden Prabowo dalam Sidang Paripurna DPR, tidak kehilangan perhatian publik maupun momentum untuk mendorong perubahan.

Idrus merujuk pada pernyataan Presiden Prabowo mengenai dugaan praktik manipulasi perdagangan, seperti under-invoicing, under-counting, dan transfer pricing yang disebut telah berlangsung selama puluhan tahun dan berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga 908 miliar dolar AS atau sekitar Rp15.400 triliun.

“Yang menjadi pertanyaan, kenapa persoalan sebesar Rp15.400 triliun ini tidak menjadi perhatian kita bersama secara kolekyif? Itu disampaikan langsung oleh Presiden di depan Sidang Paripurna DPR. Ini angka yang sangat besar dan harus menjadi perhatian bersama,” tutur Idrus.

Ia menilai penyampaian Presiden Prabowo tersebut dapat dipahami sebagai bentuk “demo” dalam konteks yang berbeda, yakni penyampaian kegelisahan terhadap kondisi bangsa melalui forum konstitusional.

“Demo itu bukan hanya turun ke jalan. Demo adalah penyampaian sikap, penyampaian keresahan. Pak Prabowo melakukan ‘demo’ di jantung negara, di depan Sidang Paripurna DPR, dengan membuka persoalan besar tentang tata kelola ekonomi,” sebut Idrus.

Idrus menilai langkah Presiden Prabowo merupakan bagian dari upaya membangun sistem baru dalam pengelolaan sumber daya nasional. Menurutnya, perubahan sistem tersebut berpotensi menimbulkan resistensi dari pihak-pihak yang selama ini diuntungkan oleh celah dalam tata kelola ekspor maupun pengelolaan ekonomi nasional.

”Karna banyak orang terganggu,baik dalam negeri maupun negara-negara tertentu yang menjadi tempat penyimpanan uang pasti terganggu," bebernya.

”Siapun yang terganggu kepentingan hidupnya pasti akan melawan” salah satunya bentuk perlawanan yaitu mendegradasi pemerintahan yang mengambil kebijakan," lanjut Idrus.

Meski demikian, Idrus menegaskan pemerintah harus tetap konsisten menjalankan reformasi tata kelola ekonomi nasional.

Menurutnya, apabila ditemukan potensi kebocoran ekonomi yang berlangsung selama puluhan tahun, maka langkah berikutnya adalah melakukan penelusuran secara menyeluruh, yang dalam prosesnya membutuhkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa.

Menurut dia, perbedaan antara gerakan mahasiswa dan langkah Presiden terletak pada posisi serta kewenangan yang dimiliki masing-masing pihak.

“Presiden memiliki kekuasaan sehingga setelah menyampaikan itu bisa dilanjutkan dengan kebijakan. Sementara mahasiswa memiliki kekuatan pada wacana, konsep, kekuatan moral dan kontrol publik,” ujarnya.

Idrus mengatakan upaya pembenahan tata kelola ekonomi nasional yang sedang dilakukan pemerintah membutuhkan waktu panjang dan harus dijalankan secara berkelanjutan.

“Ini bukan pekerjaan satu hari. Kalau ini menjadi gerakan, maka harus dilakukan secara kontinu dan berkesinambungan,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa arah pembangunan ekonomi nasional harus tetap berpijak pada nilai-nilai Pancasila dan konstitusi, dengan tujuan utama menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat.

“Tata kelola perekonomian nasional kita harus diinspirasi oleh Pancasila, berbasis konstitusi, melibatkan masyarakat secara keseluruhan, dan orientasinya kepada rakyat,” papar Idrus.
Terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Idrus menegaskan persoalan hukum yang muncul harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi dan perbaikan program secara menyeluruh, bukan semata-mata fokus pada pengungkapan pihak-pihak yang bertanggung jawab secara hukum.

Menurutnya, pembenahan MBG harus mencakup strategi pelaksanaan, orientasi program, target yang ingin dicapai, hingga memastikan setiap pelanggaran yang terjadi tetap diproses sesuai hukum yang berlaku.

“Kalau ada yang terlibat, siapa pun dia, hukum harus ditegakkan. Tetapi di sisi lain, program ini juga harus diperbaiki agar benar-benar mencapai tujuan untuk rakyat,” jelasnya.

Idrus juga menyoroti pentingnya penempatan pejabat berdasarkan kompetensi yang dimiliki. Menurut dia, salah satu tantangan bangsa saat ini adalah masih adanya ketidaksesuaian antara kemampuan seseorang dengan jabatan yang diemban.

“Orang yang ditempatkan pada posisi tertentu harus sesuai dengan kompetensinya. Kalau tidak, produktivitas bangsa bisa terganggu,” ujarnya.

Ia menilai evaluasi yang dilakukan Presiden Prabowo terhadap jajaran pembantunya merupakan bagian dari upaya memastikan pemerintahan berjalan secara efektif dan produktif.“Kalau ada orang yang tidak produktif dan tidak sesuai dengan kebutuhan, tentu harus dilakukan evaluasi,” kata Idrus.

Lebih lanjut, Idrus berharap mahasiswa turut mengawal agenda besar pemerintah dalam membenahi kebocoran ekonomi nasional, terutama pada sektor energi dan tata kelola sumber daya alam sebagaimana yang telah disampaikan Presiden Prabowo di hadapan DPR.

Ia menyebut pembentukan Danantara Sumber Daya Indonesia sebagai salah satu langkah strategis pemerintah untuk memperbaiki sistem pengelolaan komoditas nasional dan mencegah praktik-praktik yang merugikan negara.

“Yang penting bukan hanya mengungkap masalah, tetapi memastikan kekayaan negara kembali kepada rakyat,” sebut Idrus.

Menurut Idrus, komunikasi politik antara pemerintah, mahasiswa, dan masyarakat perlu terus dibangun dalam koridor etika kebangsaan agar tujuan bersama dapat tercapai.

“Ini sebenarnya sudah hampir ada titik temu. Tinggal bagaimana dikomunikasikan dan ditekankan pada moralitas serta kepentingan bangsa,” terangnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga etika dalam menyampaikan kritik di ruang demokrasi.

“Demokrasi membutuhkan kebebasan, tetapi juga membutuhkan etika. Niat yang baik harus disampaikan dengan cara yang tetap menjaga nilai kebangsaan,” tutup Idrus.